Ekses Mutasi, Makin Gaduh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ekses Mutasi, Makin Gaduh

  • Reporter:
  • Kamis, Maret 16, 2017
Ekses Mutasi, Makin Gaduh
Foto Ekses Mutasi, Makin Gaduh

Kontroversi seputar pelantikan 33 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh oleh Gubernur Zaini Abdullah semakin simpangsiur serta memperlihatkan begitu banyak kejanggalan. Antara lain, pejabat yang dilantik maupun yang diberhentikan sebanyak 20 orang belum menerima SK.

Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Drs Zulkifli MM, mengatakan, SK pemberhentian 20 pejabat eselon II dan pengangkatan 33 pejabat eselon II baru, sifatnya kolektif sementara, karena berbagai kelengkapan administrasi dari pejabat yang diangkat maupun yang diberhentikan belum tuntas.

Persoalan lain, ada juga pejabat yang sudah dilantik, tapi tidak mengantongi izin tertulis dari lembaga tempat ia bernaung sebelumnya. Antara lain, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Nurdin SH MHum yang sudah dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Ternyata, Nurdin belum mendapatkan izin dari Rektor Unsyiah.

Itu diakui Rektor Unsyiah, Prof Dr Samsul Rizal MEng yang menyatakan, “Gubernur baru menelepon saya pada hari ketiga setelah melantik Nurdin. Permintaan izin setelah melantik, kami nilai di luar kebiasaan.”

Setiap lembaga pemerintahan, kata Samsul, punya aturan. Aturan yang sudah ada itu hendaknya dipatuhi, jangan diabaikan. “Kalau kita terus mengabaikan, kapan kita bisa disiplin dan patuh dengan aturan,” tandasnya.

Mutasi yang terkesan tergesa-gesa itu memanmg sudah mengubndang banyak komentar bahkan celaan. Sebagian mengatakan mutasi itu illegal dan sudah menimbulkan kegaduhan di birokrasi tingkat provinsi. Dan, yang sangat mencemaskan, ada beberapa warga yang sudahj merasa terganggu kepentingannya. Seorang netizen menulis, “Ada beberapa pejabat yang tidak masuk kantor. Padahal, ia harus melayani begitu banyak kepentingan publik.”

Di tengah begitu banyak informasi simpangsiur yang harus “ditelan” masyarakat, Gubernur Zaini Abdullah mengaku apa yang dilakukannya sudah mendapatkan izin dari Mendagri. Menurut Zaini, izin tersebut diperolehnya melalui pesan singkat (sms).

Tentu, pengakuan ini juga belum cukup untuk meredam mkeraguan masyarakat mengenai keabsahan mutasi itu yang diloangsung di luar jam kerja itu. Sebab, apa mungkin kebijakan khusus yang begitu penting hanya mendapat restu melalui SMS?

Mungkin kalau sekadar mengisi jabatan lowong Mendagri pasti tak terlalu keberatan. Tapi, yang terjadi adalah pergantian besar-besaran pejabat eselon II. Bahkan, di antaranya baru 40-an hari dilantik dan diukuhkan di jabatan itu oleh Plt Gubernur.

Apapun ceritanya, ini adalah persaingan kepentingan tingkat tinggi yang mengorbankan kepentingan masyarakat serta para aparatur sipil negara. makanya, yang kita harapkan, Mendagri harus segera mengambil sikap terhadap kegaduhan ini. Tentu, penegasan Mendagri itu tidak boleh melalui SMS, tapi harus melalui surat resmi. Kita sedih banyak publik yang tak terlayani, banyak pegawai yang terombang-ambing dalam pekan ini. (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id