Pimpinan DPRA Jumpai Soedarmo | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pimpinan DPRA Jumpai Soedarmo

Pimpinan DPRA Jumpai Soedarmo
Foto Pimpinan DPRA Jumpai Soedarmo

UNSUR pimpinan DPRA bersama ketua dan anggota Komisi I, Rabu (15/3) kemain menjumpai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Mayjen TNI Soedarmo di Jakarta untuk membicarakan mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah 10 Maret lalu.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang VIP Hotel Bidakara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Rombongan dari DPRA dipimpin langsung Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, didampingi Wakil Ketua, Sulaiman Abda, Ketua Komisi I, Abdullah Saleh beserta anggotanya, Iskandar Usman Al-Farlaky, Tanwier Mahdi, Bardan Sahidi, Tgk M Harun, dan Djasmi Has. Mereka langsung disambut Soedarmo dan menggelar pertemuan terbatas sekitar dua jam lebih di hotel bintang lima itu.

Muharuddin kepada Serambi yang dihubungi dari Banda Aceh mengatakan, pertemuan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemanggilan Gubernur, Sekda, dan tim Baperjakat Pemerintah Aceh oleh Komisi I yang dilakukan dua hari lalu.

Hasil rapat malam itu, kata Muhar, dilaporkan kepada Soedarmo untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait kebijakan Zaini Abdullah yang telah menuai kontroversi itu.

“Kita sudah melakukan pertemuan, beliau (Soedarmo) juga ingin mendengar tanggapan dari DPRA, sejauh mana sebenarnya polemik yang terjadi di Aceh. Kita sudah menyampaikan tadi, dan kita juga menyampaikan hasil rapat kerja pemanggilan Gubernur dan Sekda Aceh baru-baru ini yang dilakukan oleh Komisi I,” kata Muharuddin.

Dalam pertemuan di Jakarta itu, ternyata Soedarmo mengatakan tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Zaini Abdullah tersebut. Menurut mantan pelaksana tugas (Plt) gubernur Aceh itu, apa yang dilakukan Doto Zaini sapaan akrab Zaini Abdullah telah melanggar hukum. “Dan beliau mengatakan, Kemendagri telah mendelegasikan tim ke Aceh, terdiri atas Kemendagri sendiri, Kemenpan RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN). Mereka sudah di Aceh hari ini (kemarin -red), akan melakukan verifikasi dan melaporkannya,” sebut Muhar.

Ia tambahkan, kedatangan pihaknya untuk menjumpai Soedarmo juga untuk memberi gambaran bahwa apa yang dilakukan Zaini Abdullah tersebut sesuatu yang ganjil. Oleh sebab itu, selanjutnya problematika tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kemendagri. “Dari segi administrasinya akan dikaji oleh Kemendagri, karena ini akan berdampak pada hal-hal lain, seperti penyalahgunaan anggaran. Di satu sisi gubernur menganggap ini sah, satu sisi Mendagri mengatakan itu melanggar hukum, makanya ini harus segera diputuskan,” sebutnya.

Soal adanya UUPA yang membolehkan gubernur melantik pejabat eselon II juga disampaikan, dan Soedarmo pun mengetahui keberadaan pasal 119 UUPA tersebut. Namun, dalam pertemuan itu mencuat bahwa apa yang diatur dalam UUPA itu tidak spesifik, sedangkan manajemen pegawai negeri sipil (PNS) disebutkan dalam edaran Menpan RB, Kemendagri, dan juga UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur lebih rinci kewenangan gubernur dalam masa pilkada.

Terkait adanya berita yang menyebutkan bahwa Mendagri menyetujui apa yang dilakukan Gubernur Zaini Abdullah itu, juga dipertanyakan pihak DPRA kepada Soedarmo. Muharuddin memastikan apakah hal itu benar atau tidak, nah ternyata itu tidak benar.

“Malah Pak Dirjen mempertanyakan, berita itu sumbernya dari mana, kok bisa seperti itu mengatasnamakan Mendagri. Maka oleh sebab itu, besok (hari ini -red) kita akan berjumpa dengan Mendagri untuk mempertanyakan hal itu,” sebut Muhar.

Melalui Serambi, Muhar juga mengimbau semua pejabat yang baru dilantik Gubernur Zaini pada Jumat 10 Maret lalu, agar bersabar dan menahan diri. Muhar mengimbau mereka untuk tidak dulu menggunakan anggaran atau mengeksekusi APBA yang ada. “Lebih baik kita tunggu rekomendasi yang akan dikeluarkan Kemendagri, Menpan RB, atau KASN. Mari sama-sama kita bersabar, begitu juga dengan pejabat yang telah dicopot,” pungkas Tgk Muharuddin. (dan) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id