Politisi PA Ramai-ramai Ancam Mundur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Politisi PA Ramai-ramai Ancam Mundur

Politisi PA Ramai-ramai Ancam Mundur
Foto Politisi PA Ramai-ramai Ancam Mundur

* Desak MK Gunakan UUPA

BANDA ACEH – Sejumlah politisi Partai Aceh meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 atau UUPA sebagai acuan dalam penanganan sengketa pilkada di Aceh. Bila tidak, mereka mengancam akan mundur ramai-ramai dari jabatannya di pemerintahan, eksekutif maupun legislatif.

Pernyataan para politisi PA ini disampaikan kepada Serambi di Jakarta, usai menghadiri sidang pendahuluan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/3).

Wali Kota Lhokseumawe terpilih, Suaidi Yahya, adalah salah satu politisi PA yang menyatakan siap mengundurkan diri sebagai calon terpilih apabila MK tidak menggunakan UUPA sebagai acuan dalam penanganan sengketa Pilkada Aceh.

“Saya ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan kemudian terpilih dalam pilkada lalu, karena berlandaskan UUPA. Karena itu, kami ingin pilkada di Aceh acuannya UUPA. Kalau MK tidak mengacu ke UUPA maka keberadaan kami jadi tidak ada, makanya saya siap mundur saja,” kata Suaidi Yahya usai menghadiri sidang di MK, bersama Ketua DPRK Lhokseumawe M Yasir Umar dan jajaran anggota Partai Aceh lainnya.

Ketua DPRK Lhokseumawe M Yasir Umar juga bersikap serupa. “Saya bersama anggota DPRK dari PA akan memilih mundur saja dari DPRK, kalau tak dianggap lagi UUPA,” tukas Yasir serius.

Pernyataan siap mundur juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage. “Apabila MK tak gunakan UUPA, kami juga berstatus ilegal, sebab kami masuk legislatif melalui partai berdasarkan UUPA. Ini harus jadi perhatian. Saya dan semua anggota PA akan ramai-ramai meninggalkan DPRA,” tukas Azhari.

Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin, kembali menegaskan pandangannya agar MK tidak mengenyampingkan UUPA dalam penanganan sengketa Pilkada Aceh. “Kalau tidak pakai UUPA maka calon-calon lainnya harus gugur semua, sebab mereka itu terdaftar sebagai pasangan calon landasannya UUPA dan qanun pilkada,” tukas Muharuddin.

Muharuddin menyampaikan, akan ada aksi besar-besaran dari anggota legislatif Aceh baik di kabupaten maupun provinsi, apabila MK mengenyampingkan UUPA tersebut. “Aceh itu punya hukum lex specialis. Maka lihat itu dulu, baru setelahnya lex generalis,” sebut Tgk Muharuddin.

Hanya saja, Muharuddin tidak menyebut aksi besar-besaran seperti apa yang akan dilakukan oleh para politisi Partai Aceh nantinya.

Juru bicara Partai Aceh yang juga tim pemenangan pasangan Mualem-TA Khalid, Suaidi Sulaiman atau Adi Laweung, mengharapkan agar MK tetap berpegang pada Konstitusi dengan mengakui keberadaan undang undang yang bersifat khusus, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945.

MK harus mengedepankan keadilan konstitusional dengan tidak mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara yang terabaikan dan terzalimi secara terstruktural, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pilkada beberapa waktu yang lalu, katanya.

Ditegaskan, khusus Aceh, harus berpegang pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan yang mengatur soal pelaksanaan pilkada Aceh, dengan ketentuan khusus yang diatur dalam pasal 74 dan pasal 269. “Maka MK harus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum,” sebut Adi Laweung.

Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/3) kemarin, mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh. Dalam sidang perdana ini, MK memeriksa persyaratan formil dan materi masing-masing pemohon. Sengketa pilkada dari Aceh diajukan oleh sembilan pasangan calon, termasuk pasangan cagub-cawagub Aceh, H Muzakir Manaf atau Mualem dan TA Khalid.

Mualem dan TA Khalid ikut hadir dalam ruang sidang di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dari KIP Aceh hadir Ketua KIP Ridwan Hadi bersama komisioner KIP Aceh lainnya.

Sebagai pihak terkait, pasangan Irwandi Yuauf -Nova Iriansyah diwakili tim kuasa hukum Sayuti Abubakar Peusangan SH, Imran Mahfudi SH, Azfilli Ishak, dan Isfanudin Amir.

Kuasa hukum Mualem-TA Khalid, Prof Yusril Ihza Mahendra, Mukhlis Mukhtar SH, dan Kamaruddin SH, dalam permohonannya meminta hakim MK menggunakan UUPA sebagai undang-undang lex specialis, yang tidak mengenal ambang batas persentase sebagai syarat pengajuan permohonan ke MK. “Sebab pelaksanaan Pilkada Aceh sejak pendaftaran menggunakan Qanun Pilkada dan UUPA. Maka seharusnya sengketa pilkada juga mengacu ke UUPA,” kata Yusril.

Jika tidak menggunakan UUPA, kata Yusril, maka pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah harus gugur, karena saat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan pasangan calon, acuannya adalah UUPA pasal 91 ayat (2). Dalam pasal ini dinyatakan bahwa; Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRA atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan.

Sementara pada Undang-undang Pilkada yag berlaku secara nasional, Pasal 40 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016, menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Selain soal ambang batas, Yusril Ihza Mahendra juga mempersoalkan pengerahan aparat keamanan, dari TNI dan Polri/Brimob, TNI, menjelang pemungutan suara, serta rendahnya partisipasi pemilih lantaran tak punya KTP elektronik.

Kuasa Hukum Irwandi Yusuf, Sayuti Abubakar Peusangan seusai sidang mengatakan, pihaknya baru akan menanggapi pada persidangan berikutnya. “Kami tentu saja akan menyampaikan hal-hal yang memang terkait dengan kami,” kata Sayuti. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Senin (20/3) mendatang.(fik) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id