Pilkada Aceh dalam Bayang-bayang Konflik | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pilkada Aceh dalam Bayang-bayang Konflik

Pilkada Aceh dalam Bayang-bayang Konflik
Foto Pilkada Aceh dalam Bayang-bayang Konflik

URI.co.id, BANDA ACEH – INDIRA duduk di deretan kursi depan pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS). Gadis berusia 17 tahun ini baru saja memberi hak suaranya sambil menunggu ibunya yang tengah mencoblos di bilik suara.

Bagi Indira ini kesempatan pertama ia ikut pemilihan kepala daerah yang digelar serentak di 23 kabupaten kota di Aceh, Rabu 15 Februari lalu.

“Kesannya sedikit gugup, dan masih butuh arahan. Tapi saya bangga hari ini bisa ikut memilih, memilih untuk pertama kali menentukan nasib Aceh lima tahun ke depan,” kata gadis berkacamata ini saat ditemui URI.co.id di TPS 5 Jl Pari Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Indira datang ke TPS bersama ibunya tanpa membawa surat undangan memilih dari KPPS. Namun ia tidak kesulitan menyalurkan hak suaranya.

Peraturan KPU membolehkan warga yang tidak mendapat undangan memilih seperti Indira, tetap bisa memberi hak suara menggunakan KTP elektronik.

Dibandingkan dengan provinsi lain, Aceh merupakan daerah paling banyak menggelar pilkada serentak pada 2017. Yaitu satu untuk pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.

Untuk pemilihan gubernur dikuti enam pasangan calon. Tiga pasangan calon maju lewat partai politik (parpol). Mereka adalah Muzakir Manaf-TA Khalid, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dan Tarmizi A Karim-Machsalmina Ali.

Sedangkan tiga pasangan lainnya dari jalur perseorangan yakni Zakaria Saman-Teuku Alaidinsyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab dan Zaini Abdullah-Nasaruddin.

Pada pilkada 2017 ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan 3.434.722 warga masuk dalam DPT, dan memilih di 9.592 TPS seluruh Aceh.

“Secara umum proses pemungutan suara di Aceh berlangsung damai dan aman,” kata Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi didampingi perwakilan Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak dan pejabat keamanan sehari setelah pemungutan suara. Menurutnya secara umum sosialisasi pilkada di Aceh sudah berjalan maksimal.

“Saya memantau prosesnya, nyaris tidak ada protes. Bahkan tidak banyak surat suara yang rusak. Hampir semua dapat dihitung,” ujar Ridwan.

Di Banda Aceh warga terlihat antusias mendatangi TPS. Jalan-jalan protokol lengang. Pusat perbelanjaan banyak tutup. Mayoritas warga memilih ke TPS untuk memberi hak suaranya. Menjelang pukul 11.00 WIB aktifitas warga mulai menggeliat normal.

Sementara itu Otto Syamsuddin Ishak menilai Pilkada 2017 di Aceh jauh lebih baik dari Pemilu Legislatif 2009. Otto melihatnya dari beberapa faktor. Terutama dari tingkat partisipasi pemilih difabel.

“Komnas HAM bertugas memantau sejauh mana penyelenggara memberi hak kepada warga negara. Dapat saya katakan, secara umum penyelenggaraan pilkada di Aceh sangat positif. Kalau dulu di Pemilu Legislatif, kita tidak punya data difabel.

Tapi sekarang hampir semua TPS di Aceh sudah ada data difabel, jadi mereka sudah mendapat haknya dan pelayanan yang baik,” tutur Otto kepada wartawan.

Isu positif lainnya yang ditemukan Komnas HAM, terkait koordinasi antara penyelenggara dan pengawas pilkada yang jauh lebih baik dari Pemilu Legislatif dan Presiden.

Bayangan konflik

Tak dapat dipungkiri, sejak awal pilkada di Aceh sudah mendapat sorotan pemerintah pusat karena pelaksanaannya kerap dibayangi konflik, selain DKI Jakarta dan Papua.

Penilaian ini sangat beralasan karena pilkada di Aceh diikuti mantan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terpecah dan memiliki basis massa fanatik.

Sebut saja mantan panglima GAM Muzakir Manaf dan elite GAM lainnya Zaini Abdullah yang merupakan calon gubernur petahana. Selain itu ada Zakaria Saman yang pernah menjadi menteri pertahanan GAM, dan Irwandi Yusuf, mantan propaganda GAM.

Pertarungan para elite GAM di kancah pilkada 2017 dinilai rawan menimbulkan gesekan antar sesama pendukung calon. Ditambah lagi beberapa mantan elite GAM lainnya juga ikut bertarung di pilkada bupati dan wali kota di 20 kabupaten/kota.

Kekhawatiran pemerintah munculnya percikan konflik pilkada di Aceh nyatanya tidak terbukti. Sepanjang proses pemungutan suara berlangsung hampir tidak ditemui ada gejolak konflik berarti terjadi di Aceh.

