DPRK Agara Tuding BBTNGL Arogan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Agara Tuding BBTNGL Arogan

Foto DPRK Agara Tuding BBTNGL Arogan

* Klaim Puluhan Desa Masuk Tanam Nasional

MEDAN – DPRK Aceh Tenggara (Agara) menuding Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) bertindak arogan terhadap warga di kaki gunung tersebut. Puluhan desa di Kecamatan Leuser, Agara yang berjumlah sekitar 50 lebih desa yang telah dihuni warga puluhan tahun diklaim masuk dalam tanah negara atau TNGL.

Wakil Ketua I DPRK Agara, Bukhari menegaskan jika tidak segera diselesaikan masalah tersebut,maka akan berpotensi menimbulkan konflik. “Persoalan TNGL terus berlarut-larut tanpa penyelesaian secara tepat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik,” jelasnya di sela-sela bimbingan teknis (Bimtek) di Garuda Plaza Hotel, Medan, Jumat (4/3).

Dia menyatakan seluruh desa yang diklaim masuk kawasan taman nasional itu masih dihuni warga, seperti Darulhasanah, Ketambe, Lawe Alas dan Babulrahmah. Dikatakan, warga yang menempati kaki gunung TNGL berprofesi sebagai petani yang memanfaatkan lahan hutan yang diklaim bagian dari taman nasional.

Bahkan, sebutnya, seluruh wilayah Desa Simpur Jaya di Kecamatan Ketambe, diklaim milik TNGL. “Seratus persen wilayah Desa Simpur Jaya diklaim bagian dari taman nasional, padahal sekitar seratus kepala keluarga tinggal di situ,” katanya.

Politisi Fraksi Hanura ini menilai klaim BBTNGL merupakan pernyataan sepihak, karena tapal batas secara jelas belum ada. Seharusnya, BBTNGL duduk bersama dengan pemerintah kabupaten untuk membahas tapal batas secara rinci.

“TNGL berada di dua provinsi yang mencakup sepuluh kabupaten/kota yang seharusnya tidak bisa main klaim sendiri, tetapi harus jelas mana batas-batasnya,” tuturnya. Dia menilai, hal tersebut perlu dilakukan agar kehidupan masyarakat yang diklaim taman nasional tenang, sebab sudah puluhan orang ditangkap atas tuduhan mengambil sesuatu di kawasan taman nasional.

“Kita saja tidak tahu mana batasnya, apalagi masyarakat yang tahunya tanah itu miliki leluhur mereka,” sambungnya. Seharusnya, BBTNGL yang didukung dana besar melakukan sosialisasi dan memberdayakan masyarakat, seperti membantu berwirausaha. “Selama ini, petugas BBTNGL sangat arogan karena langsung mengusir dan merusak perkebunan warga yang dinilai masuk taman nasional,” tambahnya.

Dia mengaku sudah pernah memanggil Kepala BBTNGL untuk membahas persoalan tersebut tetapi tidak pernah datang, kecuali mengutus staf yang tidak bisa mengambil keputusan,” tandasnya. Sedangkan Kepala BBTNGL Andi Basrul belum bisa dikonfirmasi dan tidak menjawab telepon seluler ketika dihubungi.

Sementara itu, bimbingan teknis diikuti seluruh anggota DPRK Aceh Tenggara yang berjumlah 29 orang. Materi yang digodok meliputi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan proses penyusunan anggaran serta peran dalam pembuatan kebijakan kehutanan atau penggunaan kawasan hutan.(mad) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id