Prof Ryaas Rasyid: Mendagri tak Bisa Batalkan Keputusan Gubernur Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Prof Ryaas Rasyid: Mendagri tak Bisa Batalkan Keputusan Gubernur Aceh

Prof Ryaas Rasyid: Mendagri tak Bisa Batalkan Keputusan Gubernur Aceh
Foto Prof Ryaas Rasyid: Mendagri tak Bisa Batalkan Keputusan Gubernur Aceh

JAKARTA – Pakar pemerintahan, Prof Dr Ryaas Rasyid menegaskan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak punya kewenangan membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh soal pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

“Tidak bisa Mendagri membatalkan keputusan gubernur. Kecuali Mendagri bisa membuktikan gubernur melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bukan Undang-Undang Pilkada karena tidak relevan,” ujar Prof Ryaas Rasyid menjawab Serambi di Jakarta, Jumat (17/3) malam.

Prof Ryaas Rasyid yang juga ahli otonomi daerah dimintai pandangannya terkait pro-kontra kewenagan Gubernur Aceh memutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh pada 10 Maret 2017.

“Sekarang coba tunjukkan undang-undang apa yang dilanggar Gubernur Aceh? Ini adalah persoalan daerah yang tidak perlu dibawa ke Jakarta, karena kewenangannya ada di daerah,” tukas Ryaas Rasyid.

Ryaas juga menegaskan bahwa tidak ada keputusan gubernur yang tidak sah. Kewenangan gubernur mengangkat dan memberhentikan pejabat di daerah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaham Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. “Yang ada barangkali efek dari keputusan gubernur, lalu ada pihak yang merasa dikecewakan. Tidak ada keputusan gubernur yang tidak sah,” tukas Prof Ryaas Rasyid.

Isi lengkap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

a. mengajukan rancangan peratuan daerah;

b. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prof Ryaas Rasyid berkali-kali menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Gubernur Aceh acuannya harus ke UU Pemerintah Daerah dan UUPA. Bukan mengacu ke UU Pilkada atau UU Nomor 10 Tahun 2016, karena gubernur tidak lagi sebagai pasangan calon gubernur.

“Pak Zaini Abdullah adalah gubernur definitif, setelah menyelesaikan masa cutinya karena ikut pilkada. Jadi, Pak Zaini adalah gubernur definitif, bukan lagi pasangan calon gubernur. Gubernur Zaini sudah selesai sebagai calon gubernur. Sekarang beliau Gubernur Aceh definitif,” tukas Prof Ryaas Rasyid.

Menjawab pertanyaan tentang adanya larangan gubernur mengangkat dan memberhentikan pejabat sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Prof Ryaas Rasyid mengatakan itu tidak bisa dipakai sebagai landasan kewenangan gubernur definitif.

“Itu ketentuan saat jadi pasangan calon gubernur. Saat ini kan bukan calon lagi,” sebut Ryaas Rasyid.

Prof Ryaas juga menjelaskan bahwa UU Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak bisa diacu, karena sampai sekarang UU tersebut belum punya peraturan pemerintah (PP).

Wewenang pengadilan
Prof Ryaas Rasyid menjelaskan, keputusan gubernur hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan atau gubernur sendiri.

“Keputusan pengadilan baru ada kalau sudah ada gugatan. Saya tidak tahu apakah sudah ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” sebut Ryaas Rasyid.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara, Safaruddin SH, menegaskan kembali bahwa tindakan gubernur memutasi pejabat Aceh sudah benar, sesuai dengan UUPA dan UU Pemerintah Daerah. “Salah satu kewenangan gubernur adalah mengangkat dan memberhentikan pejabat di daerah. Apa yang salah dari tindakan itu?” sebut Safaruddin yang sedang berada di Jakarta. (fik) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id