Komisi VI Kunjungi Muyang Kute | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komisi VI Kunjungi Muyang Kute

Komisi VI Kunjungi Muyang Kute
Foto Komisi VI Kunjungi Muyang Kute

* Telusuri Penyebab Dokter dan Perawat Mogok

REDELONG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute di Redelong, Bener Meriah, Jumat (10/3) atau sepeken setelah mogok massal dokter dan perawat pada Jumat (3/3). Persoalan gaji dan jasa medis, serta kehabisan obat diduga sebagai pemicu mogok massal yang berujung pencopotan direktur rumah sakit.

Kunjungan tersebut yang dipimpin Ketua Komisi VI, T Iskandar Daod seiring mogok massal yang dilakukan dokter, perawat dan staf medis di rumah sakit tersebut, yang berimbas seluruh pasien yang dirawat diusir atau dipulangkan. Tetapi, sebagian pasien langsung menuju RSU Datu Beru Takengon untuk mendapat perawatan lanjutan.

“Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi RSUD Muyang Kute seusai adanya mogok kerja tim medis,” ujar T Iskandar Daod kepada para wartawan. Dia menegaskan permasalahan RSUD Muyang Kute harus segera diselesaikan dengan baik, tanpa berimbas terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Semua persoalan ini, pasti ada jalan keluarnya dan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya. Dalam rapat untuk mencari solusi persoalan tersebut dihadiri seluruh dokter spesialis dan staf jajaran manajemen, termasuk Plt Direktur RSUD, Abdul Muis.

Rapat tersebut membahas pokok permasalahan munsulnya aksi mogok massal pada Jumat (3/3) silam. Ternyata, persoalan gaji dan jasa medis yang belum dibayarkan menjadi pemicu utama, selain pengadaan obat-obatan. Menanggapi hal itu, T Iskandar Daod menjelaskan persoalan jasa medis dari BPJS terjadi di seluruh Aceh, bukan hanya Bener Meriah.

“Kami sedang mencari solusi atas persoalan BPJS ini, sehingga jasa medis dapat segera dicairkan,” katanya. Prihal manajemen keuangan, T Iskandar Daod menegaskan pihak rumah sakit harus berhati-hati dalam mengelola dana yang masuk, termasuk dari BJPS.

Sedangkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang juga hadir melalui beberapa staf, berharap agar dilakukan pendataan terhadap inventaris dan permasalahan BPJS. “Sebab kita ketahui, format yang dibuat BPJS sengat membebani operasional dan perawatan di rumah sakit, sehingga harus segera diselesaikan,” tambahnya.

Untuk kendala pengadaan obat, menurut Ketua Komisi VI DPRA ini, pihak rumah sakit juga harus melakukan koordinasi dengan pihak provinsi. Hal ini untuk mengentaskan permasalahan obat yang kurang di Rumah Sakit Muyang Kute yang masih bertipe C, termasuk meminta BPJS menambah petugas yang melakukan verifikasi.

“Kami bisa memaklumi bahwa rumah sakit yang masih bertipe C hanya memiliki satu petugas saja sesuai dengan aturan BPJS, tetapi saya berharap agar permasalahan ini segera direspon oleh pihak rumah sakit,” harapnya.

Solusi dan Alternatif
Sementara, Plt Direktur Rumah sakit Muyang Kute yang juga Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Abdul Muis menyatakan akan mencarikan solusi dan alternatif. Dia berharap proses verifikasi pengklaiman data BPJS dapat berjalan lancar dan tidak memiliki hambatan.

“Untuk masalah ini, kita akan memberdayakan pegawai honorer untuk membantu proses administrasi di BPJS, termasuk memverifikasi semua data untuk proses pengklaiman,” kata direktur RSUD Muyang Kute yang tunjuk oleh Bupati Bener Meriah ini.

Pada kunjungan itu, rombongan Komisi VI DPRA terdiri dari T Iskandar Daod, Hj Fatimah, Umi Kalsum dan Tarmiji. Dari Dinas Kesehatan Aceh diwakili dr Dahlia, drg Mafrawai M Kes, termasuk Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Aceh, drg Evi Safrida. Para dokter spesialis, staf Dinkes Bener Meriah serta seluruh staf manajemen Rumah Sakit Muyang Kute juga hadir.(c51)

persoalan muyang kute
* Gaji belum dibayarkan
* Jasa medis belum cair
* Pengadaan obat tersendat
* Petugas BPJS minim (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id