Tunda Pengadaan Mobil Wali Kota | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tunda Pengadaan Mobil Wali Kota

Tunda Pengadaan Mobil Wali Kota
Foto Tunda Pengadaan Mobil Wali Kota

* Butuh Dana Besar untuk Membayar Utang Tahun 2016

LHOKSEUMAWE – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe meminta eksekutif menghapus paket pengadaan mobil baru untuk Wali Kota, yang sampai saat ini masih tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) 2017. RAPBK tersebut hingga saat ini masih dibahas oleh dewan.

Informasi dihimpun Serambi, pada awal pengajuan RAPBK sempat diusulkan dana pengadaan mobil untuk wali kota, wakil wali kota, dan sekda senilai Rp 2 miliar. Namun dalam dua hari ini sudah dirasionalkan menjadi Rp 1 miliar. Dana itu direncanakan hanya untuk pengadaan mobil wali kota dan bila mencukupi juga untuk mobil wakil wali kota.

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Lhokseumawe, T Sofianus, Jumat (24/2), mengakui bahwa dalam RAPBK 2017 ada usulan dana untuk pengadaan mobil dinas wali kota. Menurutnya, saat ini bukan persoalan jumlah dana yang diusulkan. Tapi tahun ini alangkah bagusnya usulantersebut ditunda dulu.

“Pengadaan mobil untuk wali kota bagusnya ditunda dulu, mengingat sangat besar dana dalam APBK 2017 harus digunakan untuk membayar utang tahun 2016. Semalam kita sudah duduk bersama dan sementara kita sudah simpulkan agar pengadaan mobil itu ditunda. Dana itu kita gunakan ke pos yang lebih penting,” ujarnya kepada Serambi, Jumat (24/2).

Hal senada di katakan anggota Banggar DPRK Lhokseumawe M Hasbi. Menurut dia, pada dasarnya usia mobil dinas wali kota saat ini memang sudah lima tahun. Sudah sepantasnya dilakukan pengadaan baru. Apalagi beberapa bulan ke depan pasangan calon wali kota/wakil wali kota yang terpilih pada Pilkada 15 Februari 2017 akan dilantik.

Namun, bila mobil lama masih dalam kondisi bagus, alangkah bagusnya digunakan dulu untuk setahun lagi. “Biar tahun ini anggaran tersebut digunakan ke tempat lain. Saat kondisi keuangan Pemko sudah stabil lagi, mungkin pada tahun 2018 bisa dianggarkan untuk pengadaan mobil dinas baru,” ujarnya.

Hasbi mengatakan, terkait pengadaan mobil ini sempat terjadi pembahasan khusus di Banggar. Kesimpulan sementara, dewan meminta eksekutif menunda pengadaan mobil tersebut. “Kita harap pendapat Banggar bisa diakomodir oleh eksekutif,” katanya. Sementara pengesahan RAPBK 2017 ditargetkan bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan.(bah) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id