Ruangan SMKN Telkom Batal Disegel | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ruangan SMKN Telkom Batal Disegel

Ruangan SMKN Telkom Batal Disegel
Foto Ruangan SMKN Telkom Batal Disegel

BANDA ACEH – Sebuah ruangan di SMKN Telkom, Lampineung, Banda Aceh yang akan digunakan sebagai kantor dan tempat produksi katering Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMKN 3 Banda Aceh, Jumat (10/3) batal disegel. Pembatalan itu setelah Kepala Satpol PP Banda Aceh bersama pihak SMKN 3, SMKN Telkom, dan Kobar-GB bermusyawarah dan sepakat menghentikan aktifitas BLUD.

Pihak SMKN 3, SMKN 5 Telkom, dan Kobar-GB menilai pemindahan aset BLUD SMKN 3 Banda Aceh ke lokasi itu menyalahi aturan. Sebab sejak 1 Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK dan BLUD di dalamnya telah diambil alih Pemerintah Aceh, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kepala SMKN 3 Banda Aceh, Saifullah SPd kepada Serambi, kemarin mengatakan, dipindahnya barang-barang BLUD SMK 3 ke SMKN Telkom karena Pemerintah Kota Banda Aceh menganggap lokasi tersebut masih miliknya. Menurutnya, BLUD yang sebenarnya lahir karena adanya SMKN 3 sejak tahun 2012 dikelola Pemko Banda Aceh.

“BLUD itu lahir dari SMKN 3 Banda Aceh. Dan seharusnya ikut bersama SMK saat pengelolaannya diambil alih Pemerintah Aceh,” ujar Saifullah. Menurutnya, produksi katering BLUD yang selama ini disuplai ke maskapai Garuda Indonesia tetap bisa dilakukan di gedung SMKN 3 di Lhong Raya, tanpa mengganggu aktivitas belajar-mengajar di SMK Telkom.

Hal senada juga dikatakan Ketua Kobar-GB Aceh, Sayuthi Aulia. Menurutnya, pihaknya bersama Kepala SMKN 3 dan SMKN Telkom diminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk mengawal ruangan tersebut. “Kami ingin mengantisipasi agar tidak ada aktivitas masak-memasak di sini. Sebab bangunan ini bukan milik Pemko Banda Aceh lagi,” kata Sayuthi, dan berharap persoalan itu diselesaikan secara baik oleh kedua pemerintah.

Sementara itu, Kepala BLUD Unit Produksi dan Jasa Disdikpora Banda Aceh, Azizah SPd MPd mengatakan, BLUD itu sudah dibekukan dan dikembalikan ke SMKN 3 Banda Aceh. Pihaknya diminta oleh In-flight Service Total Solution (ISTS) Garuda Indonesia untuk mengurus legalitas BLUD sampai akhir Maret 2017. Namun hal itu sulit terealisasi sebab persoalan kepemilikan BLUD belum jelas.(fit) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id