Panwaslih tak Temukan Penggelembungan Suara | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Panwaslih tak Temukan Penggelembungan Suara

Panwaslih tak Temukan Penggelembungan Suara
Foto Panwaslih tak Temukan Penggelembungan Suara

* Terkait Laporan Tim Sarjani

SIGLI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie tidak menemukan penggelembungan suara di 29 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sembilan kecamatan. Putusan Panwaslih itu dituangkan dalam surat nomor 16/LP/Panwaslih Pidie/II/2017, yang ditandatangani Ketua Panwaslih Pidie, Said Husin SPd.

Putusan itu dalam rapat pleno yang digelar di Kantor Panwaslih Pidie, Sabtu (25/2). Rapat itu dihadiri lengkap anggota Panwaslih. Yakni, Said Husin, Sufyan, Zakaria, Munawir dan Fuadi Yusuf.

Kasus dugaan penggelembungan suara ini ditindaklanjuti Panwaslih seiring adanya laporan Muhammad AR SPdI, selaku Ketua tim pemenangan cabup dan cawabup Pidie nomor urut 3, Sarjani Abdullah-M Iriawan.

Ketua Panwaslih Pidie, Said Husin, kepada Serambi Senin (27/2) mengatakan, setelah menerima laporan pada, Senin (20/2) sore, Panwaslih telah memanggil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penyelenggara pilkada itu dipanggil Panwaslih pada, Selasa (21/2).

Kata Said, pemanggilan PPK, KPPS, dan PPS karena mereka terlibat langsung saat pemungutan suara. Dan, mereka sebagai pihak yang dilaporkan karena diduga telah melakukan penggelembungan suara. Panwaslih memeriksa PPK, KPPS dan PPS mulai, Selasa (21/2) hingga Sabtu (25/2).

“Ternyata hasil klarifikasi dari PPK, KPPS dan PPS, bahwa laporan penggelembungan suara tidak terbukti. Sehingga, bukti yang diajukan pelapor tentang dugaan penggelembungan suara dan intimidasi tidak memenuhi unsur terhadap pelanggaran pilkada,” kata Said.

Ia mengatakan, mengacu kepada keterangan PPK, KPPS dan PPS, bahwa jika adanya salah tulis pada saat pelaksanaan pilkada, maka telah dibetulkan pada hari itu. Pembetulan tersebut telah disetujui semua saksi paslon yang hadir. Pelapor telah membuat berita acara di model AA-AK pada hari itu juga. “Itu keterangan PPK sebagai lembaga tertinggi di kecamatan,” kata Said.

Ia menambahkan, dalam aturan, jika timbul masalah di tingkat TPS, maka saksi harus menyelesaikan di tingkat TPS. Jika di TPS telah selesai, maka semua saksi membubuhi tanda tangan dengan membuat rekapitulasi secara lengkap untuk diantar ke PPK di tingkat kecamatan.

“Di kecamatan prosesnya sama dengan di TPS, jika ditemukan ke janggalan. Saksi ?bisa memprotes bahwa adanya TPS yang tidak benar. Sehingga saksi bisa meminta PPK yang disaksikan Panwascam untuk membuka kotak suara di TPS yang dinilai menjadi masalah di kecamatan. Ternyata saat rekap dilakukan kecamatan tidak menimbulkan masalah,” kata Said.

Lanjut Said, masalah justru terjadi jelang rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara dilakukanKomisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie. Seharusnya laporan dugaan masalah penggelembungan suara tidak dipermasalahkan saat akhir, akan tetapi diprotes saat di TPS maupun di tingkat PPK.

Divisi Pencegahan Pelanggaran Panwaslih Pidie, Sufyan MPd, didampingi Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran (HPP) Panwaslih Pidie, Zakaria SHi, kepada Serambi Senin (27/2) mengatakan, dalam menindaklanjuti laporan tim pemenangan cabup-cawabup Pidie, Sarjani Abdullah-M Iriawan, Panwaslih telah meminta keterangan 45 PPK di sembilan kecamatan dan di 29 TPS. Panwas juga meminta keterangan dari KPPS, jika keterangan PPK tidak cukup.

Kata Sufyan, berdasarkan keterangan PPK dan KPPS, bahwa jika adanya kesalahan harus langsung diperbaiki, baik kesalahan di KPPS maupun di PPK. Hal itu berdasarkan aturan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang perhitungan suara di TPS.

Lanjutnya, perbaikan hasil suara bisa dilakukan saksi pada model C1-KWK. Setelah diperbaiki dituangkan dalam form DAA-KWK dan DA1-KWK yang ditandatangani semua saksi paslon. Jika hasil rekap telah dituangkan dalam lampiran model C1-KWK (isi rincian perolehan suara setiap paslon), maka tidak boleh diperbaiki lagi. “PPK dan KPPS, PPS harus lebih banyak disosialisasikan bimtek oleh KIP. Karena banyak masalah muncul dari mereka,” demikian Sufyan.

Pantauan Serambi kemarin, puluhan polisi dan TNI tetap siaga mengamankan Kantor Sekretariat Panwaslih Pidie, menyusul isu massa cabup-cawabup Pidie nomor urut 3 akan melancarkan aksi demo. Namun, hingga sore kemarin, tidak ada aksi demonstrasi ke kantor pengawas pemilihan tersebut.(naz) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id