Suara yang ‘Terlupa’ dari Hotel Prodeo | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Suara yang ‘Terlupa’ dari Hotel Prodeo

Suara yang ‘Terlupa’ dari Hotel Prodeo
Foto Suara yang ‘Terlupa’ dari Hotel Prodeo

JAM menunjukkan pukul 08.30 WIB, matahari tampak gagah bersinar. Suasana di pekarangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Banda Aceh tampak lengang, tak ada aktifitas.

Tiba-tiba saja, dari dalam lapas, suara seorang pria lewat pengeras suara terdengar samar, ia memanggil para penghuni ‘hotel prodeo’ itu untuk segera bergegas melaksanakan apel pagi.

“Berita panggilan kami tujukan untuk Azhari, sekali lagi untuk Azhari, agar segera kembali ke kamar untuk melaksanakan apel pagi. Sekali lagi untuk Azhari, segera balik ke kamar, ditunggu petugas apel,” pria tersebut terus meracau memanggil beberapa orang yang belum kembali ke kamar.

Serambi pun coba masuk ke dalam. Petugas yang menjaga di pintu masuk kedua di dalam lapas, mempersilakan. Ketua Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Muhammad Drais menyambut kedatangan Serambi.

“Ayo silakan masuk, ini kawan-kawan lagi mau apel pagi dulu, setelah itu baru ikuti pencoblosan. Ayo kita lihat-lihat dulu persiapannya,” kata Drais berbasa-basi.

Drais pun mengajak Serambi melihat suasana dan persiapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedang mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Perlahan, sudut selasar yang berada di tengah lapangan di dalam lapas mulai dikerumuni warga binaan. Beberapa tembok di selesar juga dikerumuni, mereka membaca visi-misi dan melihat foto enam pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh yang ditempel penyelenggara.

“Chit nyoe yang pah tapileh, laen panena. Gobnyan geutem pike keu masyarakat, kon lagei kandidat laen. (Ini yang kita pilih, lain mana ada. Beliau mau pikir untuk masyarakat, nggak sama kayak kandidat lain),” sebut salah seorang warga binaan yang sedang memperhatikan fota dan visi-misi pasangan calon.

“Boh panena, nyan calon tajak pileh, jinoe bandum peugah nyoe peugah jeh, entek watei kajeut panena dijak tingat keu tanyoe. Menyoe calon nyoe lah, nyoe yang bereh di antara bandum. (Mana ada, itu kita pilih, sekarang semua bilang ini bilang itu, nanti waktu sudah jadi mana mau dia ingat kita. Kalau calon ini lah, ini yang paling beres di antara semuanya),” timpal warga binaan yang lainnya.

Suasana jelang pemilihan di dalam lapas itu tampak meriah, warga binaan cukup antusias untuk menggunakan hak pilih mereka.

Perlahan, warga binaan mulai mengantre dan menunggu panggilan dari Pantia Pemungugat Suara (PPS). Hari itu, Rabu (15/2/2017), ratusan warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar menggunakan hak pilihnya, mereka mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam lapas.

Empat kotak dan bilik suara mulai didatangi para warga binaan, wajah mereka tersenyum saat membuka surat suara yang diserahkan PPS.

“Oma soe tapileh nyoe, that jai calon lagoe, nam droe hana tatusoe pileh. (Oma siapa kita pilih ini, banyak sekali calonnya, ada enam orang, nggak tahu kita pilih siapa),” celutuk salah seorang narapidana saat membuka surat suara di bilik dengan tulisan KPU.

“Alhamdulillah sudah memilih, saya bisa milih bupati juga bisa memilih gubernur. Saya biasa memilih di kampung di Krueng Raya, ini pertama saya memilih di sini,” kata Yusmadin (52) narapidana yang dihukum karena tersandung kasus pengggunaan ganja beberapa waktu lalu.

Pencoblosan di dalam lapas hari itu berlangsung meriah. Suara musik yang diputar dari keybord juga terdengar samar, mengiringi proses pemilihan yang diikuti warga binaan di dalam lapas.

Proses pencoblosan hari itu dipantau langsung oleh Ketua Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Muhammad Drais. Ia menyebutkan, dari total 509 warga binaannya, hanya 258 orang yang bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2017, selebihnya tidak bisa.

“Tidak semuanya bisa memilih, karena ada yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada yang tidak punya e-KTP, ada juga yang bukan warga Aceh,” sebutnya.

Ke-258 orang yang bisa memilih itu pula, kata Drais, tidak memiliki hak yang sama. Ada yang bisa memilih bupati/wakil bupati berikut gubernur/wakil gubernur Aceh, ada pula yang hanya bisa memilih gubernur/wakil gubernur saja.

“Ini karena ada warga binaan yang bukan berasal dari Aceh Besar, banyak yang dari luar Aceh Besar, makanya mereka hanya bisa milih gubernur saja,” sebut Drais.

Iskandar (32) salah seorang warga binaan yang tidak bisa memilih hari itu. Penyebabnya, ia tak masuk dalam DPT kampung asalnya di Desa Julok Cut, Kecamatan Kuta Binje, Aceh Timur dan tak memiliki e-KTP. Namun, pria yang tersandung kasus pembunuhan itu tak mau suara dan harapannya terlupakan dalam Pilkada 2017 ini.

