Pusat Tetapkan KEK Arun | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pusat Tetapkan KEK Arun

Pusat Tetapkan KEK Arun
Foto Pusat Tetapkan KEK Arun

* Mencakup Tiga Kawasan

BANDA ACEH – Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada 17 Februari 2017. Ini artinya, tiga kawasan yang diusul untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara, dan Desa Jamuan (lokasi pabrik PT KKA), resmi dan telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL).

Berdasarkan informasi dihimpun Serambi, Selasa (28/2), PP KEK Arun Lhokseumawe ditandatangani Presiden Jokowi satu minggu setelah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengeluarkan KEK Arun dari daftar 225 Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Penandatanganan PP KEK Arun itu menunjukkan bahwa pusat memberikan yang terbaik untuk Aceh,” ulas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Ir Arifin Hamid, kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (28/2).

Menurut Arifin, tiga hari setelah PP Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEKAL diteken Presiden, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengundangkannya ke dalam Lembaran Negara dengan Nomor 28 Tahun 2017, supaya bisa segera diberlakukan.

Menurut Arifin, berdasarkan PP tentang KEK Arun itu Gubernur Aceh diberikan kewenangan cukup besar dalam pengelolaan KEK.

Sebagai buktinya, bisa dilihat pada Pasal 5 PP tersebut yang intinya: Gubernur Aceh menetapkan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelolan KEK Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 hari sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Badan Usaha Pengembangan dan Pengelolaan KEKAL, lanjut Arifin Hamid, diberikan tugas untuk melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sampai siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT PIM, Pelindo, dan Pertamina yang sebelum PP KEKAL diteken Presiden, kata Arifin Hamid, sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) untuk sama-sama membangun KEKAL di tiga kawasan KEK, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamaatan Dewantara, dan Desa Jamuan.

Tiga Kawasan KEKAl itu, kata Arifin, akan dibagi dalam lima zona, yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona energi, dan zona pariwisata.

Masing-masing BUMN pengusul KEK di Lhokseumawe akan melakukan investasinya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Misalnya, PT PIM dikabarkan akan membangun sejumlah pabrik pupuk, di antranya pupuk NPK, ZA, Sulfat, dan Fospat, termasuk gypsum dan lainnya.

Pertamina, lanjut Arifin, akan mengembangkan industri migas, antara lain, regasifikasi LNG Hub dan lainnya.

Dengan adanya program regasifikasi LNG tersebut, di kawasan kilang arun itu, kata Arifin, akan berdiri sejumlah pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). “Yang sudah ada sekarang 186 MW dan akan ditambah 250 MW lagi pada tahun 2017,” ujarnya.

Kehadiran pembangunan sejumlah pabrik pupuk dan pengolahan migas tadi, kata Arifin, nilainya bisa mencapai Rp 50,5 triliun dan kehadirannya sangat ditentukan oleh kecepatan Gubernur Aceh membentuk Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEKAL. “Semakin cepat badan itu dibentuk, semakin bagus, karena badan itu yang akan ditugasi untuk membangun dan mengaturnya,” demikian Arifin. (her) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id