Zaini: Presiden pun tak Bisa Membatalkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Zaini: Presiden pun tak Bisa Membatalkan

Zaini: Presiden pun tak Bisa Membatalkan
Foto Zaini: Presiden pun tak Bisa Membatalkan

* Pejabat Baru Bisa Cairkan Anggaran

BANDA ACEH – Sudah sepekan mutasi kontroversial pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, memicu polemik. Mulai pengamat, pakar, hingga Mendagri sudah menanggapi persoalan ini. Kemarin, Doto Zaini–sapaan akrab Zaini Abdullah–menyatakan bahwa mutasi tersebut tidak melanggar aturan dan tidak bisa dibatalkan, bahkan Presiden RI pun tak bisa membatalkannya.

Pernyataan itu disampaikan Zaini di hadapan pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dalam apel pagi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (20/3). “Ada berita bahwa ini bisa dibatalkan oleh Mendagri. Jangankan Mendagri, Presiden pun tak bisa membatalkannya. Yang bisa dibatalkan oleh Mendagri hanya peraturan atau undang-undangnya,” katanya melalui pengeras suara.

Doto Zaini menyatakan apel tersebut bukan apel biasa baginya, karena dia ingin meluruskan sendiri persoalan mutasi yang dilakukannya pada 10 Maret lalu. “Apa yang saya lakukan pada 10 Maret lalu tidak melanggar aturan. Regulasi yang menjadi landasan saat melakukan mutasi adalah undang-undang yang dimiliki secara khusus oleh Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” sebut Zaini.

Kalaupun Mendagri ingin batalkan atau revisi undang-undang yang berlaku khusus di Aceh, Zaini mengatakan haruslah melalui proses konsultasi antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Menurutnya, mengubah aturan yang diatur khusus di Aceh tak bisa begitu saja, kecuali daerah lain yang tak punya hak otonomi khusus seperti di Aceh.

“Ada yang mengatakan itu tidak boleh karena melanggar aturan sana- sini, sehingga hari-hari pertama sampai seminggu sesudahnya, sampai kemarin pun masih ada berita yang tidak menyenangkan kita. Tapi semua itu kita harus sabar melihat keadaan dan gejolak yang terjadi. Ini bukan ugal-ugalan, tapi kalau dilihat dari segi lain perlu kita lakukan, kalau tidak akan terhambat semua,” ujarnya.

Terkait adanya larangan kepala daerah melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis Mendagri sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Gubernur Zaini menjelaskan bahwa ia tidak ada lagi sangkut pautnya dengan aturan tersebut.

“Saya sebagai gubernur definitif masuk kembali pada 11 Februari. Kita telah mengetahui saya tidak terpilih lagi, berarti sudah putus dan tidak ada sangkut pautnya (UU Pilkada) dengan saya lagi, kecuali kalau saya dipilih kembali baru ada sangkut paut. Jadi, saya ambil kesimpulan bahwa saya harus melakukan mutasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,” kata Zaini yang juga calon gubernur Aceh nomor urut 4 berpasangan dengan Nasaruddin pada Pilkada 2017.

Mantan menteri Luar Negeri GAM ini mengungkapkan alasan dirinya melakukan mutasi, karena adanya sesuatu yang tidak beres yang dilihatnya selama masa cuti pilkada lalu. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menunggu kiprah Pemerintah Aceh. “Mereka jangan mengharap seperti preh boh ara hanyot. Seuatu yang tak kunjung datang. Maka, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, saya lakukan mutasi yang kesekian kalinya,” tukas Zaini.

Silakan gugat
Gubernur Zaini juga mengatakan bahwa apabila ada pejabat yang tidak senang dengan kebijakannya agar bisa melakukan upaya hukum dengan menggungat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia juga meminta pejabat tersebut untuk segera memasukkan pengaduannya agar tidak telambat karena pengaduan tersebut hanya bisa dimasukkan selama 60 hari.

“Tak ada artinya kalau mereka pergi ke Jakarta, ke sana-kemari kumpul info. Kalau mutasi ini tidak cocok dengan pikiran mereka, silakan ke PTUN, itulah yang bisa memutuskan, benar atau tidak benar apa yang saya lakukan. Saudara-saudara yang terkena dalam mutasi ini silakan pergi ke sana, jangan buang-buang waktu,” pungkasnya.

Cairkan anggaran
Gubernur Zaini juga menegaskan, pejabat eselon II yang dilantiknya pada Jumat (10/3) malam dan surat keputusan (SK) pengangkatannya sudah ada tak perlu ragu dan takut lagi untuk melaksanakan program dan kegiatan anggaran APBA 2017.

“Sebanyak 33 pejabat eselon II yang saya lantik pada hari Jumat (10/3) malam di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur itu sah dan legal. Karena sudah legal, maka mereka boleh menggunakan anggaran APBA 2017,” kata Zaini kepada Serambi seusai meninjau Ujian Akhir Sekolah di SMA I Darul Imarah, Peukan Bada, Aceh Besar kemarin. “Pejabat eselon II yang baru dilantik itu kan pembantu gubernur untuk menjalankan program pembangunan yang telah disepakati dengan DPRA. Jadi, kalau tak boleh menggunakan anggaran, itu kan aneh.”

Menurut Zaini, pelantikan pejabat eselon II itu sah. Sebaliknya, bila kewenangan untuk mencairkan anggaran tidak diberikan kepadanya, bagaimana dia menjalankan program dan kegiatan APBA 2017 senilai Rp 14,7 triliun yang telah disahkan DPRA pada 30 Januari 2017?

Status Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) itu, lanjut Zaini, sebagai pengguna anggaran (PA). Diberi kewenangan mencairkan anggaran rutin operasi kantor dan lainnya yang jadi kewenangannya.

Untuk kekuatan hukumnya, kata Zaini, kepada pejabat eselon II yang dilantik, akan diberikan petikan SK. Karena itu, Badan Kepegawaian Aceh perlu segera menyelesaikan administrasi terkait pelantikan pejabat eselon II tanggal 10 Maret lalu.

Kewenangan untuk mencairkan anggaran rutin itu, tegas Zaini, ada pada Kepala SKPA. Makanya, kalau 33 Kepala SKPA yang baru dilantik itu ditakut-takuti tak boleh cairkan anggaran belanja rutin operasi kantor yang terdapat dalam APBA 2017, sementara pelantikan mereka sebagai pejabat eselon II sah dan sudah sesuai UUPA serta aturan terkait lainnya, apa lagi yang perlu ditakutkan?

Terkait sikap Mendagri yang menyatakan pelantikan 33 pejabat eselon II Pemerintah Aceh itu tidak sah, Zaini menyatakan, silakan saja berpendapat begitu. Tapi, pembatalannya harus melalui putusan pengadilan, bukan lewat SK Mendagri dan lainnya. “Ini yang kami pahami setelah menelaah isi UUPA dan konsultasi dengan sejumlah pakar hukum tata negara, otonomi daerah, dan pakar lainnya,” tukas Zaini. (mas/her) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id