Pemerintah Akan Nilai Kembali Harga Tanah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemerintah Akan Nilai Kembali Harga Tanah

Foto Pemerintah Akan Nilai Kembali Harga Tanah

* ProyekJembatan Pango-Lampeuneurut

BANDA ACEH – Kadis Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi Dipl SE mengatakan, pihaknya akan memastikan dulu peta lokasi pembebasan tanah untuk proyek jembatan Pango, tembus ke Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneurut, Aceh Besar. Setelah itu, menurutnya, akan di-SK-kan oleh gubernur untuk pembebasan, lalu dinilai kembali harga tanahnya.

“Saya sudah minta Satker untuk membuat peta lokasi yang permanen untuk di-SK-kan gubernur. Setelah itu baru kita koordinasi dengan BPN dan pemerintah kota/kabupaten guna menilai kembali harga tanah,” kata Rizal kepada Serambi, Selasa (28/6).

Sementara peta lokasi yang dipublikasikan dalam laporan eksklusif Serambi Indonesia edisi Minggu (26/6), menurut Rizal, masih bersifat sementara. “Lokasinya bisa saja bergeser, apalagi jika banyak hambatan terkait pembebasan lahan,” ungkapnya.

Dijelaskan, Pemerintah Aceh hanya berperan sebagai kasir alias pembayar. Harga tanah ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) bersama Badan Pertanahan Nasional. Setiap tahun harganya berubah dan dinilai oleh lembaga berwenang secara profesional.

Masa lalu, lanjut Rizal, pembebasan tanah dilakukan oleh panitia 9 yang diketuai Sekda setempat. Sementara saat ini pembebasan lahan dilakukan BPN bersama KJPP yaitu konsultan swasta yang diberikan kewenangan oleh negara untuk hal itu.

Disebutkan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai tanah antara lain lokasi dan fisik tanah. Dia meminta warga tak khawatir, karena penilaian dilakukan oleh lembaga resmi yang diberi kewenangan khusus untuk itu. Dalam menentukan harga tanah, biasanya penilai membanding data transaksi baru terjadi yang letaknya tak terlalu jauh dengan lokasi tanah yang dinilai.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan negara, kata Rizal, ganti rugi harus diberikan secara layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun dalam kasus tertentu jika musyawarah deadlock dan ada warga yang tetap enggan melepas tanahnya, kata Rizal, pemerintah bisa menitipkan uangnya di pengadilan. “Pengadilan punya kewenangan mengeksekusi untuk kepentingan publik, jika pun pemilik tanah enggan menerima uang yang dititipkan tersebut,” ungkapnya.

Tahun 2016, Pemerintah Aceh memplot dana dalam APBA untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 729 miliar dan yang bersumber dari APBN Rp 800 miliar. Rizal menilai dana sebanyak itu masih kurang dibanding dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di seluruh Aceh.(sak) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id