Koordinator Raskin Dituntut 6,5 Tahun | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Koordinator Raskin Dituntut 6,5 Tahun

Foto Koordinator Raskin Dituntut 6,5 Tahun

BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Idi, Aceh Timur menuntut Nurmala binti Ali, Koordinator Titik Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Pantee Bidari, Aceh Timur 6,5 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Ia dinyatakan bersalah karena mengorupsi raskin jatah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di kecamatan setempat pada tahun 2014 sebesar Rp 656.697.226 dengan cara menjual 101.850 kg dari 353.925 kg raskin ke pasar seharga Rp 6.447/kg.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurmala dengan pidana penjara 6,5 tahun dan membebankan terdakwa untuk membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan,” baca JPU, Helmi Abdul Aziz SH dalam sidang lanjutan kasus di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (4/3). Sidang itu dipimpin Ainal Mardhiah SH MH dibantu dia hakim anggota yaitu Muhiffudin SH MH dan Syaiful Has’ari SH.

Jaksa juga menghukum terdakwa untuk membayar uang penganti (UP) Rp 656.697.226. Bila terdakwa tak membayar UP dalam waktu sebulan, harta bendanya akan disita untuk menutupi uang tersebut. “Jika terdakwa tak memiliki harta benda, diganti dengan pidana penjara selama setahun. Tapi, bila terpidana membayar UP yang jumlahnya kurang dari kewajiban, jumlah itu akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan yang dijalani,” ujarnya.

Helmi dalam tuntutannya antara lain menyatakan, pada 2014, Kecamatan Pante Bidari mendapat jatah raskin 353.925 kg untuk 13 bulan. Artinya, setiap penerima mendapat jatah 15 kg dan cukup membayar setoran Rp 24.000/bulan.

“Dari total pagu beras untuk Pantee Bidari 353.925 kg, ternyata tak disalurkan oleh terdakwa sejumlah 101.850 kg yang diambil dari beberapa bulan dari 22 desa di Kecamatan itu. Kekurangan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan menjual ke pasar Rp 6.447 per kg,” katanya.

Negara Rugi Rp 656 Juta
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara rugi Rp 656.697.226. Menanggapi tuntutan itu, terdakwa yang didampingi pengacaranya, Zulfan SH menyatakan, pihaknya akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang lanjutan, Jumat (11/3) mendatang.(c49/mas)

isi tuntutan
– Terdakwa dituntut 6,5 tahun penjara
– Membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan
– Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang penganti (UP) Rp 656.697.226. Bila terdakwa tak membayar UP dalam waktu sebulan, harta bendanya akan disita untuk menutupi uang tersebut (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id