Gubernur Mengaku Dapat Izin Mendagri | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Mengaku Dapat Izin Mendagri

Gubernur Mengaku Dapat Izin Mendagri
Foto Gubernur Mengaku Dapat Izin Mendagri

GUBERNUR Aceh, Zaini Abdullah mengaku telah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kebijakannya mereposisi sejumlah pejabat eselon II, Jumat 10 Maret 2017. Menurut Zaini, izin tersebut diperolehnya melalui pesan singkat (sms) menjawab pertanyaan yang diajukan terkait rencana perombakan kabinet tersebut.

Informasi itu mengemuka dalam pertemuan antara Komisi I DPRA dengan Gubernur Aceh, Sekda Aceh, dan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Aceh di DPRA, Senin (13/3) malam.

“Awalnya kita melayangkan surat ke Mendagri pada 13 Februari 2017, surat itu memang tidak mendapat balasan. Tapi sesudah itu saya sms Pak Menteri dan beliau menjawab di sms itu,” sebut Zaini Abdullah.

Zaini menyebutkan, dalam balasan sms itu, Mendagri mengatakan menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada dirinya selaku pimpinan tertinggi Pemerintah Aceh. “Beliau menjawab di sms itu yang menyangkut dengan apa yang kita usulkan itu terserah kepada gubernur, kalau itu untuk mengisi jabatan yang masih lowong,” sebut Zaini Abdullah.

Jawaban Zaini Abdullah tersebut kemudian dipersoalkan oleh anggota Komisi I DPRA yang hadir dalam rapat kerja Senin malam itu. Mereka menanyakan kepada Zaini, apakah izin semacam itu diperbolehkan atau tidak dalam tata tertib administrasi pemerintahan. Komisi I meminta Gubernur Aceh untuk meninjau kembali hal tersebut.

“Inilah fungsi pengawasan yang kita lakukan, kita tidak ingin buat gaduh, tapi kita ingin membantu agar kita tidak terjebak dalam hal ini,” sebut Musannif, seorang anggota Komisi I DPRA.

Dalam kesempatan itu, Doto Zaini–begitu ia kerab disapa–menyebutkan, perombakan kabinet yang ia lakukan lantaran terjadi beberapa hal yang tidak sesuai selama ia cuti pilkada. Ditambah lagi, ada sejumlah kepala SKPA yang tidak lagi memperhatikan dan mengikuti peraturan yang berlaku. “Maka dalam hal ini kami berpikir untuk mengadakan mutasi pada SKPA eselon II,” sebut Zaini.

Sementara itu, Sekda Aceh, Demawan MM yang juga menjabat Ketua Baperjakat Pemerintah Aceh menyebutkan, dalam mutasi pejabat tersebut, pihaknya telah melakukan ketentuan-ketentua yang diatur. Prinsip Baperjakat dalam hal mutasi itu adalah, mendengar arahan dari Gubernur Aceh. “Soal akan ada pengisian dan sebagainya, kita dimintakan untuk mempersiapkan kandidat yang memenui syarat. Kita melakukan sidang-siang dengan anggota untuk mensiarkan itu,” sebut Dermawan.

Dermawan menegaskan, Baperjakat telah melakukan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Namun kata Dermawan, semua pertimbangan Baperjakat tidak mutlak harus disetujui gubernur. “Baperjakat hanya sebagai bahan pertimbangan, karena hak prerogatif ada sama gubernur. Bahan-bahan ini kita smapaikan kepada Pak Gubernur, kita melakukan konsultasi dengan gubernur dan pada akhirnya keputusan ini ada di tangan gubernur. Saya kira Baperjakat tetap hadir dan melakukan fungsi-fungsinya,” pungkas Dermawan. (dan) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id