Perbup APBK belum Diteken | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Perbup APBK belum Diteken

Perbup APBK belum Diteken
Foto Perbup APBK belum Diteken

* Dampaknya Mulai Berimbas pada Kegiatan Pemerintah

BLANGPIDIE – Rancangan Peraturan Bupati Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Ranperbup APBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2017 yang diajukan bupati Abdya sejak Januari lalu hingga kemarin belum ada kejelasan. Sejumlah informasi yang berkembang Ranperbup APBK itu hingga kni masih dieveluasi Pemerintah Aceh.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Abdya, Drs Thamrin selaku Ketua TAPK (tim anggaran pemerintah kabupaten) tidak berhasil dikonfirmasi Serambi. Nomor telepon yang digunakan Thamrin ketika dihubungi berkali-kali kemarin tersambung, namun ada jawaban. Sementara Kepala Bappeda Abdya Weri SE MA, anggota TAPK ketika dikonfirmasi Serambi melalui pesan singkat justru meminta wartawan untuk menanyakan kepada Plt Sekda Abdya.

“Info Ranperbup APBK melalui Pak Plt Sekda saja selaku Ketua TAPK, biar satu sumber,” jelas Weri melalui pesan singkat. Namun sumber Serambi di TAPK Abdya menyebutkan Ranperbup APBK 2017 itu sudah melalui proses pembahasan panjang dan berliku.

Setelah dibahas bersama antara TAPK Abdya dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh sampai akhir Januari lalu, Raperbup APBK harus ditinjau kembal;i oleh Tim Inspektorat Pemerintah Aceh untuk melihat rencana atau usulan anggaran yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan.

Hasil riview tersebut, menurut sumber yang enggan disebut namanya baru keluar pekan lalu, kemudian ditindaklanjuti TAPK Abdya dalam rapat di Kantor Bappeda Abdya beberapa hari lalu. Ada beberapa rencana anggaran belanja tidak dibenarkan atau dicoret berdasarkan hasil peninjauan. Antara lain, pengadaan mobil dan sepeda motor dinas, komputer, laptop serta belanja peralatan rumah tangga pendopo bupati yang baru, tidak dibenarkan. Kecuali pengadaan untuk SKPK yang baru dibentuk.

Dikembalikan
Masih berdasarkan peninjauan tersebut, anggaran perjalanan dinas (SPPD) pejabat harus dirincikan (tidak boleh diusulkan secara gelondongan seperti yang diusulkan), siapa yang melakukan perjalanan dinas dan berapa kali perjalanan dinas dilakukan. Anggaran honor untuk honorer (non-PNS), dibolehkan tetapi harus dirincikan jumlahnya sesuai tingkat pendidikan tenaga honorer dan berapa nilai honor yang dibayarkan. Demikian juga anggaran bantuan sosial (bansos) harus benar-benar jelas dan terinci.

Hasil riview tim Inspektorat Pemerintah Aceh tersebut sudah ditindaklanjut atau disesuaikan TAPK Abdya. Kemudian Ranperbup APBK yang sudah diperbaiki itu diserahkan kepada Dinas Keuangan Aceh, Senin (20/2) di Banda Aceh untuk dilakukan evaluasi akhir. Tetapi masih sempat dikembalikan lagi pada Rabu (22/2), tetapi TAPK segera memperbaikinya kemudian diserahkan lagi kepada Dinas Keuangan Pemerintah Aceh, Kamis (23/2).

“Ranperbup APBK Abdya 2017 sekarang ini sedang dalam proses evaluasi akhir di Dinas Keuangan Aceh. Tinggal menunggu keluar nomor surat dari Dinas Keuangan Aceh. Nomor surat tersebut ditunggu oleh Pak Weri (Ketua Bappeda Abdya) di Banda Aceh. Bila sudah keluar, sebelum memasuki Maret, Ranperbup APBK yang diteken Bupati Abdya segera dilaporkan kepada Kementerian Keuangan RI di Jakarta,” jelas sumber di TAPK Abdya.

Diberitakan sebelumnya bahwa, APBK Abdya 2017 dengan komposi anggaran Rp 954 miliar gagal disahkan atau disepakati dengan qanun daerah antara bupati dengan DPRK Abdya. Penyebabnya, sidang paripurna DPRK yang digelar beberapa kali akhirnya tidak terlaksana akibat aksi ‘boikot’ yang dilancarkan 10 anggota dari 24 anggota DPRK.

Mulai Kesulitan Anggaran
Iinformasi yang diperoleh Serambi, proses Perbup ABPK Abdya 2017 mengakibatkan sejumlah SKPK mulai mengeluh karena kesulitan anggaran meskipun PNS tetap menerima gaji seperti biasa. Sejumlah kegiatan di seluruh SKPK yang sifatnya bukan fungsional tidak bisa dilaksanakan. Status tenaga kontrak daerah yang disandang oleh sekitar 3.300 orang juga tidak ada kejelasan, apakah bisa diperpanjang atau tidak. Meskipun ribuan tenaga honorer tetap bekerja seperti biasa hingga saat ini, namun mereka tidak menerima honor selama beberapa bulan terakhir.

Sebanyak 24 Anggota DPRK Abdya dilaporkan juga tidak menerima gaji sejak Januari 2017. Menurut keterangan peristiwa seperti itu berlanjut selama enam bulan. “Peristiwa ini, tentu tidak terjadi bila APBK disahkan atau disepakati dengan qanun daerah sebagaimana lazimnya selama ini,” kata anggota TAPK Abdya.(nun) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id