Pencoblos Ganda Divonis 2 Tahun | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pencoblos Ganda Divonis 2 Tahun

Pencoblos Ganda Divonis 2 Tahun
Foto Pencoblos Ganda Divonis 2 Tahun

* Dua Lagi Dihukum Percobaan

IDI – Tiga pencoblos ganda surat suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari lalu divonis bersalah oleh majelis hakim dalam sidang terpisah, Kamis (16/3), masing-masing di Pengadilan Negeri (PN) Idi, Aceh Timur, dan PN Sigli, Pidie. Namun, hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka berbeda. Yang satu divonis dua tahun penjara, sedangkan yang dua lagi dihukum percobaan.

Terpidana yang dihukum dua tahun itu adalah M Yani (27), pencoblos ganda di wilayah Aceh Timur. Majelis hakim PN Idi memvonisnya 24 bulan penjara serta denda Rp 24 juta, dan subsider satu bulan.

Menurut majelis hakim, M Yani bin Ibrahim terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pilkada dengan melakukan pencoblosan dua kali (ganda) di TPS 02 Gampong Matang Neuhen, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, pada Pilkada 15 Februari 2017.

Hakim yang menyidang M Yani adalah Darma Indo Damanik SH MKn selaku ketua majelis, didampingi hakim anggota: Khalid Amd SH MH dan Andy Efendi Rusdi SH. Panitera pengganti dalam sidang pukul 16.00 WIB itu adalah Raden Budiawan Purnama SH.

Sebelumnya hakim sempat menskor sidang setelah majelis menerima nota pleidoi (pembelaan) tertulis dari terdakwa, Kamis (16/3) siang.

Dalam pleidoinya, M Yani mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tak mengulangi lagi perbuatan serupa. Ia juga mengaku sebagai tulang punggung keluarganya.

Pembelaan terdakwa ditanggapi secara lisan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan menyatakan tetap pada tuntutannya. Namun, setelah majelis hakim membacakan amar putusan, baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama menerima hasil putusan tersebut, sehingga putusan dinyatakan hakim inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut M Yani dengan hukuman 24 bulan penjara (2 tahun) serta denda Rp 24 juta berdasarkan Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Nofwandi SH dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Idi pada Rabu (15/3).

Sementara itu, dari Sigli dilaporkan, majelis hakim PN Sigli, Pidie, memvonis terdakwa HM Nazar bin Syafii dan Ridwan bin Ahmad setahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Kedua terdakwa terbukti melakukan politik uang (money politics) saat pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh di Pidie Jaya tahun 2017. Kedua terdakwa diputuskan hakim tidak menjalani hukuman penjara. Akan tetapi, jika dalam dua tahun masa percobaan tervonis melakukan tindak pidana lain, maka masa hukuman satu tahun penjara harus dia jalani.

Majelis hakim juga membebankan terdakwa HM Nazar dan Ridwan untuk membayar denda Rp 200 juta atau bisa diganti dengan kurungan tambahan (subsider) satu bulan penjara.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Safri MH didampingi dua hakim anggota, Budi Sunanda MH dan Daniel Saputra MH. Vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya, masing-masing tiga tahun penjara.

Dalam sidang pamungkas kemarin, kedua jaksa, yakni Muhammad Arpi SH dan Yudhi Saputra SH, hadir.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim itu, Safri antara lain menyebutkan, terdakwa I M Nazar dan terdakwa II Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pilkadagub dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni, dengan memberikan uang kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk memengaruhi pemilih supaya memilih paslon tertentu.

Hal itu, menurut hakim, melanggar Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara masing-masing satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Terdakwa juga diharuskan membayar denda masing-masing Rp 200 juta. Dengan ketentuan, jika denda tersebut tak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan satu bulan penjara.

Menurut hakim ketua, Safri, hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah perbuatan mereka telah mengganggu pesta demokrasi pilkadagub di Pidie Jaya. Sedangkan yang meringankan terdakwa, masih memiliki tanggung jawab keluarga, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Majelis hakim memberikan waktu tiga hari kepada terdakwa dan jaksa untuk menerima maupun melakukan upaya hukum lain. Terhadap vonis tersebut, kedua terdakwa (M Nazar dan Ridwan) maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, politik uang itu dilakukan M Nazar selaku Ketua Koordinator Tim Sipil Pemenangan Muzakir Manaf-TA Khalid. Ia membagikan uang Rp 50.000 yang dimasukkan ke dalam amplop bersama kartu bergambar paslon nomor urut 5 di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya.

Amplop berisi uang dan gambar contoh surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2017-2022 itu ditemukan saksi paslon nomor urut 6, Irwandi Yusuf–Nova. Akibatnya, saksi Zainal Abidin dan Usman Jalil melaporkan kasus praktik politik uang itu kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie Jaya. (c49/naz) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id