Permohonan Kabur dan tak Capai Ambang Batas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Permohonan Kabur dan tak Capai Ambang Batas

Permohonan Kabur dan tak Capai Ambang Batas
Foto Permohonan Kabur dan tak Capai Ambang Batas

* Jawaban Termohon dari Aceh di Sidang MK

JAKARTA – Permohonan pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada 2017 di beberapa kabupaten/kota di Aceh, dinilai kabur dan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi atau MK diminta menolak permohonan para pemohon tersebut.

Permintaan ini disampaikan masing-masing oleh kuasa hukum KIP Aceh Utara yang menjadi termohon, kuasa hukum pasangan Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf sebagai pihak terkait, serta beberapa kuasa hukum KIP dan cabup/cawabup dari beberapa daerah di Aceh, dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilkada di Aceh Utara, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (20/3).

Gugatan hasil Pilkada Aceh Utara diajukan oleh pasangan Fakhrurrazi Cut/Mukhtar Daud SKH. Dalam gugatannya, pasangan ini meminta MK membatalkan surat keputusan KIP Aceh Utara No 20/Kpts/KIP-AUT/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada 23 Februari 2017.

Permintaan agar MK menolak permohonan pemohon ini, juga diutarakan kuasa hukum KIP Aceh Timur dan kuasa hukum pasangan Hasballah HM Thaib-Syahrul Bin Syamaun, selaku pihak terkait dalam gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Abubakar-Abdul Rani, pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Timur.

Alasan tidak jelasnya objek permohonan juga disampaikan kuasa hukum KIP Gayo Lues dan kuasa hukum pasangan HM Amru-Said Sani yang telah ditetapkan oleh KIP Gayo Lues sebagai pasangan peraih suara terbanyak dalam Pilkada Gayo Lues.

Kuasa hukum KIP Aceh Utara, Nazaruddin Ibrahim SH dan Mahmuddin SH, saat membacakan jawaban sebagai termohon mengatakan, bahwa KIP Aceh Utara sudah melaksankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pilkada Aceh Utara dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya kuasa hukum KIP Aceh Utara mengatakan, pemohon tidak punya legal standing, karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara saat mengajukan gugatan ke MK.

Soal legal standing ini juga dipersoalkan HM Yusuf Ismail Pase SH MH, kuasa hukum pasangan Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf. Disebutkan, berdasarkan UU Pilkada atau UU No 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) huruf (b), bahwa syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ke MK harus memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara yang diraih pemohon.

Kenyataannya, kata Yusuf Ismail Pase, pemohon memperoleh suara 106.647 sementara pihak terkait memperoleh 123.283 suara. “Itu berarti selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang diharuskan mencapai 16.636 suara, tapi nyatanya hanya ada 2.601 suara. Dengan demikian pemohon tidak punya legal standing,” kata Yusuf Ismail Pase.

Penggunaan Pasal 158 tersebut dirangkaikan dengan Peraturan MK Pasal 7 ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang berisi tentang cara penghitungan selisih suara, juga digunakan oleh Kamaruddin SH, kuasa hukum pasangan H Hasballah HM Thaib-Syahrul Bin Syamaun, pasangan calon bupati Aceh Timur.

“Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon 4.527 suara atau lebih dari 2.728 suara,” demikian Kamaruddin.

Ia juga mempersoalkan banyaknya kekeliruan seperti nomor surat keputusan dan objek permohonan yang diajukam. “Karena itu kami minta MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Kamaruddin.

Kemarin, MK juga menggelar sidang sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nagan Raya, Abdya, Bireuen, Aceh Singkil, Kota Langsa, dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait. Sementara sengketa pilkada Gubernur Aceh dan Kabupaten Pidie digelar Selasa pagi ini.

Sengketa pilkada Gayo Lues adalah salah satu yang disidangkan oleh MK kemarin. Sengketa ini dimohonkan oleh pasangan Abdul Rasad-Rajab Marwan melalui kuasa hukum Imran Mahfudi SH. Pokok-pokok permohonan pemohon Pilkada Gayo Lues antara lain pemilih yang memilih lebih dari satu kali, pasangan calon yang masih memiliki utang, keterlibatan oknum TNI, dan lain-lain.

Menjawab hal itu, Ikhwaludin Simatupang SH MH, Bayu Afriyanto SH, dan Qodirun SH, dari Kantor Hukum Rudi Alonso, Kuasa hukum pasangan HM. Amru-Said Sani yang menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut, membantah bahwa pasangan tersebut tidak memenuhi syarat karena masih memiliki utang.

“Sama sekali tidak benar masih ada utang, karena sampai saat ini tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan hal itu. KIP Gayo Lues juga sudah meneliti dan karena itu kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon.

Terhadap adanya anggota TNI aktif juga dibantah, karena yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi, dan hal itu dibuktikan dengan surat pimpinan TNI.

Tuduhan terdapat anggota DPR RI atas nama Irmawan menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Kec. Kuta Panjang, juga dibantah oleh kuasa hukum pihak terkait, karena yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun namanya masuk dalam daftar pemilih tetap.

Kuasa hukum pasangan Irwandi Yusuf -Nova Iriansyah yang menjadi pihak terkait dalam sengketa pilkada Gubernur Aceh 2017, menyerahkan alat bukti sebanyak tiga kontainer plastik kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Penyerahan alat bukti dilakukan oleh kuasa hukum Irwandi -Nova, Sayuti Abubakar Peusangan SH, Senin (20/3) di lantai dasar Gedung MK. “Kami harus menyiapkan alat bukti selengkap mungkin. Dengan demikian, kami memiliki bukti kuat untuk meyakinkan mahkamah,” kata Sayuti Abubakar.

Alat bukti yang disertakan antara lain surat keputusan KIP Aceh, berita acara rekapitulasi, kumpulan DB-KWK dari seluruh kabupaten/kota di Aceh, form DA-1 untuk seluruh kecamatan di semua kabupaten/kota, putusan PTUN, notulensi, sampai kepada kliping berita Serambi Indonesia.

Sayuti Abubakar mengatakan, bahwa pihaknya sangat serius menghadapi sidang gugatan hasil Pilkada gubernur tersebut. Sidang kedua gugatan Pilkada Gubernur digelar MK, Selasa (21/3) pagi di Gedung MK. Gugatan diajukan pasangan H Muzakir Manaf-TA Khalid terhadap KIP Aceh, dan pihak terkait pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.(fik) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id