Penggunaan Anggaran Harus Ditunda | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Penggunaan Anggaran Harus Ditunda

Penggunaan Anggaran Harus Ditunda
Foto Penggunaan Anggaran Harus Ditunda

* Sampai Ada Kejelasan Hukum Terhadap Pejabat Baru

BANDA ACEH – Peneliti pada Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada, mengatakan, penggunaan dan pencairan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) harus ditunda sampai ada kejelasan hukum dari pihak berwenang terkait pergantian dan pelantikan pejabat eselon II yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Pihak berwenang yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab seperti diketahui, pergantian dan pelantikan tersebut dinilai oleh banyak pihak bermasalah secara prosedur hukum karena melabrak undang-undang.

“Penggunaan anggaran oleh pejabat yang dilantik Zaini harus ditunda, hingga ada kejelasan hukum dan rekomendasi dari Mendagri dan KASN. Sehingga nantinya akan jelas apakah benar pergantian pejabat itu sesuai prosedur atau tidak,” ujar Aryos kepada Serambi, Selasa (14/3).

Aryos mengakui, pengangkatan atau pergantian pejabat memang menjadi hak prerogatif Gubernur Aceh. Namun ketika pergantian itu dilakukan dalam tahapan pilkada, maka harus disesuaikan dengan aturan berlaku, yakni Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Bukan menabrak segala aturan secara membabi buta,” tukasnya.

Konsekwensi dari keputusan gubernur tersebut, lanjutnya, bisa berdampak kepada pejabat yang dilantik apabila dikemudian hari Mendagri dan KASN menyatakan pergantian dan pelantikan yang dilakukan itu improsedural dan inskonstitusional. Karena itu lah ia menyarankan agar pencairan dan penggunaan anggaran ditunda.

“Bila ternyata dikemudian hari mutasi tersebut dinyatakan improsedural dan inskonstitusional oleh Mendagri dan KASN, maka pejabat pengguna angaran harus mempertanggungjawabkan pengunaan anggaran itu. Selain itu, pejabat dimaksud juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” sebut alumnus Megister Politik dan Pemerintahan UGM ini.

Terpisah , Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah agar menindak secara tegas siapapun yang ingin merongrong keistimewaan dan kekhusuan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), terutama bagi pegawai negeri sipil (PNS).

“Kami meminta Gubernur Aceh agar menindak tegas PNS yang melakukan pembangkangan terhadap sumpah jabatan/janji PNS dan UUPA sebagaimana di sebut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH, kepada Serambi, Selasa (14/3).

Dikatakannya, permintaan itu disampaikan dengan mengirim surat kepada Gubernur Aceh pada 14 Maret 2017, menanggapi munculnya perlawanan dari 18 pejabat eselon II yang dicopot oleh Gubernur Zaini pada 10 Maret 2017 dengan mengadukan Zaini ke KASN dan Mendagri di Jakarta.

Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pimpinan Komisi I DPRA. Tujuannya untuk menjaga roda birokrasi di Aceh agar tetap menggunakan landasan hukum UUPA.

Safaruddin dalam suratnya menyebutkan bahwa PNS bisa diberhentikan apabila melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan sumpah janji PNS. “Kami sampaikan ini untuk menjaga kepantingan pelayanan publik di Aceh dan merawat UUPA secara konstitusional,” demikian Safaruddin.(mas) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id