Orang Besar, Korupsi Besar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Orang Besar, Korupsi Besar

Orang Besar, Korupsi Besar
Foto Orang Besar, Korupsi Besar

Enam puluh nama anggota dan mantan anggota DPR disebut dalam dakwaan perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011-2012 yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3). Aliran dana yang diterima bervariasi jumlahnya sesuai kedudukan dan peran mereka dalam proyek tersebut. Adapun nama yang disebut adalah Ketua DPR Setya Novanto, Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, dan lain-lain.

Ya, pekan ini publik sangat tersita perhatiannya pada kasus megakorupsi yang sangat terencana dan mahaserakah. Bayangkan, dana yang dikorup saja mencapai Rp 2,5 triliun. Makanya, orang-orang bermoral di republik mendesak KPK supaya kasus e-KTP diusut setuntas-tuntasnya. Bukan cuma yang sedang menjalani sidang, tapi nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu juga harus diseret ke meja hijau.

Terhadap keinginan itu publik memang sudah punya pegangan. Sebab, sebelumnya KPK juga sudah berjanji mengembangkan kasus ini hingga tuntas. “Soal tersangka baru, nanti juga kelihatan di persidangan siapa-siapa saja yang akan dianggap turut serta, apakah sebagai saksi dan lain-lain, itu akan jelas di persidangan,” ungkap seorang pimpinan KPK. Selain berharap, masyarakat juga memberi apresiasi dan dukungan moral kepada KPK agar bisa secara objektif, cermat, dan profesional menuintaskan kasus korupsi yang sangat mengguncang perasasaan kita semua.

Kasus korupsi e-KTP ini selain sangat besar nilai kerugian negara, tersangka koruptornya juga nama-nama besar yang sebelumnya terkesan sulit tersentuh jerat hukum. Tapi, untuk kali ini, banyak orang yang mengatakan tak boleh ada orang yang kebal hukum, termasuk dalam kasus ini.

KPK memang dalam posisi yang sangat harus menjaga diri. Sebab, salah satu klaster yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP adalah politikus. Dan, merekalah yang harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih.

KPK memang ditantang dengan berbagai “move”. Ada yang melapor ke polisi seolah-olah tak menerima suap. Ada juga yang sok “alim” seolah-olah dijebak. Dan, ada pula yang secara diam-diam telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima.

Tapi, itulah tantangan besar yang harus dihadapi KPK. Lembaga pemberantas rasuah ini sedang berhadapan dengan kekuatan politik yang selama ini sulit dikalahkan. Buktinya, barus saja kasus itu akan sidang, di dewan sudah muncul wacana merevisi UU KPK. Jadi, isu revisi undang-undang itu sudah dijadikan alat oleh dewan untuk mengerdilkan atau menggertak-gertak KPK setiap kali kepentingan oknum-oknum di dewan tersentuh KPK.

Tapi, kali ini semuanya sudah terbuka. Semuanya sudah terang benderang. Masyarakat tidak akan ragu-ragu lagi untuk berdiri kukuh di belakang KPK dalam rangka membersihkan negeri ini dari aksi-aksi korupsi oleh oknum-oknum politisi dan birokrat busuk. (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id