Hologram Pilkada Diisukan Hilang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Hologram Pilkada Diisukan Hilang

Hologram Pilkada Diisukan Hilang
Foto Hologram Pilkada Diisukan Hilang

BANDA ACEH – Jelang pilkada serentak 2017 di Aceh pada Rabu (15/2) besok, beredar isu mengejutkan. Ribuan hologram yang akan ditempel pada formulir C-1 dan C-1 plano untuk kesahihan proses penghitungan dan rekapitulasi suara, diisukan hilang, meski pihak KIP Aceh membantah laporan tersebut.

Kabar hilangnya hologram itu menggelinding cepat yang kemudian merebak di media sosial sejak Senin kemarin. Salah seorang calon gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di akun facebook miliknya menulis secara rinci soal raibnya hologram yang menjadi salah satu bagian penting untuk legalitas dokumen hasil pilkada. Status Irwandi disukai 542 orang, dikomentari tak kurang 170 akun, dan 195 kali dibagikan hingga pukul 10.00 WIB, tadi malam.

Hologram adalah stiker kecil yang diproduksi dengan teknologi tinggi. Hologram ditempel di berkas-berkas rahasia sebagai privasi. Pada pilkada atau pemilu, hologram yang dicetak KPU itu berfungsi untuk menjamin hasil penghitungan suara. Hologram ditempel untuk memberi penandaan khusus pada formulir C-1

Pada Senin kemarin, Serambi menghubungi Irwandi Yusuf dengan maksud menanyakan apakah status facebooknya tersebut benar tulisannya atau bukan. Kepada Serambi, Irwandi mengaku benar status soal hologram itu dia yang tulis di akun pribadinya. “Informasi ini dari sumber yang sangat layak dipercaya karena terlibat dengan itu, ada hubungannya,” jelas Irwandi.

Dalam tulisannya Irwandi menyebutkan, sebanyak 8.000 hologram yang digunakan untuk kesahihan formulir C-1 hilang di Aceh Utara. Ternyata berdasarkan penelusuran Serambi, sejumlah kabupaten/kota lainnya juga mengalami kasus serupa. Menurut Irwandi, hologram semacam perangko atau materai. Konsekuensinya jika hologram itu tidak ada, maka C-1 yang asli dapat dianggap tidak sah karena tidak ada hologram sedangkan yang palsu bisa sah karena ada hologram curian.

Oleh karena itu, kata Irwandi, pihak KIP baik kabupaten/kota maupun provinsi harus bisa menjelaskan kepada bublik tentang bagaimana hologram itu bisa hilang.

Menurutnya, jika KIP tidak bisa menemukan kembali hologram yang sudah hilang, KIP tidak boleh memproduksi hologram yang sama. Ia mengkhawatirkan akan terjadinya manipulasi suara dengan memunculkan form C-1 yang telah ditempelkan hologram hasil curian.

“Kalau ini dibiarkan hilang dan didiamin saja, C-1 yang di tangan saksi bisa dianggap tidak sah, yang sah justru yang ada di tangan pencuri,” ujar Irwandi melalui saluran telepon.

Mantan gubernur Aceh ini kemudian menyebutkan ada dua solusi terhadap hal tersebut. Pertama KIP Aceh harus mencetak lagi hologram yang berbeda dengan hologram yang hilang untuk Kabupaten Aceh Utara. Kedua, jika KIP tidak punya waktu lagi untuk cetak–karena pilkada berlansung besok–maka Pilkada di Aceh Utara dan kabupaten/kota lainnya yang kehilangan hologram harus ditunda.

“Ini masalah besar, kita mensinyalir ada rencana tertentu, saya ambil pengalaman 2012, patut kita curigai permainan ini. Hologram itu dokumen negara, kalau hilang di tangan KIP, mereka yang tanggung jawab,” pungkas Irwandi.

