Mantan Kadis Sosial Bener Meriah Didakwa Korupsi Dana Benah Rumah tak Layak Huni | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mantan Kadis Sosial Bener Meriah Didakwa Korupsi Dana Benah Rumah tak Layak Huni

Mantan Kadis Sosial Bener Meriah Didakwa Korupsi Dana Benah Rumah tak Layak Huni
Foto Mantan Kadis Sosial Bener Meriah Didakwa Korupsi Dana Benah Rumah tak Layak Huni

URI.co.id, BANDA ACEH – Mantan kepala Dinas Sosial Bener Meriah, Drs Juanda MPd didakwa melakukan dugaan korupsi dana rehabilitasi rumah tidak layak huni (swakelola) sebanyak 100 unit pada dinas tersebut tahun 2013 dengan kerugian negara Rp 257 juta lebih.

Dalam kasus ini, juga terlibat dua stafnya yaitu Jawahardy SPd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Zahirianto SSos selaku bendahara pengeluaran pada kegiatan itu.

Dakwaan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bener Meriah, Kardono SH pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (17/3/2017).

Saat mengikuti sidang, terdakwa Juanda didampingi kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Mila Kesuma SH, Yusi Muharnina SH, dan Sulaiman SH. Dua terdakwa lainnya juga didampingi kuasa hukumnya, Hamidah SH.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai, Deny Syahputra SH MH, JPU Kardono antara lain menyatakan bahwa Dinas Sosial Bener Meriah menerima dana rehabilitasi rumah tidak layak huni (swakelola) dari Dinas Sosial Aceh sebesar Rp 1.910.400.000 setelah dipotong infaq Rp 9.600.000. Dana itu diperuntukkan untuk 100 unit rumah yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.

Ternyata sebagian dana tersebut digunakan untuk kepentingan para terdakwa. Di antaranya, untuk keperluan pribadi terdakwa Juanda yang diberikan oleh terdakwa Jawahardy sebesar Rp 41 juta.

Selain itu, Rp 5.020.000 digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Jawahardy dan membeli satu ekor sapi dengan harga Rp 9.500.000 untuk keperluan perdamian pasca demonstrasi di Bener Meriah dan banyak lagi penggunaannya tidak sesuai peruntukkan.

Kardono menyatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh disebutkan kerugian negara mencapai 257 juta lebih.

Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor. (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id