Polisi Tahan Tersangka Pencoblos Ganda | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polisi Tahan Tersangka Pencoblos Ganda

Polisi Tahan Tersangka Pencoblos Ganda
Foto Polisi Tahan Tersangka Pencoblos Ganda

* Ketua KIP Jadi Saksi

MEULABOH – Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat resmi menahan pria D, warga sebuah desa di Aceh Barat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mencoblos ganda saat Pilkada Bupati Aceh Barat dan Gubernur Aceh, 15 Februari lalu.

Selain telah memeriksa tersangka pada Kamis (23/2), penyidik Polres juga memeriksa Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat sebagai saksi dalam kasus ini.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Teguh Priyambodo Nugroho SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Fitriadi kepada wartawan Kamis kemarin mengatakan, pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan coblos ganda yang sejauh ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita masih terus memeriksa saksi-saksi. Terdapat sepuluh saksi yang kita mintai keterangan kasus ini,” kata Fitriadi.

Menurut Fitriadi, pihaknya juga memeriksa Ketua KIP Bahagia Idris sebagai saksi seputar daftar pemilih tetap (DPT) terkait pria D.

Kasus ini awalnya diteruskan oleh Panwaslih Aceh Barat setelah sebelumnya dibahas dalam rapat penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwaslih karena ditemukan dugaan tindak pidana. Karena selain telah melakukan pencobolsan pada satu tempat pria D diketahui melakukan pencoblosan lagi pada TPS di desa lain.

Seperti pernah diberitakan, seorang warga di Aceh Barat diteruskan ke panwaslih setempat dalam kasus dugaan coblos ganda. Kasus ini diteruskan ke Polres Aceh Barat karena ditemukan dugaan tindak pidana, yakni melakukan pencoblosan ganda, yakni sesuai DPT (daftar pemilih tetap) sudah mencoblos di Desa Babah Iseng Kecamatan Pante Ceureumen. Kemudian, pria D tersebut melakukan pencoblosan lagi di Desa Manggi Kecamatan Panton Reu.

Jika ditilik dari kasusnya, tersangka dijerat dengan Pasal 178 b Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Intinya, setiap orang yang saat pemunggutan suara dengan sengaja melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dipidana penjara paling singkat 36 bulan (3 tahun) dan paling lama 108 bulan (9 tahun) dan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 108 juta.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Aceh Barat, Syafwan Safriadi kemarin mengatakan, kasus lain yang dilaporkan terjadi di Desa Alue Lhok, Kecamatan Bubon sudah dicabut oleh pelapor.

Awalnya dalam kasus itu dilaporkan dugaan keterlibatan seorang oknum KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara) terkait mencoblos pasangan tertentu pada hari pemunggutan suara 15 Februari 2017. “Kasus itu sudah dicabut oleh pelapor, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti lagi,” kata Syafwan.

Di sisi lain, DPRK Aceh Barat mengeluarkan rekomendasi kepada KIP dan Panwaslih kabupaten setempat untuk segera dilakukan pilkada bupati ulang di wilayah itu.

Rekom tersebut dikeluarkan DPRK dalam pertemuan dengan Panwaslih, KIP dan elemen sipil di gedung dewan, Kamis (23/2).

Sidang kemarin dipimpin Ketua DPRK Ramli SE dan wakil ketua dewan, Usman serta Asisten Pemerintahan Setdakab, T Nofrizal. Dari KIP dihadiri ketuanya, Bahagia Idris dan komisioner dan dari Panwaslih dihadiri Ketua Syafwan Safriadi dan anggota.

Turut pula dihadirkan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh dan Polres Aceh Barat. Sedangkan dari elemen sipil, yakni Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA), hadir Fitriadi Lanta dan Azhari.

Pertemuan itu menindaklanjuti delegasi elemen sipil dari KMBSA yang mendatangi DPRK pada Rabu (22/2) terkait sejumlah kasus pelanggaran pilkada di Aceh Barat.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Bahagia Idris menyatakan, dari pertemuan direkomendasikan tiga hal: meminta dilaksanakan pilkada ulang, menurunkan tim audit terhadap anggaran pilkada yang dianggarkan Pemkab Aceh Barat untuk KIP mencapai Rp 20 miliar, pada Panwaslih Rp 6 miliar, serta menurunkan tim pencari fakta dari DPRK dalam mengusut kasus tersebut.

“Pilkada yang berlangsung di Aceh Barat banyak ditemukan pelanggaran serta banyak yang golput, sehingga pilkada ulang harus dilaksanakan di Aceh Barat agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tandasnya.

Ketua Panwaslih Aceh Barat, Syafwan Safriadi yang ditanyai kemarin mengatakan, rekomendasi DPRK itu tidak dapat dipenuhi oleh panwaslih karena penyebab warga tidak memilih tidak boleh dijadikan alasan bahwa pilkada harus ulang.

Menurutnya, pilkada yang dijalankan selama ini sudah sesuai ketentuan. Temuan pelanggarannya pun sudah ditindaklanjuti, termasuk satu kasus yang diteruskan ke polres setempat karena ditemukan pelanggaran pidana. (riz) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id