‘Seumeungeut’ di Negeri Syariah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

‘Seumeungeut’ di Negeri Syariah

  • Reporter:
  • Selasa, Februari 14, 2017
‘Seumeungeut’ di Negeri Syariah
Foto ‘Seumeungeut’ di Negeri Syariah

Oleh Hasan Basri M. Nur

MENJELANG hari H Pilkada 15 Februari 2017 banyak politisi yang melontarkan berbagai janji dengan tujuan akhir meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya. Sebagian dari janji itu tampak tidak realistis, bahkan ada yang mengarah kepada janji pungo yang nyaris mustahil sanggup dipenuhi. Pada sisi lain, Aceh yang telah mendeklarasikan diri sebagai Negeri Syariah, tapi perilaku politisinya tampak mengabaikan norma-norma syariah, terutama dalam membuat perjanjian dengan rakyat.

Banyak politisi yang mulutnya berbuih mengatakan komitmen terhadap penerapan hukum syar’i sembari mengutarakan berbagai anomali. Dari perilaku mereka terlihat seakan-akan tidak serius dalam pengalaman ajaran Islam yang menekankan pada kejujuran. Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia (1978) mengklasifikasi orang seperti ini dalam golongan hipokritisme, yaitu “lain di mulut lain pula di hati”.

Penipuan politik sudah berlangsung lama di dunia, mungkin sejak manusia mengenal politik. Dalam Islam, penipuan politik sudah terjadi sejak periode akhir Khulafaurrasyidin (632-661M), yaitu tatkala Mu’awiyah bin Abi Sufyan berusaha merebut kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan memanfaatkan peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan (Hasan Basri M. Nur, Nepotisme dalam Sejarah Politik Islam, 2015). Jadi, politik kerap diwarnai cara-cara kotor walaupun dilakonkan oleh orang yang mengaku taat dalam beragama.

Apa perbedaan diksi ngeut, teungeut, dan seumeungeut? Merujuk pada artikel saya bersama Ayah Panton di Serambi Indonesia pada Agustus 2010, ngeut adalah kata sifat yang bermakna dungu, tolol atau la ra’du (reudok tan jiteupeu). Penggunaan kata ngeut pada teungeut bermakna seseorang tidak sadar karena tertidur. Orang teungeut dipastikan tidak mengetahui apa-apa.

Sementara orang ngeut, meskipun kondisi fisiknya berada di alam sadar dan matanya terbelalak. Tetapi sesungguhnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang isu tertentu, sehingga dengan mudah dapat dikelabui oleh pihak lain. Dalam bahasa gaul, ngeut disebut blo on. Ureung ngeut mata teubleut, ureung teungeut mata teupet (orang tolol matanya terbelalak, sementara orang tertidur matanya terpejam). Begitulah perbedaan antara orang ngeut dan orang teungeut.

Seumeunget adalah kata sifat untuk perbuatan menipu. Sedangkan peungeut adalah kata kerja yang dipakai untuk menipu. Peungeut berasal dari kata ngeut dengan sisipan peu yang bermakna membuat objek agar menjadi dungu. Sasaran yang dapat dipeungeut adalah orang dungu alias tulalit. Ngeut berbeda dengan bangai (bodoh). Orang bangai berubah menjadi pintar setelah melalui proses pembelajaran. Artinya, sifat bangai dapat dipulihkan melalui proses pendidikan. Sementara ngeut adalah sifat yang mungkin belum ada obatnya. Terkadang ada orang pintar, tapi tetap ada bodohnya sehingga disebut ngeut ujong.

Korban ‘seumeungeut’
Sejak bergabung dengan NKRI, Aceh tercatat sebagai daerah yang cukup kenyang sebagai korban seumeungeut. Sementara dari segi pelaku seumeungeut, kini hampir tidak orang Aceh yang sanggup peungeut petinggi negeri di Jakarta. Kondisi ini berbeda dengan masa kolonial Belanda. Saat itu terdapat pelaku seumeungeut fenomenal di Aceh, Teuku Umar, yang karena tipuannya membuat Belanda sakit hati sepanjang sejarah.

