Menyuarakan Pilkada Damai | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyuarakan Pilkada Damai

Menyuarakan Pilkada Damai
Foto Menyuarakan Pilkada Damai

Oleh Fahmi

PROSESI pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan wujud dan sarana bagi aktualisasi kehidupan berdemokrasi. Dengan pilkada, maka suksesi kepemimpinan disesuaikan dengan kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memilih kepala daerah. Adapun pasangan kepala daerah yang menjadi pemenang dalam pilkada adalah mereka yang mampu mengambil hati mayoritas masyarakat.

Akan tetapi agar dapat memperoleh hati dan simpati dari masyarakat, pasangan calon kepala daerah perlu memiliki visi dan misi serta rencana program yang jelas untuk ditawarkan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, selama kampanye para calon juga harus melakukan proses pendekatan kepada kelompok masyarakat dan melakukan aksi blusukan. Hal ini tidak lain agar calon dapat mengetahui kondisi masyarakat.

Sebuah penyelenggaraan pilkada yang baik haruslah didasarkan atas persaingan yang adil dan jujur, di mana berbagai pertarungan visi dan misi, serta gagasan dan konsep tentang pembangunan daerah perlu diutarakan dan dipertahankan oleh para kandidat. Dengan mengutarakan dan mempertahankan visi dan misi serta segala gagasan dan konsep tentang pembangunan, masyarakat kemudian dapat menilai mana calon kepala daerah yang dianggap lebih layak untuk memimpin.

Dalam hal inilah, maka pilkada menjadi sebuah sarana pertarungan politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berisi dan memiliki nilai. Sebab, akan melahirkan banyak calon pemimpin yang mempunyai gagasan dan sikap positif dalam membangun daerah dan masyarakat.

Persaingan politik
Menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak 2017 yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh, serta pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di 20 kabupaten/kota se Aceh, persaingan politik dalam Pilkada pada kenyataannya tidak hanya memunculkan pertarungan visi dan misi serta gagasan dan konsep tentang pembangunan daerah.

Hal yang menarik dan hampir banyak muncul di beberapa daerah lainnya di Indonesia, misalnya di Jakarta sebagai ibu kota negara, bahwa upaya memperebutkan suara di pilkada juga diwarnai oleh isu etnis dan agama. Berbicara dalam konteks pengaruh etnis dan agama, maka disanalah muncul politik identitas, di mana kesamaan identitas antara calon kepala daerah dengan masyarakat pemilih akan menjadi salah satu faktor penentu pilihan, di samping visi-misi dan program calon kepala daerah.

Bagi sebagian masyarakat mungkin ada sebuah perasaan yang lebih nyaman ketika memilih calon kepala daerah dengan latar belakang identitas yang sama. Hal itu bukan menjadi persoalan tatkala berada dalam ranah personal dan ruang lingkup kelompok internal, tetapi akan menjadi persoalan ketika identitas etnis atau agama digunakan untuk menyerang pasangan calon kepala daerah lainnya. Kondisi ketika isu etnis dan agama digunakan untuk menyerang calon lain agar mampu memenangkan pilkada, maka pihak yang menyerang dapat dikategorikan telah melakukan hate speech, yaitu suatu ujaran kebencian dengan menyasar pada identitas lawan politiknya.

Dalam perspektif komunikasi politik, hate speech merupakan bagian dari kategori negative campaign, di mana hal ini dilakukan agar pihak yang satu dapat memenangkan persaingan dan menjatuhkan lawan politiknya. Meski merupakan bagian dari proses dan upaya pemenangan politik, namun upaya ini diyakini akan memiliki dampak negatif lanjutan yang tidak hanya berada dalam ruang lingkup pilkada, namun juga dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Sebagaimana kita bisa melihat panasnya persaingan politik pilkada di Aceh, yang ternyata juga terbawa pada kehidupan dan hubungan sosial masyarakat, karena persaingan yang terjadi telah membawa isu politik identitas ke ranah publik yang lebih luas.

Terbawanya isu politik identitas ke ranah publik yang lebih luas dan dimanfaatkan untuk menyerang atau menjatuhkan pihak lain, selalu akan mendapatkan perlawanan dari pihak yang diserang, hal ini yang kemudian dikhawatirkan mampu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor agama dan etnis yang masih menjadi salah satu preferensi bagi masyarakat dalam memilih seorang kepala daerah, memang merupakan unsur subjektif yang bisa menjadi pengalaman objektif bagi sebuah kelompok.

Hal ini yang oleh La Ode (2012) dilihat sebagai faktor kemunculan politik identitas, di mana misalnya kencenderungan etnis Tionghoa dalam memilih calon anggota legislatif maupun kepala daerah dari etnisnya, karena didasari oleh perasaan dan pengalaman ketertindasan yang dialami selama masa Orde Baru.

Meski politik identitas, baik itu yang berbasiskan pada etnis maupun agama, dapat digunakan sebagai alat untuk menyakinkan para pemilih, namun agar tidak menjadi suatu hal yang negatif, maka sebaiknya tidak digunakan atau disebarkan dalam ruang publik yang luas. Politik identitas seharusnya hanya berada dalam ruang lingkup yang sifatnya personal atau internal kelompok, itu pun tidak digunakan dengan cara menjatuhkan lawan politik lainnya. Calon kepala daerah dapat saja menggunakan pengaruh politik identitas misalnya untuk membawa pada kondisi kehidupan yang lebih baik (lebih sejahtera, nyaman dan tenteram).

Pilkada damai
Pilkada serentak gelombang kedua yang puncaknya akan digelar pada 15 Februari 2017 ini, diharapkan dapat perhelatan politik yang terlaksana dengan aman dan damai. Oleh karena itu para pemangku kepentingan diminta untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di antara mereka, yaitu seluruh tim pendukung, tim pengusung harus ada komitmen untuk melaksanakan pilkada damai serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Selain itu setiap pasangan calon juga harus bisa untuk bisa menjunjung tinggi integritas dalam setiap kata dan perbuatan. Itu semua harus bisa diimplementasikan di lapangan demi terselenggaranya pilkada yang aman dan damai.

Bagi kepala daerah maupun tim sukses yang kemudian merasa bahwa politik identitas dapat digunakan sebagai cara untuk memenangkan persaing politik, maka harus menggunakan politik identitas dengan cara yang bijaksana. Mereka dapat menggunakannya dengan meyakinkan bahwa kelompok identitas tertentu akan mencapai taraf kehidupan yang lebih baik serta setara dengan kelompok lainnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Mereka juga sebaiknya tidak mengumbar kebencian atas identitas calon lainnya dan juga mengkampanyekan politik identitas dalam ruang lingkup kelompoknya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa memberikan visi dan misi serta program kerja yang bermanfaat adalah harus lebih diutamakan, dan meski memberi peluang yang lebih baik bagi kelompok masyarakat dengan identitas tertentu namun prinsip keadilan bagi masyarakat lainnya juga harus dikedepankan.

* Fahmi, S.IP., mahasiswa program magister Tata Kelola Pemilu Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Email: [email protected] (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id