Nasir Djamil Dorong Polres Galus Proses Kasus Politik Uang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Nasir Djamil Dorong Polres Galus Proses Kasus Politik Uang

Nasir Djamil Dorong Polres Galus Proses Kasus Politik Uang
Foto Nasir Djamil Dorong Polres Galus Proses Kasus Politik Uang

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendorong Polres Gayo Lues (Galsu) agar secepatnya memproses hukum kasus politik uang yang melibatkan salah satu pasangan calon (paslon) bupati Gayo Lues pada Pilkada lalu.

“Jangan sampai ada dugaan kasus tersebut mengambang begitu saja. Kita harapkan diproses cepat,” kata Nasir Djamil di Jakarta, Selasa (14/3).

Nasir Djamil mengaku mendapat banyak laporan masyarakat mengenai kasus politik uang dan pemilih ganda dalam Pilkada Gayo Lues. Polres setempat telah nenetapkan dua tersangka pasangan calon, AR dan RM dan tujuh tersangka lainnya.

Politisi PKS tersebut menekankan, publik sangat menantikan proses hukum kasus-kasus tersebut. “Apabila proses hukumnya lambat, akan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat Gayo Lues bahwa hukum seolah-olah tidak menyentuh tersangka. Anggapan ini tentu akan sangat menganggu kredibilitas institusi Polri,” ujar Nasir Djamil.

Ia juga mengingatkan bahwa Kapolri Jendral Tito Karnavian sejak menjabat Kapolri ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri. “Makanya beliau memperkenalkan jargon profesional, modern dan terpercaya. Ini tentu harus berlaku kepada seluruh jajaran Polri,” demikian Nasir Djamil.

Berdasarkan rapat pleno yang digelar sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakjmdu) Gayo Lues pada 24 Ferbruari sampai 1 Maret 2017 silam terdapat empat kasus yang ditangani, yaitu kasus politik uang dan pemilih ganda.

Secara terpisah ahli hukum pidana yang juga pengajar Fakultas Hukum Unsyiah, Dr M Din mengatakan, dari ketentuan hukum, kasus di Gayo Lues telah memenuhi unsur pidana dan karena itu harus diproses sesuai ketentuan. “Berdasarkan logika hukum, kasus tesebut tidak bisa dianggap kedaluarsa, karena proses penangananya sudah dilakukan. Ini tinggal melanjutkannya lagi,” kata M Din.

Sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, untuk kasus politik uang dihukum dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun, atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Kemudian untuk pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, dipidana penjara minimal 3 tahun maksimal 9 tahun, atau denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 108 juta rupiah.(fik) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id