Tim Pemenangan Mualem-TA Minta Pemungutan Ulang   | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tim Pemenangan Mualem-TA Minta Pemungutan Ulang  

Tim Pemenangan Mualem-TA Minta Pemungutan Ulang   
Foto Tim Pemenangan Mualem-TA Minta Pemungutan Ulang  

BANDA ACEH – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 5, Muzakir Manaf-TA Khalid menilai proses pelaksanaan pilkada tahun 2017 sarat dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif. Karena itu, mereka meminta KIP dan Panwaslih Aceh menghentikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dan melakukan pemungutan ulang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemenangan Mualem-TA, M Nasir Djamil dalam konferensi  pers di Bale Pemenangan Mualem-TA, Banda Aceh, Sabtu (25/2) sore. “Tentu saja kami menginginkan pemungutan suara ulang atau perhitungan ulang. Tapi yang kami inginkan bagaimana terjadinya pemungutan suara  ulang,” katanya sembari menyebut sejumlah pelanggaran yang terjadi secara massif pada proses pilkada.

Hadir dalam konferensi pers kemarin antara lain, Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak (ketua tim pemenangan), Nurzahri (sekretaris tim pemenangan), Ermiadi Abdul Rahman, Kamaruzzaman (Ketua Tim Advokasi), Mariati, Tu Bulqaini, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung dan sejumlah pengurus partai pengusung serta tim pemenangan.

Nasir Djamil mengatakan, konferensi pers yang digelar kemarin merupakan bentuk penegasan pihaknya atas penolakan hasil rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan oleh saksi tim pemenangan Mualem-TA, Wen Rimba Raya dan Adi Laweung, di Gedung DPRA. Ia menjelaskan, proses demokrasi sejatinya harus dibangun berbasis hukum. Tetapi kalau ada ketentuan hukum diabaikan atau dikangkangi, maka sudah kewajiban semua untuk menginggatkan itu.

“Apa yang kami lakukan di gedung DPRA sebenarnya puncak dari apa yang kami lakukan di kabupaten/kota. Artinya, kita sudah mengingatkan penyelenggara pilkada di kabupaten/kota soal ini, tetapi mereka sepertinya tidak mengubris dan juga mengabaikan permintaan ini, sehingga klimaksnya ada di DPRA tadi. Karenanya, apa yang kami lakukan tadi itu ingin mengoreksi penyelenggara pilkada dengan berbagai argumentasi hukum,” ujar dia.

Politisi PKS ini mengungkap sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sejak sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pilkada 15 Februari lalu. Pelanggaran yang terjadi, katanya, tidak hanya pada administrasi tetapi juga pidana.

“Ini bukan soal kalah menang, kuat atau lemah. Ini berbicara agar demokrasi di Aceh bisa berbasis hukum, karena itu peyelenggara pilkada wajib tunduk pada ketentuan hukum,” terang Anggota DPR RI ini.

Jangan sampai, lanjut Nasir, ketentuan yang diatur dalam qanun dan PKPU diabaikan. Adapun pelanggaran yang menurut pihaknya dilakukan penyelenggara pilkada, seperti dilanggarnya PKPU Nomor 8 tahun 2016  tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Kedua, soal Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan berdomisili di daerah pemilihan masing-masing yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

“Kita sadar bahwa e-KTP itu belum semua dimiliki oleh masyarakat di Aceh. Jangankan di Aceh, di ibu kota saja ada penduduk yang tidak memiliki e KTP sehingga hak mereka akhirnya hilang, tentu saja ini merugikan masyarakat. Memang qanun itu ada kontradiksi, makanya kita melihat apa yang terjadi dengan qanun nomor 12 ini menyebabkan hampir 25 atau 30 persen penduduk Aceh tidak menggunakan hak pilihnya,” tukasnya.

Ketiga, soal PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Isi aturan itu menjelaskan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di gampong.

Berdasakan tiga bukti pelanggaran tersebut, pihaknya akan melaporkan hal itu ke Panwaslih Aceh. “Kami minta agar Panwaslih menegakkan martabatnya, jadi Panwaslih itu punya kewajiban, namanya juga pengawas. Kita harap panwaslih jangan jadi macan ompong,” ujar Nasir. 

“Karena itu kami akan laporkan itu, data-data sedang disiapkan untuk dilaporkan, apakah nanti sampai ke Mahkamah Konstitusi, kami belum berpikir hal ini karena kami masih percaya dengan Panwaslih dan KIP Aceh. Karena itu jangan sekali-kali menggerus kepercayaan kami, jadi ketika kami mempercayakan kepada Panwaslih dan KIP, tolong hargai kepercayaan kami,” tegas Nasir.(mas) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id