Soal Dana BOS, Disdik tak Boleh Intervensi Sekolah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Soal Dana BOS, Disdik tak Boleh Intervensi Sekolah

Foto Soal Dana BOS, Disdik tak Boleh Intervensi Sekolah

BANDA ACEH – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Besar, Saifullah menyerukan agar pihak Dinas Pendidikan (Disdik) tidak mengintervensi sekolah dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Contoh kasus di Pidie Jaya dan Aceh Besar menginspirasi kami untuk menyuarakan ini,” kata Saifullah dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Sabtu (5/3).

Menurut Saifullah, dana BOS yang ditransfer langsung ke rekening sekolah sepenuhnya tanggung jawab sekolah untuk mengelolanya. Memang, katanya, di tiap daerah ada manajer BOS yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul disdik, namun fungsinya bukan sebagai PPTK. “Oleh sebab itu, dengan dalih apapun, pihak disdik tidak dapat mengintervensi sekolah dalam menggunakan dana BOS, apalagi jika penggunaannya tidak sesuai dengan juknis,” tandas Saifullah.

Mantan Kepala SMPN 3 Ingin Jaya, Aceh Besar tersebut menyatakan, PGRI mendukung proses pengusutan pengelolaan dana BOS agar citra sekolah tidak rusak. “Jangan sampai sekolah dijadikan ladang korupsi oleh pihak-pihak tertentu. PGRI mendukung agar kasus tersebut diusut tuntas. Jangan sampai kepala sekolah menjadi tumbal,” tulis pernyataan pers PGRI Aceh Besar.

Dikatakannya, kasus pengadaan sarana sekolah di Pidie Jaya sama dengan kasus pengadaan CD Master TI di Aceh Besar pada 2013. Walaupun Kadisdik Pidie Jaya dan Aceh Besar menyatakan tidak bertentangan dengan juknis, pertanyaan kemudian adalah apakah semua sekolah sudah terpenuhi kebutuhan operasional sehingga semua sekolah harus membeli barang tersebut.

“Fakta di lapangan masih ada sekolah melalui komite yang mengutip dana dari wali murid untuk kebutuhan operasional sekolah. Bahkan masih ada siswa yang tidak memiliki buku pelajaran karena persediaan buku di perpustakaan sekolah tidak mencukupi,” katanya.

Seperti diberitakan, berdasarkan pengakuan sejumlah guru di Pidie Jaya, dana BOS tahun 2015 kebanyakan dipakai untuk pengadaan absen fingerprint, laptop dan printer untuk 97 SD, 27 SMP, dan 15 SMA/SMK. Masing-masing sekolah diminta menyisihkan Rp 11,8 juta untuk pembelian ketiga perangkat elektronik itu.

Sementara pada 23 Pebruari 2016, Kajati Aceh Raja Nafrizal SH MH melalui Kasi Pidum dan Humas Amir Hamzah SH menyebutkan telah memanggil 20 kepala sekolah terkait adanya dugaan pungutan atau pengutipan 1,5% dari dana BOS 2015 yang diterima sekolah di Kabupaten Aceh Besar. “Sekali lagi kami berharap semoga kepala sekolah tidak menjadi tumbal dari permainan kotor oknum-oknum tertentu,” demikian Saifullah.(*/nas) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id