Pelantikan Gubernur belum Terjadwal | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pelantikan Gubernur belum Terjadwal

Pelantikan Gubernur belum Terjadwal
Foto Pelantikan Gubernur belum Terjadwal

BANDA ACEH – Gubernur/wakil gubernur Aceh yang terpilih dalam Pilkada Aceh 2017 direncanakan akan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 11-13 Maret mendatang. Sedangkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah, hingga kemarin belum terjadwal dan belum diketahui secara pasti.

Seperti sebelumnya, pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh bisa dipastikan akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Bahwa gubernur/wakil gubernur terpilih akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI dalam Sidang Paripurna Istimewa di DPRA yang disaksikan oleh Ketua Mahkamah Syari’yah. Namun, hingga kemarin, DPRA belum menetapkan jadwal tersebut.

Wakil Ketua DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi yang dikonfirmasi Serambi tadi malam membenarkan bahwa DPRA belum menetapkan jadwal pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh terpilih dalam Pilkada Aceh 2017. “Belum ada jadwal yang kita tetapkan, karena gubernur/wakil gubernur terpilih harus disahkan lebih dulu oleh KIP Aceh. Nanti, hasil penetapan KIP itulah yang dibawa ke Mendagri, baru kita tetapkan jadwal pelantikannya,” kata Sulaiman Abda.

DPRA, kata Sulaiman, juga akan bermusyawarah untuk menetapkan jadwal pelantikan. Setelah itu, pimpinan DPRA akan berkonsultasi dengan Mendagri di Jakarta untuk memberi tahu dan berkonsultasi terkait jadwal pelantikan tersebut. “Nanti kita bersama-sama berkonsultasi dengan Mendagri untuk membahas jadwal pelantikan itu. Yang pasti, kita tunggu dulu penetapan atau pengesahan dari KIP Aceh,” ucapnya.

Sulaiman tak menampik bahwa untuk pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana semua gubernur/wakil gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2017 akan dilantik Presiden RI secara bersamaan di Istana Negara.

Namun, ia berharap, pelantikan gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 tetap dilakukan berdasarkan UUPA. “Harus dengan UUPA. Kalau bukan kita yang menaati UUPA, siapa lagi? Makanya nanti akan kita konsultasikan lagi ke Mendagri,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi SH, mengatakan, pihaknya akan menetapkan gubernur/wakil gubernur terpilih pada 11-13 Maret mendatang, jika tak ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jika ada PHPU atau sengketa, maka KIP akan menunggu hasli putusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau ada PHPU, kita mesti menunggu dulu hasilnya dari MK, sampai ada keputusan dari MK baru kita melakukan tahapan tersebut, ya tergantung apa nanti keputusannya,” kata Ridwan Hadi.

Ketua KIP Aceh itu menyebutkan, pihaknya hanya berkewajiban untuk menetapkan calon terpilih, sedangkan untuk pelantikan bukan lagi ranahnya penyelenggara.

Soal pelantikan, kata Ridwan, ranahnya pemerintah, dalam hal ini eksekutif atau legislatif (DPRA). “Itu bukan lagi urusan penyelenggara, kita hanya menetapkan nanti pada 11-13 Maret, sedangkan pelantikan itu urusan pemerintah,” kata Ridwan Hadi.

Untuk pengajuan PHPU atau sengketa oleh pasangan calon, sesuai jadwal bisa dilakukan selama tiga hari. Dimulai setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh. Kepada semua pasangan calon diberikan waktu selama tiga hari kerja setelah penetapan hasil yang dilakukan KIP Aceh di gedung DPRA Sabtu (25/2) lalu.

“Berarti untuk Aceh, jika ada PHPU pasangan calon bisa mengajukan dimulai sejak hari ini. Kita tetapkan hasil hari Sabtu, kemarin Minggu, jadi baru dihitung sejak hari ini (kemarin -red),” pungkas Ridwan Hadi. (dan) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id