Mereka Melawan Ketidaklaziman | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mereka Melawan Ketidaklaziman

Mereka Melawan Ketidaklaziman
Foto Mereka Melawan Ketidaklaziman

Beberapa pejabat eselon II yang diberhentikan secara mendadak oleh Gubernur Zaini Abdullah menunjukkan sikap perlawanan yang serius. Perlawanan itu antara lain dengan mendatangi pejabat-pejabat serta lembaga perlindungan aparatur sipil negara di Jakarta guna memperoleh keadilan serta kepastian hukum mengenai status mereka.

Para birokrat senior itu juga menyesalkan tamsilan Doto Zaini kepada mereka. Zaini menamsilkan para pejabat yang ia copot dengan istilah “jentik-jentik nyamuk” yang jika tidak dibersihkan bisa menetas jadi nyamuk dewasa dan menggigit.

“Kami diangkat dan dilantik untuk membantu tugas-tugas gubernur dalam melaksanakan program prioritas yang telah dijanjikannya kepada rakyat. Jadi, bukan untuk menggigitnya. Kenapa dia merasa tidak aman dan nyaman lagi bekerja dengan kami. Karena itu, kalau disebut sebagai jentik-jentik nyamuk, sangat tersinggung,” tegas mantan kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir Samsul Rizal.

Dalam kesempatan itu, Dokter Zaini mengistilahkan pejabat yang tak disiplin dan tak patuh padanya menjelang masa jabatan berakhir sebagai jentik-jentik nyamuk yang harus dibersihkan.

Samsul membalas, kalau kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang dinonjobkan Gubernur Zaini sebagai jentik-jentik nyamuk, tentulah induk jentik nyamuknya, ya Gubernur Zaini. Alasannya, karena kepala SKPA bertugas sebagai pembantu sang gubernur dalam melaksanakan berbagai program untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Samsul buka kartu bahwa ia pernah menolak beberapa perintah Gubernur Zaini. Tapi penolakan itu, karena menurutnya sebagai kepala dinas tidak mungkin dilakukan, sebab bisa berdampak pada masalah hukum di kemudian hari. Apalagi perintah itu ada kaitannya dengan pelaksanaan program dan pencairan dana. “Jadi, kita harus ekstrahati-hati, kalau tidak ingin dipanggil bolak-balik oleh penyidik di kemudian hari,” tuturnya.

Ya, sampai sekarang kita tak ingin menjadi “pengadil” bagi “sengketa” yang sedang sangat menyedot perhatian semua lapisan masyarakat Aceh. Konflik ini seperti mempertontonkan kepada publik bahwa mutasi itu ternyata lebih mengutamakan kepentingan lain ketimbang kepentingan kinerja birokrasi dalam melayani publik.

Namun, publik juga harus maklum bahwa Zaini Abdullah merasa punya dasar hukum dalam memutasi puluhan pejabat eselon II beberapa hari lalu. Sedangkan orang-orang yang melawan mutasi itu juga punya dasar. Yakni, mereka melawan ketidaklaziman.

Disebut tidak lazim karena di antara pejabat itu baru sekitar 40 harian dilantik di jabatannya tapi sudah dicopot. Kedua, ada pejabat-pejabat baru yang dilantik dinilai tidak melalui Baperjakat. Ketiga, proses pelantikan yang tergesa-gesa juga memperlihatkan sesuatu yang kurang beres. Direncanakan pukul 17.00 WIB, acara itu baru berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

Akhirnya, kita ingin mengatakan bahwa proses mutasi yang kurang lazim itu secara psikologis telah mengganggu kinerja birokrasi Pemerintahan Aceh. Banyak pejabat merasa tak nyaman bekerja. Makanya, kepada gubernur, bupati, dan wali kota kita ingatkan kalau mau memutasi pejabat lihatlah waktu yang tepat. Jangan mendadak, jangan pula aneh-aneh. (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id