Sumber Serambi yang sangat layak dipercaya menyebutkan, hologram yang telah dipesan dinyatakan hilang, sehingga KIP kabupaten/kota tak menerima hologram dimaksud. Karena hologram adalah salah satu unsur yang harus dimiliki sebagai kelengkapan pada hari pemungutan dan pencoblosan, akhirnya KIP Aceh kembali memesan hologram pengganti, untuk menutupi hologram yang belum diterima KIP kabupaten/kota tersebut.

Seorang sumber lain menanggapi informasi hilangnya hologram itu dengan mengatakan seharusnya KIP tidak langsung memesan hologram pengganti tetapi memastikan dulu keberadaan hologram yang dinyatakan hilang. “Hologram yang dinyatakan hilang itu sangat berpeluang disalahgunakan dan sangat berbahaya,” tandas sumber yang tak bersedia identitasnya ditulis.

Dari Aceh Barat Daya (Abdya) diperoleh laporan, hologram untuk kepentingan cabup sudah diterima sejak lima hari lalu, sementara untuk cagub diterima Senin pagi kemarin.

“Hologram itu kita jemput semalam, di Meulaboh. Dengan tidak adanya hologram ini, kita sempat mengalami kendala dalam hal pendistribusian logistik ke kecamatan,” kata Komisioner KIP Abdya, Hasbi.

Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KIP Lhokseumawe, Abdul Hakim yang dihubungi Serambi tadi malam menyebutkan, untuk hologram pemilihan gubernur sudah dijemput langsung ke Kantor KIP Aceh di Banda Aceh, Minggu (12/2) oleh staf KIP Lhokseumawe. Sedangkan untuk hologram pemilihan wali kota sudah dikirim dari Bekasi pada 17 Januari 2017.

“Jadi hologram untuk gubernur dan wali kota tersebut sudah ditempelkan dan besok (Selasa hari ini, red) akan kita distribusikan ke 630 TPS bersama logistik lainnya. Tidak ada persoalan lagi dengan hologram karena sudah kita bawa pulang ke Lhokseumawe dalam jumlah yang cukup dan hanya menunggu distribusikan saja,” kata Abdul Hakim.

Ditanya kenapa harus dijemput, Abdul Hakim menyebutkan, sebelumnya pihak KIP Aceh mengatakan sudah mengirim hologram tersebut. Namun, karena sampai Sabtu (11/2) belum diterima, pihak KIP Lhokseumawe berinisiatif menjemput.

“Sepekan yang lalu disampaikan sudah dikirim, tapi karena belum kita terima, sehingga langsung kita jemput, supaya dapat kita distribusikan bersama logistik lainnya,” kata Abdul Hakim.

Ketua Divisi Umum, Logistik dan Anggaran KIP Aceh Utara, Chairul Muchlis kepada Serambi menyebutkan untuk hologram pemilihan gubernur diterima pada 11 Februari dengan jumlah 3.153 lembar. Lalu, pada Senin pagi kemarin hologram tersebut langsung distribusikan ke seluruh TPS. “Sekarang saya di Samudera untuk mengawasi proses distribusi hologram,” kata Chairul.

Chairul menyebutkan, hologram untuk pemilihan bupati/wakil bupati Aceh Utara sudah diterima pada 28 Januari 2017. Setelah hologram itu diterima, besoknya langsung distribusikan, sehingga semua TPS sudah mendapatkan hologram tersebut.

Ditanya soal informasi yang menyebutkan ada 8.000 hologram untuk Aceh Utara hilang, Chairul Muchlis menyebutkan tidak mengetahuinya. “Saya sedang mendistribusikan hologram tersebut dan jumlahnya cukup,” katanya.

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh Utara, M Rizwan Haji Ali menyebutkan hal serupa. “Jika masih ada yang menyebar informasi bohong tersebut melalui media sosial, maka kuasa hukum KIP Aceh Utara akan menempuh jalur hukum dengan melapor ke polisi penyebar informasi hoax tersebut, karena tidak benar informasi hologram Aceh Utara hilang,” tandas M Rizwan.(dan/c50/jaf) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id