Husni Bahri TOB Tersangka Dugaan Korupsi Dana Migas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Husni Bahri TOB Tersangka Dugaan Korupsi Dana Migas

Husni Bahri TOB Tersangka Dugaan Korupsi Dana Migas
Foto Husni Bahri TOB Tersangka Dugaan Korupsi Dana Migas

BANDA ACEH – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, menetapkan mantan sekretaris daerah (sekda) Aceh, Husni Bahri TOB SH MM MHum, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana migas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) tahun 2010, sebesar Rp 22 miliar lebih.

Penetapan Husni Bahri TOB sebagai tersangka baru dalam kasus yang sebelumnya telah menyeret tiga nama lainnya, disampaikan oleh Kasie Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH, kepada wartawan, di Banda Aceh, Kamis (23/2).

Amir Hamzah mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta hasil ekspos tim Jaksa Penyidik Kejati Aceh, akhirnya diperoleh bukti permulaan cukup untuk menetapkan tersangka baru, yakni mantan sekretaris daerah Aceh yang menjabat pada tahun 2010, yakni Husni Bahri TOB.

“Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah Migas pada DPKKA tahun 2010 sebesar 22 miliar lebih, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,023 miliar lebih, berdasarkan hasil penghitungan BPK Aceh,” ungkap Amir Hamzah.

Kasie Penkum dan Humas Kejati Aceh ini menjelaskan, penetapan tersangka mantan Sekda Aceh itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: R- 0879/N.1/Fd.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Raja Nafrizal, SH. “Di mana tersangka ikut berperan dalam menandatangani cheque yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran pajak. Namun dana tersebut tidak pernah dibayarkan sehingga negara dirugikan,” lanjut Amir.

Ia menjelaskan perbuatan Husni Bahri TOB melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Kami berharap tim jaksa penyidik dapat segera merampungkan perkara itu untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Karena perkara tersebut berkaitan dengan ketiga tersangka yang telah ditahan sebelumnya,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan tersangka lainnya dalam kasus itu. “Bila nanti ada ditemukan bukti atau fakta-fakta baru terkait adanya keterlibatan pihak lain, maka akan kami lihat secara hukum agar proses penangganan perkara itu tidak terhenti di empat tersangka ini,” demikian Kasie Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH. (mir) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id