Doto: Mutasi untuk Bersihkan ‘Jentik’ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Doto: Mutasi untuk Bersihkan ‘Jentik’

Doto: Mutasi untuk Bersihkan ‘Jentik’
Foto Doto: Mutasi untuk Bersihkan ‘Jentik’

BANDA ACAEH – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menjelaskan, pergantian 20 pejabat eselon II dan pelantikan 33 pejabat eselon II baru pada 10 Maret 2017 untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi dirinya sebelum masa jabatannya berakhir pada 25 Juni 2017.

“Tujuan lain adalah untuk meluruskan agar sesuai isi UUPA sekaligus membersihkan ‘jentik-jentik’ nyamuk sebelum menetas jadi nyamuk besar dan bisa menggigit,” kata Zaini menjawab wartawan pada konferensi pers di Banda Aceh, Minggu (12/3).

Meluruskan yang dia maksud, kata Zaini karena dalam pelantikan 62 pejabat eselon II pada 23 Januari 2017 oleh Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purn Soedarmo ada yang dilanggar.

Zaini mencontohkan, pelantikan Kepala Dinas Pertanahan Aceh melanggar Perpres Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

Plt Gubernur, lanjut Zaini tidak berhak melantik Kepala Dinas Pertahanan Aceh karena calon Kepala Dinas Pertahanan Aceh sebelum dilantik gubernur lebih dulu diusul oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN.

“Tahapan ini belum dilakukan oleh Plt Gubernur, makanya dalam pelantikan 33 pejabat eselon II yang baru, pejabat Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir Iskandar MSc ditarik kembali dan dilantik menjadi Kepala Badan Investasi dan Perizinan Satu Pintu Aceh. Sedangkan pejabat Kepala Dinas Pertanahan saat ini ini kosong,” kata Gubernur Aceh yang akrab disapa Abu Doto.

Juga dijelaskan, jika mengacu pada isi Pasal 119 UUPA ayat 1), disebutkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dalam jabatan eselon II pada Pemerintahan Aceh ditetapkan oleh gubernur. Atas dasar pasal itu, lanjut Doto, dia melakukan mutasi dan pemberhentian sejumlah pejabat eselon II yang dinilai sudah tidak disiplin dan tidak patuh lagi pada perintahnya.

Doto mengumpamakan pejabat eselon II yang tidak disiplin dan suka membangkang bagaikan jentik-jentik nyamuk di dalam air. “Sebelum menetas jadi nyamuk besar dan bisa menggigit harus cepat dibersihkan,” tandasnya.

Pergantian dan pelantikan 33 pejabat eselon II tersebut, lanjut Abu Doto sudah menenuhi ketentuan UUPA yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemerintahan di Aceh.

Kesal ke Plt
Pada konferensi pers tersebut, Gubernur Zaini Abdullah juga meluapkan rasa tidak puasnya terhadap Plt Gubernur Aceh, Soedarmo yang kurang berkoordinasi dengannya dalam mengambil kebijakan, termasuk sejumlah pejabat eselon II. Mereka tidak melaporkan apa saja yang telah dilakukan setelah dirinya masuk kembali pada 12 Februari 2017.

Contohnya, persiapan Penas KTNA XV yang akan berlangsung di Banda Aceh pada 6-11 Mei 2017. Menurutnya, ada beberapa Kepala SKPA yang sudah bekerja maksimal dan bahkan ada yang tidur di lokasi Penas. “Ada juga laporan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Makanya mereka yang bekerja lamban harus diganti dengan pejabat baru dan bisa bekerja lebih kencang lagi,” ujar gubernur.

Gubernur Zaini juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hasil kerja Tim KEK Arun Lhokseumawe yang dilakukan pejabat eseloan II dari jajaran Pemerintah Aceh atas penerbitan PP Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe.

Sebagai Gubernur Aceh, kata Zaini Abdullah, dirinya ingin Pemerintah Aceh diwakili BUMD bukan konsorsium BUMN. Karena kalau BUMN yang di depan, keberpihakan konsorsium BUMN kepada lingkungan sekitarnya akan rendah. Sama seperti masa operasional Arun sebelumnya, masyarakat Aceh tetap miskin seperti yang terjadi selama ini.

“Kami belum setuju dengan pola pengembangan KEK Arun melalui konsorsium BUMN, meski BUMD/PDPA kalau beroperasi akan diberikan saham sebesar 25 persen,” ujarnya.

Soal 17 pejabat
Menanggapi wartawan mengenai perlawanan 17 pejabat eselon II yang mengadukan Gubernur Aceh ke Komisi ASN di Jakarta, menurut Zaini itu hak mereka.

“Silakan saja, kami tidak takut. Apa yang dilakukannya sudah benar menurut UUPA. UUD 1945 juga mengakui kekhususan satu daerah, kenapa harus takut,” ujar Abu Doto.

Jadi, lanjutnya, kalau Pemerintah Pusat sudah memberikan hak khusus kepada satu daerah, maka harus dijalankan. Sebelum melakukan pergantian dan pelantikan 33 pejabat eselon II tersebut, Pemerintah Aceh juga sudah menyampaikan surat kepada Mendagri pada 13 Februari 2017.

“Karena tidak direspons, makanya pada 10 Maret 2017 langsung kita lakukan pelantikan dengan maksud agar bisa dilakukan pelaksanaan lelang proyek APBA 2017 dan persiapan Penas KTNA 2017 secepatnya, “ katanya.

Dalam konferensi pers, kemarin, Gubernur Aceh didampingi Kepala Biro Hukum Edrian, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Nurdin, Asisten II Saiba Ibrahim, dan Kepala Biro Humas dan Protokoler, Mulyadi Nurdin, dan sejumlah lainnya.(her) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id