Induk Jentiknya Gubernur Zaini | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Induk Jentiknya Gubernur Zaini

Induk Jentiknya Gubernur Zaini
Foto Induk Jentiknya Gubernur Zaini

SEJUMLAH pejabat eselon II yang diberhentikan Jumat (10/3) lalu mengaku sangat tersinggung dengan pernyataan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah karena menamsilkan para pejabat yang ia copot dengan istilah “jentik-jentik nyamuk” yang jika tidak dibersihkan bisa menetas jadi nyamuk dewasa dan menggigit.

“Kami diangkat dan dilantiknya untuk membantu tugas-tugas gubernur dalam melaksanakan program prioritas yang telah dijanjikannya kepada rakyat. Jadi, bukan untuk menggigitnya. Kenapa dia merasa tidak aman dan nyaman lagi bekerja dengan kami. Karena itu, kalau disebut sebagai jentik-jentik nyamuk, sangat tersinggung,” tegas mantan kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir Samsul Rizal kepada Serambi, Minggu (13/3) malam, ketika dimintai tanggapannya tentang pernyataan Gubernur Zaini dalam konferensi pers di Banda Aceh, kemarin.

Samsul membalas, kalau kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang dinonjobkan Gubernur Zaini sebagai jentik-jentik nyamuk, tentulah induk jentik nyamuknya, ya Gubernur Zaini. Alasannya, karena kepala SKPA bertugas sebagai pembantu sang gubernur dalam melaksanakan berbagai program untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Samsul buka kartu bahwa ia pernah menolak beberapa perintah Gubernur Zaini. Tapi penolakan itu, karena menurutnya sebagai kepala dinas tidak mungkin dilakukan, sebab bisa berdampak pada masalah hukum di kemudian hari.

Misalnya, mengusul seseorang untuk menjadi Kasatker Tugas Perbantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) pada akhir tahun. Ini tidak mungkin, karena pada awal tahun sudah ada SK pejabat yang baru dari Dirjen atau Menteri PUPR. Apalagi pengusulan itu ada kaitannya dengan pelaksanaan program dan pencairan dana.

“Jadi, Kita harus ekstrahati-hati, kalau tidak ingin dipanggil bolak-balik oleh penyidik di kemudian hari,” tuturnya.

Samsul Rizal mengatakan, kalau ada pejabat yang menolak perintah, jangan terus diartikan sebagai pembangkang. Perintah atasan yang bisa membuat pejabat pelaksana bermasalah dengan hukum, seharusnya ditolak. “Ini kiat lakukan untuk pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik, yang sering disampaikan dalam pidato gubernur. Jadi, bukan asal atasan senang,” ujar Samsul Rizal.

Ungkapan senada juga dilontarkan Nasir Zalba SE, salah satu pejabat yang dinonjobkan oleh Gubernur Zaini, 10 Maret lalu. Di mata Nasir, Gubernur Zaini itu sebenarnya sosok yang baik dan komit. Tapi kenapa setelah bertugas kembali pascacuti pilkada, kondisinya jadi tak stabil. “Mungkin saja ada masukan yang kurang baik disampaikan orang di sekitarnya terhadap sikap SKPA pada saat dirinya cuti kampanye ikut pilkada. Inilah yang memengaruhi pola kepemimpinannya akhir-akhir ini,” kata Nasir.

Menurut Nasir, para pejabat yang dinonjobkan Gubernur Zaini akan melaporkan perbuatan gubernur ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) di Jakarta, semata-mata adalah untuk mencari kebenaran. Aceh benar ada UUPA. Tapi hal-hal yang dikenakan kepada gubernur petahana yang ikut pilkada dan tak diatur dalam UUPA, tapi diatur dalama UU yang lain, ini yang kami maksud untuk mencari kebenaran. Jadi, bukan menolak nonjob,” tegas Nasir yang sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Kunjungan 17 pejabat Aceh yang dinonjobkan Gubernur Zaini, kata Nasir Zalba, bukan minta supaya jabatan dikembalikan. Tidak semata untuk tujuan itu, tapi lebih kepada untuk kejelasan tentang pemberlakuan UUPA bagi kepala daerah yang ikut pilkada atau yang tidak ikut Pilkada sebagai paslon di daerah khusus. Apakah seusai cuti pilkada bisa langsung melakukan pergantian pejabat eselon II dan lainnya atau tidak. Sementara, tahapan pilkada baru berakhir sampai pelantikan gubernur terpilih yang baru, pada 25 Juni 2017.

“Kalau nanti UUPA yang benar, maka ini menjadi pelajaran bagi pejabat yang akan datang untuk menerimanya. Tapi jika UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang benar, maka ini pun menjadi pelajaran bagi gubernur petahana yang ikut pilkada agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap aparatur sipil negara yang telah memiliki UU ASN dan UU Pilkada yang baru,” ujar Nasir Zalba. (her) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id