Komisi I Pertemuan Tertutup dengan KIP dan Panwaslih | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komisi I Pertemuan Tertutup dengan KIP dan Panwaslih

Komisi I Pertemuan Tertutup dengan KIP dan Panwaslih
Foto Komisi I Pertemuan Tertutup dengan KIP dan Panwaslih

BANDA ACEH – Komisi I DPRA, Selasa (28/2) kemarin, mengadakan pertemuan tertutup dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh, di ruang rapat Komisi I DPRA. Kedua lembaga ini dipanggil Komisi I DPRA untuk menindaklanjuti terkait laporan-laporan pelanggaran yang diduga terjadi selama pilkada.

Amatan Serambi, pertemuan berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Awak media yang hadir lebih awal ke ruang rapat Komisi I DPRA diminta untuk tidak mengikuti pertemuan tersebut. “Kami minta kepada rekan-rekan wartawan untuk bisa meninggalkan ruangan ini sebentar, nanti setelah pertemuan kita akan menyampaikan semua hasil pembahasan kita,” kata Ketua Komisi I, Abdullah Saleh.

Selain Abdullah Saleh, pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee dan sejumlah anggota Komisi I lainnya. Sedangkan dari pihak KIP Aceh, dihadiri oleh empat komisioner, Ridwan Hadi selaku ketua dan tiga komisioner, yakni Robby Syah Putra, Hendra Fauzi, dan Fauziah Intan. Dari pihak Panwaslih Aceh, Samsul Bahri selaku ketua, dan tiga komisioner, Irhamsyah, Tarmizi, dan Ismunazar.

Usai pertemuan sekira pukul 17.30, Komisi I menggelar konferensi pers di ruang rapat Komisi I. Sementara para komisioner KIP Aceh dan Panwaslih Aceh langsung meninggalkan tempat dan tak mau berkomentar apapun. “Satu pintu, satu pintu,” kata Ketua Panwaslih Aceh, Samsul Bahri saat ke luar ruangan. Satu pintu dimaksud, keterangan pers hanya dari Komisi I DPRA, tidak dari mereka.

Abdullah Saleh kepada wartawan mengatakan, pertemuan antara Komisi I dengan KIP Aceh dan Panwaslih Aceh itu digelar sebagai bentuk rapat kerja mereka selaku pengawas penyelenggara Pilkada Aceh. “Kami memanggil KIP dan Panwaslih untuk mendengar langsung tentang pelaksanaan Pilkada Aceh, apakah semua tahapan sudah berjalan sesuai aturan atau belum,” katanya.

Terkait rapat yang berlangsung tertutup, Abdullah Saleh mengatakan, karena rapat itu sebagai bentuk pengawasan. Menurutnya, ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada bublik ada juga yang tidak bisa disampaikan kepada publik. “Kami di sini sebagai pengawas penyelenggara, kita ingin mendalami secara detil semua persoalan pilkada, tapi ada hal-hal dalam rapat atau pertemuan ini yang tidak tepat disampaikan kepada publik,” jelas Abdullah Saleh.

Sementara itu, Azhari Cagee menyebutkan, pemanggilan KIP dan Panwaslih Aceh kemarin, buntut dari protes yang terjadi pada rapat pleno KIP Aceh Sabtu (25/2). Sebagaimana diketahui, saksi pasangan calon Muzakir Manaf-TA Khalid menolak pelaksanaan rapat pleno tersebut, lantaran mereka menengarai telah terjadi kecurangan pilkada yang terstruktur, sistemasis, dan massif saat penyelenggaraan pilkada.

Penolakan itu akhirnya membuat saksi pasangan calon Mualem-TA walk out atau keluar dari ruangan sidang hari itu. “Kami ingin menindaklanjuti yang terjadi dalam rapat pleno, karena ada protes dari saksi paslon nomor lima, kemudian pemberitaan di media-media menyangkut dengan tahapan-tahapan yang dilakukan penyelenggara yang diduga ada pelanggaran,” kata Azhari Cagee.

Selain itu, lanjut Azhari Cagee, sebagaimana mencuat dalam rapat pleno, bahwa penyelenggara tidak seutuhnya melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh, seperti tidak menempelkan form C1 di meunasah atau kantor keuchik sebagaimana diamanahkan dalam PKPU C1. “Dan ini memang benar tidak dilakukan, itu sesuai dengan penjelasan mereka tadi dan mengacu pada laporan Panwaslih dari Aceh Barat di dalam rapat pleno di DPRA,” kata Azhari Cagee.

Komisi I juga mempertanyakan temuan Panwaslih Aceh terkait adanya perbedaan rekapitulasi di KIP Aceh Tengah. Sebagaimana yang mencuat dalam rapat pleno beberapa waktu lalu, Panwaslih mengatakan ada perbedaan rekapitulasi KIP Aceh tengah dengan form C1 yang mereka pegang. “Menurut keterangan panwaslih tadi, rekapitulasi form C1 panwas dengan KIP itu berbeda sepuluh ribu, seharusnya ini diluruskan di pleno untuk dibuka, dihitung ulang. Makanya sekarang kita minta laporan dari mereka dan akan kita teliti lagi,” ujar Azhari Cagee.

Azhari juga menyebutkan, untuk saat ini ia mempersilakan semua pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke MK, MA, atau PTUN terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditengarai terjadi pada Pilkada Aceh 2017. “Sekali lagi kami sampaikan, pemanggilan hari ini bentuk pengawasan dari Komisi I. Apabila ada keberatan dari pasangan calon, silakan menempuh jalur hukum, kami menginginkan tahapan pilkada berjalan sesuai aturan dan tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkas Azhari Cagee.(dan) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id