Menyelesaikan Sengketa Pilkada | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyelesaikan Sengketa Pilkada

Menyelesaikan Sengketa Pilkada
Foto Menyelesaikan Sengketa Pilkada

Oleh Fahmi Zakaria

PROSESI Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 di Aceh dan beberapa wilayah di Indonesia telah berjalan dengan baik pada 15 Februari lalu. Beberapa daerah, seperti Aceh, Jakarta dan sebagian Papua, yang sebelumnya diperkirakan oleh kepolisian memiliki potensi rawan kerusuhan Pilkada, pada kenyataannya mampu menyelenggarakan pesta demokrasi dengan aman dan tertib. Dalam konteks kedewasaan berdemokrasi maka kita boleh berbangga,sebab meskipun sebelum Pilkada di beberapa daerah banyak terjadi persinggungan politik namun hal itu tidak sampai terbawa pada arus konflik yang diprediksi akan terjadi Pasca Pilkada.

Tahapan akhir pilkada memang belum sepenuhnya usai, sebab KIP/KPUD di beberapa wilayah masih belum menetapkan hasil akhir perhitungan suara, karenanya potensi konflik antarmassa pendukung masih mungkin terjadi jika ada yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada. Eskalasi politik pilkada di beberapa daerah kali ini memang terasa lebih panas dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya nuansa politik identitas terkait dengan sentimen kelompok, agama, suku maupun etnis. Mengantisipasi adanya potensi kerusuhan yang mungkin terjadi pada saat perhitungan suara selesai, maka hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Potensi konflik
Potensi terjadinya konflik dalam pilkada serentak juga dapat dikatakan lebih besar dari pilpres, karena melibatkan elite, kelas menengah, hingga akar rumput. Pilkada juga sangat bernuansa lokalistis sebab memunculkan adanya isu maupun sentimen lokal yang terkit dengan kelompok, etnis, suku maupun agama, karenanya tidak aneh jika dalam Pilkada terkadang isu putra daerah bermain di dalamnya. Kemunculan nuansa lokal dalam pilkada tidak terlepas dari proses otonomi daerah yang muncul ketika era reformasi, di mana dalam proses ini masyarakat daerah lebih diperhatikan untuk banyak mendapatkan haknya, ketimbang dari apa yang mereka alami di masa Orde Baru.

Semangat otonomi daerah yang terdorong dalam pilkada membuat semua lapisan masyarakat akan menghadiri kegiatan apapun dalam tahapan Pilkada. Sebab, mereka menginginkan demokratisasi di tingkat lokal ini mampu memunculkan putra daerah yang peduli dan membawa perubahan bagi kaumnya. Dorongan kedaerahan ini seringkali memunculkan adanya dukungan kuat dari masyarakat di daerah untuk mendukung dan memilih kepala daerah dari kelompoknya, meski terlihat cenderung bernuansa tidak nasionalis, namun ini dapat menjadi satu harapan bagi terjaganya kepentingan mereka.

Karena itu seringkali juga masyarakat di daerah akan menjadi loyalis sejati dalam mengantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, bahkan sampai pada level terakhir tahapan pilkada. Karenanya pernyataan dan sikap dari calon mereka atas proses dan hasil pilkada turut mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat di daerah atas pilkada, termasuk ketika ada ketidakpuasan dari calon kepala daerah yang mampu mendorong gerakan massa pendukung.

Meskipun Polri telah melakukan beberapa langkah antisipatif untuk menangani konflik yang mungkin terjadi, namun tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai juga ada di pundak seluruh komponen anak bangsa. Hal yang lebih utama adalah bagaimana para pasangan calon kepala daerah, maupun tim suksesnya mampu mendinginkan situasi yang panas dengan tidak melontarkan pernyataan provokatif terkait ketidakpuasan atas hasil Pilkada. Demikian pula halnya masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, sebab hal ini akan banyak merugikan mereka dan mencoreng citra positif dari proses demokrasi yang sudah berjalan dengan tertib.

Kerawanan akan adanya konflik dalam pilkada memang menjadi ancaman serius bagi pembangunan proses perdamaian di Aceh, dan ada banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam pilkada, terutama adalah terkait dengan ketidakpuasan atas hasilnya. Walaupun beberapa tahapan pilkada dapat dilalui tanpa adanya konflik, namun kita masih menunggu hasil akhir perhitungan suara dari KIP. Pada tahapan inilah biasanya muncul ketidakpuasan dari satu atau beberapa kubu paslon. Munculnya ketidakpuasan pasangan calon atas hasil perhitungan suara yang mereka peroleh dalam pilkada sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi, namun demikian hal ini akan menjadi persoalan tatkala ketidakpuasan itu dikonversi menjadi sebuah kecaman yang bernada provokasi.

Adanya ketidakpuasan
Bagi para pendukung paslon, adanya ketidakpuasan yang muncul dari calon mereka atas hasil pilkada akan mendorong perasaan emosional, yang pada akhirnya dapat membuat suasana politik menjadi semakin memanas. Pada umumnya sikap ataupun pernyataan dari paslon maupun tim sukses kepala daerah yang mengindikasikan bahwa ada kecurangan dalam perhitungan suara, menjadi faktor pendorong bagi munculnya aksi massa pendukung. Kondisi akan semakin memanas ketika protes terhadap hasil pilkada tidak diselesaikan secara baik oleh paslon kepala daerah, di mana calon lebih senang melontarkan sikap kekecewaan di depan pendukungnya dibandingkan dengan mencari bukti kecurangan dan melaporkannya.

Ketika paslon dan tim suksesnya menemukan adanya indikasi kecurangan pilkada yang merugikan mereka, maka seharusnya mereka menempuh jalur yang legal dan formal. Adapun prosedur formal tersebut bisa mereka lakukan dengan melakukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yang menangani sengketa pemilu dan pilkada semua pihak yang berpekara di MK pada umumnya bisa menerima putusan terkait sengketa tersebut. Tentunya, akan sangat rawan jika untuk menyelesaikan perselisihan pilkada yang nuansa politiknya tidak diserahkan kepada para hakim yang memiliki integritas, sebab penyelesaian melalui aksi jalanan justeru tidak akan memberikan dampak positif apapun.

Adapun ketika MK sudah mengeluarkan keputusannya atas hasil sengketa Pilkada maka yang kemudian harus dilakukan oleh pasangan calon manapun adalah menerima hasil tersebut. Proses pembangunan di daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik tatkala ada kisruh yang berlarut di antara para pihak yang bersengketa. Sebab, pada prinsipnya pembangunan daerah membutuhkan adanya keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pihak yang berkuasa. Artinya, pihak yang kalah juga tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakatnya, karena hakekat dari demokrasi politik di tingkat lokal yang utama adalah memberikan satu pengabdian bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Dengan demikian pihak yang kemudian memenangkan pilkada, bahkan memiliki tanggung jawab utama dan lebih besar dalam memajukan daerah.

* Fahmi Zakaria, S.IP., mahasiswa program magister Tata Kelola Pemilu Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Email: [email protected] (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id