“Sejak awal kita memang fokus pada Jakarta, Papua dan Aceh. Tapi alhamdulillah ketiga-tiganya yang diprediksi ada kerawanan, ternyata aman,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam kunjungan ke Aceh seusai memberi kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Jumat (17/2/2017).

Kapolri menyebutkan pilkada Aceh 2017 merupakan pesta demokrasi paling aman. Menurutnya minimnya gejolak konflik menunjukkan masyarakat Aceh telah dewasa dalam berdemokrasi.

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Aceh, jajaran TNI/Polri, KPU, Panwaslu, tokoh masyarakat, pasangan calon, dan pendukung. Sukses ini karena semua pihak,” ujar Tito.

Proses pilkada 2017 di Aceh yang berjalan damai juga menarik perhatian masyarakat dunia.

Direktur Peace and Conflict Transformation Alliance (PACTA) Finland Juha Christensen juga mengapresiasi pelaksanaan pilkada di Aceh yang berjalan damai.

“PACTA Finland memberi apresiasi kepada penyelenggara, pengawas, para kandidat, tim sukses, aparat keamanan dan semua pihak yang selama proses menuju pilkada telah menjaga dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian,” ujar Juha dalam siaran pers kepada media, Kamis (17/2/2017).

Ia berharap keberhasilan proses pilkada damai di Aceh dapat terus berjalan baik hingga berakhirnya tahapan.

Menanti perubahan

Mayoritas warga yang diwawancarai URI.co.id di sejumlah TPS di Banda Aceh menghendaki pilkada 2017 dapat membawa perubahan bagi Aceh. Terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.

“Harga-harga kebutuhan pokok ke depan juga tidak ada yang naik lagi agar tidak menambah beban hidup masyarakat,” ujar Richa Darwis (30), ibu rumah tangga di Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam.

Harapan lainnya diungkapkan Ernita Putri (17), Adinda Devanti (17) dan Fatanah (17). Ketiganya adalah mahasiswi Jurusan PKK FKIP Unsyiah. Ernita mengimpikan pilkada 2017 menjadi awal yang baik untuk mensejahterakan rakyat.

“Siapa pun gubernur yang terpilih dapat melaksanakan programnya sesuai janji yang sudah diucapkan pada saat kampanye,” ujar gadis asal Kabupaten Bener Meriah ini.

Menurutnya bagi mahasiswa dari desa terpencil seperti dirinya, biaya pendidikan murah dan terjangkau adalah sebuah impian yang mestinya dapat terwujud pada pemerintah Aceh yang baru.

“Khususnya di pelosok sampai sekarang masih sering kekurangan guru dan minim fasilitas. Ada juga guru sosiologi tapi mengajar matematika. Ini tidak kita harapkan terjadi lagi ke depan karena Aceh pada dasarnya banyak lulusan guru,” ujar Ernita disambut positif dua rekannya.

Menuju klimaks

Aktivis Solidaritas Perempuan Aceh, Rubama menyebutkan siapa pun pemimpin Aceh terpilih tidak menjadikan perempuan sebagai kelompok minoritas. Setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus melibatkan perempuan.

“Perspektif gender dalam pembangunan mutlak menjadi prioritas karena perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat,” ujarnya. Rubama mengatakan di sektor ekonomi, saat ini Aceh masih dominan dikuasai kaum kapitalis.

Unit-unit usaha terkecil sekalipun dipaksa bersaing dengan usaha milik pemodal besar.
“Bagaimana ke depan pemerintah terpilih nanti harus berpihak kepada ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pedagang kecil, bukan mendukung kelompok ekonomi kapitalis yang membuat pedagang kecil seperti mati di lumbung padi,” ujar wanita peraih penghargaan Perempuan Inspiratif Nova 2013 ini.

Kini, tahapan pilkada hampir menuju klimaksnya. Kemenangan bagi kandidat yang didukung rakyat juga makin tampak terang. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi yang digelar KIP Aceh di gedung DPRA, Sabtu (25/2/2017), menempatkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah meraih 898.710 suara mengungguli rival terberatnya Muzakir Manaf-TA Khalid dengan 766.427 suara.

Posisi berikutnya ditempati Tarmizi A Karim-Machsalmina Ali 406.865 suara, Zaini Abdullah-Nasaruddin 167.910 suara, Zakaria Saman-T Alaidinsyah 132.981 suara dan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab 41.908 suara. Meskipun belum ditetapkan sebagai pemenang, namun pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah hampir dipastikan akan memimpin Aceh lima tahun ke depan.

“Siapa pun yang memimpin Aceh ke depan harus mampu menyatukan rakyat, membangun dalam damai, bukan menjadikan pilkada sebagai awal dari perpecahan yang membuat rakyat makin jauh dari kesejahteraan dan kedamaian,” ujar Rubama. (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id