2 Tahun, Aceh Rugi Rp 173 M | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

2 Tahun, Aceh Rugi Rp 173 M

2 Tahun, Aceh Rugi Rp 173 M
Foto 2 Tahun, Aceh Rugi Rp 173 M

* Akibat tak Setor Saham Rp 58 M ke PT Perta Arun Gas

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan terus merugi jika tak menyetor saham 30 persen ke PT Perta Arun Gas untuk proyek regasifikasi terminal Gas Arun. Buktinya pada 2015 dan 2016, Aceh sudah rugi Rp 173 miliar karena tak dapat pembagian keuntungan dari proyek ini. Pasalnya, pada 2015 Pemerintah Aceh tak menyetor saham 30 persen (Rp 58 miliar), padahal peluang tanam saham ini sudah diberikan PT Perta Arun Gas.

Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal MEng menyampaikan hal ini kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (15/3). Menurutnya, keuntungan tak bisa didapat Pemerintah Aceh sejumlah itu sesuai hitungan berdasarkan data diperolehnya dari sumber layak dipercaya.

“Sesuai data itu pada 2015, penjualan gas dalam pelaksanaan proyek regasifikasi terminal gas Arun mencapai 90.000 MMBTU per hari. Kalau setiap MMBTU harganya 1,5 dolar AS, maka penjualannya mencapai 135.000 dolar AS per hari atau Rp 1,8 miliar per hari. Setahun mencapai Rp 665 miliar,” sebut Samsul.

Lebih lanjut, ia menyebutkan jika dari 90.000 MMBTU volume gas terjual per hari dikalikan 0,6 persen saja, maka keuntungannya mencapai 54.000 dolar AS/hari atau 19.700.000 dolar AS/tahun setara Rp 262 miliar. “Jadi kalau kita memiliki 30 persen saham, maka keuntungan yang akan diperoleh Rp 78 miliar pada tahun 2015,” jelasnya.

Kemudian pada 2016, kata Samsul penjualan gas itu meningkat dibanding 2015. Ketika ditotalkan dengan keuntungan 30 persen atas kepemilikan saham Aceh, nilainya sekitar Rp 95 miliar atau totalnya menjadi Rp 173 miliar jika ditambah keuntungan Rp 78 miliar pada 2015.

“Kehilangan pendapatan sejumlah itu dari proyek tersebut saja harus menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh dan DPRA. Tim Ahli Ekonomi Pemerintah Aceh dan DPRA harus memberi masukan ke Gubernur dan DPRA,” saran Samsul.

Persoalan kerja sama Pemerintah Aceh diwakili PDPA yang tak menyetor saham itu sehingga tak mendapat keuntungan dari PT Perta Arun Gas tersebut, kata Samsul Rizal harus jadi pelajaran terhadap kerja sama Pemerintah Aceh ke depan. Contoh terbaru, mengenai pengusulan PP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Salah satu kendala saat Pemerintah Aceh mengusul PP KEK Arun, pusat kurang merespon untuk menerbitkan PP. Tetapi, begitu pengusulnya di balik ke depan menjadi konsorsium BUMN di bawah pimpinan PT Pertamina, pusat langsung meresponnya karena mereka memiliki aset dan modal. “Sementara Pemerintah Aceh mengandalkan hibah atau izin prinsip penggunaan aset eks Exxon Mobil dan PT Arun dari pusat,” lata Samsul.

Samsul menambahkan belajar dari pengalaman berbagai kerja sama Pemerintah Aceh dengan pihak BUMN dengan menyerahkan pihak Pemerintah Aceh ke depan yang kemudian belum berhasil, maka hal ini harus menjadi catatan Gubernur dan Wagub Aceh ke depan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah.

Samsul mencontohkan proyek pembakit listrik panas bumi (Geoterhmal) Gunung Seulawah, Aceh Besar 50 MW yang sudah pada masa Pemerintahan Irwandi Yusuf dulu (2006-2011). Pelaksananya juga sudah ada PT Pertamina kerja sama PDPA, kemudian dititipkan kelanjutan kegiatannya ke Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Zaini Abdullah, namun hingga kini yang masa jabatannya tinggal tiga bulan lagi, proyek ini belum juga jalan.

“Padahal Kfw Jerman sudah memberikan dana hibah untuk ekpslorasinya 7 juta dolar Euro. Ini satu kasus kerja sama yang memalukan, hendaknya tidak terulang pada kelanjutan kerja sama operasional KEK Arun Lhokseumawe,” ujar Samsul Rizal. (her) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id