MK Sidangkan Gugatan Fatar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

MK Sidangkan Gugatan Fatar

MK Sidangkan Gugatan Fatar
Foto MK Sidangkan Gugatan Fatar

* Minta Pemilihan dan Pemungutan Suara Diulang

LHOKSUKON – Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/3), menggelar sidang perdana gugatan pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Utara nomor urut 4, Fakhrurrazi H Cut/Mukhtar Daud (Fatar) terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara. Sidang beragendakan mendengar permohonan pemohon tersebut dipimpin Anwar Usman SH.

Untuk diketahui, Fatar menggugat KIP Aceh Utara ke Mahkamah Konstitusi pada 27 Februari 2017. Gugatan terhadap perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara itu didaftarkan langsung Fakhrurrazi H Cut, dan diterima Panitera Kasianur Sidauruk pada pukul 14.09 WIB.

Kemarin, Fakhrurrazi hadir ke ruang sidang MK di Jakarta bersama pengacara Niko SH. Sedangkan KIP Aceh Utara dihadiri Ketua KIP, Jufri Sulaiman bersama pengacara H Nazaruddin Ibrahim SH dan Mahmuddin SH. Juga hadir HM Yusuf Ismail Pase SH, mewakili paslon bupati/wakil bupati Aceh Utara nomor urut 1, Muhammad Thaib/Fauzi Yusuf.

Sidang tersebut berlangsung pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, bersaamaan dengan sidang gugatan yang sama yang masuk dari seluruh daerah di Indonesia. Gugatan Fatar disidangkan pada panel kedua.

Sementara materi permohonan yang disampaikan pengacara Fatar dalam sidang itu antara lain, Fatar dirugikan dengan tindakan KIP Aceh Utara yang dengan sengaja tidak menempelkan form C1 di papan pengumuman di semua desa. Sehingga paslon ini tak memiliki pembanding C1.

“Pemohon hanya mendapatkan 74 persen form C1, akibat tekanan dan intimidasi yang dilakukan secara terencana oleh sekelompok orang pendukung cabup nomor urut 1,” kata Niko dalam sidang itu dan disampaikan kembali Fakhrurrazi kepada Serambi, kemarin sore.

Niko juga menyebutkan, saksi Fatar di 18 kecamatan tidak mendapatkan form DA-KWK dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), karena saksi Fatar menolak meneken berita acara pleno. Tindakan PPK itu melanggar Pasal 6 PKPU Nomor 15 tahun 2016. KIP Aceh Utara juga tidak memberikan salinan DB-KWK dan BA, hasil rekapitulasi pleno KIP. Ini bertentangan dengan Pasal 30 PKPU Nomor 15 tahun 2016.

Selain itu, pengacara Fatar juga menyebutkan berbagai data kecurangan lain dalam Pilkada 2017. “Karena itu kami meminta majelis hakim membatalkan keputusan KIP Aceh Utara tentang penetapan peroleh suara. Kami berharap permohonan kami diterima, dan memerintahkan KIP Aceh Utara untuk mengadakan pemilihan dan pemungutan suara ulang,” pinta Niko

Atas materi tuntutan tersebut, Ketua KIP Aceh Utara Jufri Sulaiman, yang dihubungi Serambi, mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan sanggahan dan barang bukti yang akan disampaikan pada sidang Senin 20 Maret mendatang. “Kita akan siapkan barang bukti, dan jawaban untuk disampaikan kepada MK,” kata Jufri.

Hal yang sama dikatakan HM Yusuf Ismail Pase, yang mewakili palson nomor urut 1. Pihaknya akan mengajukan jawaban untuk disampaikan dalam sidang berikutnya. “Saya tidak yakin permohonan Fatar diterima, karena tidak cukup syarat. MK hanya berwenang mengadili soal perselisihan suara. Nanti akan ada putusan dismissal, apakah diterima atau ditolak gugatan itu,” kata Yusuf Pase.

Sementara itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe, Syahrir M Daud, Kamis (16/3), menyerahkan berkas hasil Pilkada Kota Lhokseumawe ke DPRK untuk proses pengurusan surat keputusan (SK) pengangkatan ke Mendagri. Berkas itu diterima pimpinan DPRK Lhokseumawe, Suryadi dan T Sofianus.

Untuk diketahui, pada Rabu (15/3), KIP Lhokseumawe telah menggelar rapat pleno penetapan pasangan Suaidi Yahya/Yusuf Muhammad sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2017-2022.

Syahrir mengatakan, berkas itu berisi dokumen bakal calon, surat Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan pasangan calon, surat KPU tentang penetapan calon, keputusan KIP tentang rekapitulasi suara dan sejumlah item lainnya. “Kami ucapkan terima kasih kepada DPRK yang telah mendukung kinerja KIP sehingga Pilkada di Lhokseumawe berjalan sukses sampai akhir,” katanya.

Pimpinan DPRK Lhokseumawe, Suryadi mengatakan, hasil Pilkada ini segera diparipurnakan di dewan. Selanjutnya akan dibawa ke gubernur untuk dikirim ke Mendagri guna proses pembuatan SK wali kota dan wakil wali kota terpilih.(jaf/bah) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id