Politik ‘Balas Budi’ atau ‘Balas Dendam’? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Politik ‘Balas Budi’ atau ‘Balas Dendam’?

Politik ‘Balas Budi’ atau ‘Balas Dendam’?
Foto Politik ‘Balas Budi’ atau ‘Balas Dendam’?

(Terkait Perombakan Birokrasi di Pemerintah Aceh)

Oleh Muazzinah Yacob

MUTASI di jajaran Pemerintah Aceh pada 10 Maret 2017 lalu, telah memunculkan pertanyaan yang patut kita lontarkan, yaitu parameter dan kajian apa yang dipakai, sehingga begitu cepat dilakukan proses gonta-ganti pejabat oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah? Apakah ini politik perombakan birokrasi atau memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh?

Jika proses perombakan birokrasi ini dilakukan secara tidak transparan dan sebagaimana yang dibutuhkan, maka akan melumpuhkan proses pelayanan publik pemenuhan hak masyarakat. Semestinya proses mutasi yaitu enam bulan sampai satu tahun setelah menduduki posisi yang baru. Kecuali kalau ditemukan melanggar aturan dan hukum. Tapi untuk evaluasi kinerja paling tidak setahun.

Seseorang di tempat yang baru butuh adaptasi untuk mengenal lingkungan dan pekerjaannya, supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Penempatan orang-orang di posisi yang dimutasi pun perlu dilakukan sistem assessment dengan transparan. Jangan asal tunjuk atau hanya perihal seberapa “loyal”, atau bahkan sebarapa banyak “setoran” menempati jabatan tersebut.

Perombakan birokrasi
Tindakan perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh tersebut menimbulkan beberapa dinamika yang sangat erat dengan politik “balas budi” atau politik “balas dendam”. Pertama, “menghukum” atau balas dendam kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang besar kemungkinan tidak melakukan kerja-kerja pemenangan untuk menangnya kembali calon petahana sebagai Gubernur Aceh, pada Pilkada yang dilakukan proses pemungutan dan perhitungan suara pada 15 Februari kemarin.

Kedua, “penghargaan” atau balas budi kepada SKPA yang dianggap loyal dan melakukan kerja-kerja pemenangan, maka diberi kesempatan untuk menduduki jabatan walau dengan batas waktu yang sangat singkat sampai nantinya dengan pelantikan Gubernur Aceh yang baru hasil Pilkada lalu.

Ketiga, penempatan kader-kader (pejabat-pejabat) terbaik untuk bisa “dilihat” oleh Gubernur baru nantinya bahwa pejabat-pejabat yang dimutasi sekarang adalah orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat maka patut dipertahankan pada posisi penempatan yang ada.

Dan keempat, jika yang dimutasi bukan orang yang tepat pada posisi yang tepat maka ini adalah wujud “penyanderaan” bagi Gubernur terpilih, sehingga akan sangat terkesan “pembagian” jatah jabatan juga yaitu mutasi terlalu cepat dilakukan oleh Gubernur terpilih saat setelah dilantik langsung melakukan perombakan kabinet walaupun dibolehkan secara UU.

Melihat dinamika perombakan birokrasi yang semena-mena tersebut, maka terlihat bahwa pengisian jabatan lazimnya bukan sesuai kebutuhan, tetapi hanya untuk memenuhi “maunya” bahkan nafsu politik pimpinan yang merasa kecewa atas tidak loyalnya bawahan. Sehingga proses demikian sangat mempengaruhi kualitas maupun kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya mutasi yang terjadi pada 10 Maret lalu tersebut sangat “haram” karena jelas tidak diperbolehkan oleh aturan hukum negara kita yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (2) yang jelas bunyinya bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Walau secara lex spesialis Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 119 membolehkan itu, namun bukan serta-merta dalam mempertahankan keistimewaan Aceh yang ada di dalam UUPA tanpa melihat etika kepemimpinan yang dijalankan oleh Gubernur Aceh saat ini. Idealnya, proses mutasi dilakukan untuk menghindari kejenuhan, penyegaran, atau promosi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Tetapi, yang terjadi saat ini adalah mutasi bernuansa politis karena calon petahana kalah dalam Pilkada yang telah diumumkan perolehan suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 25 Februari 2017 lalu.

Reformasi birokrasi
Semestinya proses perombakan birokrasi (mutasi) tidak lahir karena nuansa politis untuk balas budi atau balas dendam demi mendorong agar rencana pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh menjadi lebih baik. Pertama, jalankan aturan proses perombakan birokrasi sesuai UU No.5 Tahun 2014 tengan Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini menjadi satu pilar reformasi birokrasi khususnya bidang sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.

Kehadiran UU tersebut untuk mencegah politik birokrasi, sehingga pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) tidak semena-mena menggunakan kewenangannya untuk mutasi (memindahkan atau memberhentikan) pejabat di lingkungannya. Sebelum adanya UU tersebut banyak pejabat daerah yang merasa khawatir dengan seringnya mutasi tanpa alasan dan kajian yang jelas dilakukan menjelang dan pascapilkada.

Kedua, pengawasan dan memastikan setiap pengisian jabatan harus sesuai dengan merit sistem dan seleksi terbuka, maka perlu adanya panitia seleksi sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 yang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penerapan merit sistem sangat baik untuk menghilangkan politik balas budi atau balas dendam, yaitu mutasi dilakukan dengan kesesuaian kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya meliputi; tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan nonformal, pendidikan dan pelatihan teknis, tingkat pengalaman kerja dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan.

Maka perlu kontrol eksternal dan komitmen pelaku, bukan hanya pada persoalan balas budi pimpinan kepada bawahan yang dianggap loyal atau sebaliknya dan juga balas dendam pimpinan kepada bawahan yang dianggap tidak loyal.

* Muazzinah Yacob, Dosen Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN AR-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id