Dalam pergaulan dengan Indonesia, penipuan pertama dilakukan oleh Proklamator RI, Soekarno, yang bersimpuh di hadapan Teungku Muhammad Daud Beureueh di Hotel Aceh, Banda Aceh, pada awal proklamasi, kemudian disusul penipuan lain melalui pemberian gelar “Daerah Istimewa”, “Daerah Modal” dan sejumlah kata manis lainnya dari elite Jakarta.

Pada babak berikutnya, “Bapak Reformasi” Amien Rais, pernah melontarkan iming-iming negara federal sebagai win-win solution untuk Aceh yang menuntut merdeka. Begitu juga Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga pernah mengiming-imingi peluang pelaksanaan referendum untuk Aceh sebagaimana Timor Timur. Ucapan Gus Dur yang sangat populer dan sempat dipajang di baliho di Banda Aceh adalah “Kalau ada referendum di Timor Timur, mengapa tidak boleh di Aceh? Itu kan tidak adil namanya.” Statemen-statemen elite Nasional itu sempat menghibur pejuang GAM, aktivis referendum dan rakyat Aceh secara umum.

Sebaliknya, pada masa self-government sebagai konsekuensi penandatanganan MoU Helsinki, tampak mulai terjadi pergeseran pelaku seumeungeut dalam kancah politik Aceh. Kalau pada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi pelaku seumeungeut adalah elite politik Jakarta, namun belakangan ini tampak berubah, yaitu elite politik lokal dengan sasaran rakyat sendiri. Duh!

Dalam 10 tahun terakhir disodorkan janji-janji muluk dalam upaya menyejahterakan rakyat. Sebagian dari janji-janji itu tampak tidak masuk akal, seperti janji pemberian uang Rp 1 juta/KK/bulan, naik haji gratis bagi warga yang sudah baligh, menjadikan Aceh seperti Brunei Darussalam dan Singapura dan lain-lain (lihat; Safaruddin SH, Janji Politik dapat Digugat, dalam buku Parlok vs Parnas, 2014).

Selain itu, ada pula politisi individual yang menjanjikan pembukaan kantor PBB di Aceh. Namun setelah mereka meraih kekuasaan, semua janji itu berlalu bersama hembusan angin malam. Rakyat sebagai pemilik suara terpaksa gigit jari alias raheung asam sembari menyimak kisah glamour kehidupan pemimpin mereka. Ada yang hobi koleksi mobil mewah, keliling dunia, kawin hingga membeli pesawat pribadi. Bertus!

Kembali terdengar
Menjelang Pilkada 2017, janji-janji bernada seumeungeut kembali terdengar. Ada calon gubernur yang menjanjikan akan menghadirkan 100 perusahaan Nasional untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Ada pula yang menjanjikan pembangunan 25 ribu unit rumah dhuafa dan lain-lain. Sementara di level kabupaten, ada calon bupati yang menjanjikan pengangkatan CPNS dengan memerintahkan menteri seakan kedudukannya setara presiden, serta pemberian modal Rp 15 juta kepada setiap pemuda putus sekolah (Serambi, 8/2/2017).

Kita berharap agar politisi di Aceh mengedepankan norma agama dalam berjanji. Nabi saw berpesan bahwa janji itu adalah utang yang mesti ditunaikan. Orang yang berdusta dan ingkar janji adalah termasuk dalam golongan munafik.

Walau tidak ada sanksi dunia tentang seumeungeut karena ia adalah kewenangan Allah, tetapi kita berharap agar politisi tidak menempuh cara-cara haram dalam mewujudkan ambisi merebut kekuasaan. Sementara kepada rakyat diharapkan agar cerdas dan selektif dalam memilih pemimpin dengan melihat track record kandidat, serta memiliki visi-misi yang jelas, terukur dan realistis dengan sumber pendanaan yang ada.

Akhirnya perlu diingat, periode 2017-2022 adalah paling krusial untuk Aceh karena ini adalah periode akhir Aceh mendapatkan dana otonomi khusus yang besar, yaitu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Kita berharap agar melalui Pilkada 2017 terpilih negarawan bervisi kerakyatan yang mampu mengelola anggaran pembangunan dengan baik, bersih dan akuntabel. Semoga!

* Hasan Basri M. Nur, pengajar Prodi Jurnalistik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id