“Kalau suara kami dilupakan, jangan sampai harapan kami juga dilupakan. Walau saya dan beberapa orang yang tak bisa memilih, tapi kita juga banyak harapan kepada pemimpin Aceh yang terpilih nanti. Suara kami memang tak bisa digunakan, tapi setidaknya suara dan harapan kami didengar dan tak dilupakan,” kata Iskandar di sela-sela dirinya melihat proses pemungutan suara yang berlangsung. Hari itu, ia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya memilih.

Meski tak bisa masuk ke bilik suara dan mencelupkan jari ke dalam tinta, tapi Iskandar mengaku seperti memilih. Ia menitip harapannya kepada semua pasangan calon.

Iskandar berharap kepada gubernur/wakil gubernur Aceh terpilih, bisa menyediakan lapangan kerja seluas mungkin bagi masyarakat Aceh.

“Saya kerjanya berkebun selama ini, bertani. Ke depan kalau bisa dibuka lapangan kerja, angka kemiskinan juga dikurangi,” sebutnya.

Meski suaranya ‘terlupakan’, namun Iskandar mengaku punya pilihan sendiri, ia memiliki calon gubernur/wakil gubernur pilihannya. Andai saja ia bisa memilih, Iskandar mengaku akan mencoblos calon yang ia jagokan tersebut.

“Sudah ada pilihan saya, saya pasti pilih beliau kalau saya bisa memilih. Tapi nggak apa-apa, saya yakin nomor itu menang, pasti,” pungkas Iskandar.

Narapidana lainnya, Arlim (25), juga bernasib sama dengan Iskandar. Ia juga tak bisa menggunakan hak pilihnya, persoalannya sama, ia tak masuk dalam DPT di kampung asalnya dan juga tak memiliki e-KTP. Namun, pria asal Meureubo, Kecamatan Meurebo, Aceh Barat itu tetap ngotot untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kita tunggu nanti, saya tetap ingin coblos. Masa kami dilupakan, kami kan warga Aceh juga, kami kan punya hak juga. Jangan sampai kami tak bisa memilih, kan kita juga punya calon masing-masing yang harus menang,” kata Arlim.

Arlim tetap bersikeras, ia tak mau suaranya dilupakan. Meski satu suara, namun ia yakin suaranya cukup berarati bagi calon yang gubernur/wakil gubernur Aceh yang ia jagokan. “Kalau bupati Aceh Besar kita memang nggak bisa pilih, karena kita buka orang di sini, tapi minimal kita bisa lah pilih gubernur/wakil gubernur Aceh,” ujarnya.

Sama seperti Iskandar, ia menaruh harapan besar bagi calon gubernur Aceh, khusus calon yang ia jagokan. Pria paruh baya ini, ingin pemimpin Aceh ke depan, fokus memberantas kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja bagi pemuda-pemudi Aceh.

“Harapan kita ya pasti itu, makanya saya ingin tetap memilih, saya ingin calon saya menang, karena beliau yang bisa buat Aceh lebih baik ke depan,” pungkas Arlim yang dihukum tiga tahun penjara akibat kepemilikan narkoba.

Harapan lainnya disampaikan Syahrul Munir. Pria 61 tahun itu sedikit beruntung dari Iskandar dan Arlim, ia bisa menggunakan hak pilihnya, lantaran masih terdaftar dalam DPT di desa tempat tinggalnya, Desa Lhoong Raya, Kecamatan Banda Raya.

“Alhamdulillah saya bisa memilih, tapi hanya gubernur saja, karena saya asalnya dari Banda Aceh, jadi mana mungkin pilih bupati/wakil bupati Aceh Besar. Tapi sudah bisalah, yang penting bisa ikut berpartisipasi pada pilkada kali ini,” katanya.

Kasus korupsi dana pembuatan rumah guru di daerah terpencil pada 2012, telah menyeret bapak satu anak ini ke dalam jeruji besi di Lapas Banda Aceh. Bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh kala itu, Syharul Munir divonis 3,5 tahun. Akibat kasasi, hukumannya diperberat menjadi 6,5 tahun.

Ini kali ketiga Syahrul memilih di dalam lapas. Sebelumnya, alumnus fakultas teknik salah satu kampus di Banda Aceh itu juga menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ia juga menyimpan beberapa harapan kepada calon gubernur/wakil gubernur Aceh.

“Kalau ditanya harapan, ya pasti semua kita ingin gubernur ke depan menyejahterakan semua masyarakat Aceh. Itu biasanya hanya janji manis, ujung-ujungnya kesejahteraan yang kita harapkan juga tak terwujud,” kata Syahrul Munir.

Kepada Serambi, Syahrul Munir menyampaikan satu harapannya, terkait proses hukum yang berlaku di Aceh. Ia ingin, siapa saja gubernur/wakil gubernur Aceh yang terpilih nanti, proses hukum harus benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.

“Saya sudah merasakannya, jadi saya ingin hukum benar-benar ditegakkan, jangan hanya untuk orang-orang tertentu saja hukum ditegakkan,” sebutnya.

Secara keseluruhan, Syahrul Munir ingin adanya perubahan yang signifikan untuk Aceh lima tahun ke depan. Gubernur/wakil gubenrur terpilih harus bisa membawa perubahan yang menyeluruh dan harus dirasakan oleh semua masyarakat Aceh.

“Tingkatkan kesejahteraan, itu yang utama. Kemudian sediakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh, agar angka pengangguran berkurang. Satu lagi, masyarakat ini butuh pelayanan kesehatan yang baik, kalau sakit, bisa ke rumah sakit untuk berobat secara gratis,” pungkas Syahrul Munir.  (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id