Ketua KIP Simeulue Diberhentikan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua KIP Simeulue Diberhentikan

Ketua KIP Simeulue Diberhentikan
Foto Ketua KIP Simeulue Diberhentikan

JAKARTA – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue, Junaidi, diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KIP dan diberhentikan sementara dari anggota KIP Simeulue, sampai adanya penetapan hasil Pilkada 2017 di kabupaten itu.

Sanksi tersebut diberikan, karena Junaidi terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Demikian putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang disampaikan dalam Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (13/2).

Hadir saat itu seluruh majelis DKPP, Ketua Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Saut H Sirait.

Junaidi diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati Simeulue, Erli Hasyim dan Afridawati melalui kuasa hukum Bahrul Ulum. Teradu Junaidi dinilai memberikan data tidak benar mengenai visi pengadu terhadap media cetak yang dimuat pada 2 November 2016.

Sebagai Ketua KIP, Junaidi juga dinilai bertindak tidak koordinatif dengan anggota KIP Simeulue lainnya dalam memutuskan iklan kampanye yang dianggap memberikan perlakuan berbeda antarpasangan calon.

Menyinggung soal iklan tersebut, DKPP dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ida Budhiati, menilai kesalahan terkait desain iklan kampanye yang dilakukan teradu hingga menyebabkan pengadaan iklan kampanye pada media cetak menjadi tidak efisien dan efektif merupakan tanggung jawab etik Juhardi Marlin dan Chaerudin.

“Tidak terkecuali Ikramullah dan Marzan masing-masing sebagai anggota KIP Simeulue, sepatutnya terlibat aktif dalam memberi masukan baik secara informal maupun melalui rapat-rapat resmi sebagai bagian dari prinsip kerja collective collegial dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pilkada,” kata Ida Budhiarti.

Selain sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua KIP dan pemberhentian sementara dari anggota KIP Simeulue kepada Junaidi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Marzan, Juhardi Marlin, Chairuddin, dan Ikhramullah, masing-masing sebagai anggota KIP Simeulue. Sanksi serupa juga ditujukan untuk Kasubag Hukum KIP Kabupaten Simeulue Alijudin dan M Asfrianto Ananta sebagai staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue.

Ketua DKPP, Jimly Ashidiqie mengatakan, setelah adanya putusan tersebut, maka Ketua KIP Simeulue harus segera ditetapkan. “Orang yang sama juga diberhentikan sementara sebagai anggota KIP sampai penetapan hasil pilkada,” kata Profesor Jimly.

Ketua DKPP itu menjelaskan, tujuan sanksi tersebut untuk menjaga netralitas penyelenggaraan Pemilu yang tinggal beberapa hari lagi. “Dikhawatirkan nanti mengganggu independensi dalam pelaksanaan pilkada serentak. Untuk itu, dia diberhentikan sementara,” ujarnya.

Pada hari yang sama, DKPP juga memutuskan untuk merehabilitasi nama Ketua KIP Pidie Ridwan dan anggota KIP Pidie lainnya, Teuku Syamsul Bahri, Muhammadiyah Adam, Heri Syaputra, dan Mudin. Ketua KIP Pidie dan anggota KIP Pidie dinyatakan tidak terbukti melanggara kode etik penyelenggaraan pemilu.

Ridwan dan anggota KIP Pidie diadukan oleh A Bakar dan Drs Mukhtar, pasangan bakal calon Bupati Pidie. Pengadu menilai Ridwan dan anggita KIP Pidie melanggar kode etik pemiu karrna tidak mebyerahkan SK hasil pemeriksaan kesehetan ulang, dan mempersoalkan penetapan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan.

Taoi olrh DKPP dinyatakan, bahwa Ridwan dan empat anggita KIP Pidie lainnya tidak terbukti melanggar, dan nenyatakan menolak permohonan pengadu serta merehabilitasi nama Ketua dan anghota KIP Pidie.(fik) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id