Panwaslih Aceh Dilaporkan ke DKPP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Panwaslih Aceh Dilaporkan ke DKPP

Panwaslih Aceh Dilaporkan ke DKPP
Foto Panwaslih Aceh Dilaporkan ke DKPP

BANDA ACEH – Tim Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah melaporkan komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Senin (6/2).

Pihaknya menilai, Panwaslih Aceh sudah tidak adil dan memihak kepada salah satu pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh karena tidak mau memproses laporan pelanggaran Pilkada yang disampaikan pihaknya.

Aduan bernomor 31/VI-P/L-DKPP/2017 itu disampaikan oleh Iqbal Farabi SH, Mohd Jully Fuady SH, Syaminan Zakaria SHI MH, Asiah, dan Hendri Rachmadani SH. Laporan pihaknya yang ditolak Panwaslih Aceh terkait dugaan penghinaan dan fitnah calon gubernur Aceh nomor urut 5, Muzakir Manaf, terhadap calon gubernur Aceh nomor urut 6, Irwandi Yusuf dengan mengatakan Irwandi telah menyalahgunakan dana eks kombatan dengan bahasa yang kasar dalam kampanye di Lapangan Keuniree, Sigli pada 17 Januari 2016.

Salah satu pelapor, Syahminan Zakaria kepada Serambi, Kamis (9/2), melalui rilisnya mengatakan, alasan Panwaslih menolak aduan pihaknya karena laporan tersebut dianggap sudah kedaluarsa atau melewati batas masa lapor. Menurutnya, alasan itu merupakan kekeliruan hukum dan komisioner Panwaslih Aceh telah melakukan pelanggaran etik. “Kami akan menunggu dan mengawal proses hukum di DKPP dan kami akan ikuti sesuai ketentuan undang-undang,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, pasal (28) menyebutkan: Laporan dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat tujuh hari sejak terjadinya pelanggaran.

“Menurut keterangan salah satu pelapor, Mohd Jully Fuady, pada tanggal 23 Januari 2017, kami telah mendatangi kantor Panwaslih Aceh untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Namun pada saat itu tidak ada seorangpun anggota Panwaslih Aceh di kantor. Salah seorang anggota panwas yang dihubungi lewat telepon menyatakan tidak bisa kembali ke kantor serta tidak bisa menerima laporan hari itu, karena mereka sedang ada acara di luar dan menyarankan agar kembali esoknya, tanggal 24 Januari 2016,” kata Syahminan.

Jika dilihat limit waktu antara tanggal kejadian 17 Januari sampai 24 Januari 2016 sudah melewati batas waktu tujuh hari seperti yang diatur Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Namun pihaknya juga melihat Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyebutkan laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

“Berdasarkan pasal ini, berarti laporan masih dalam batas tenggat tujuh hari masa pelaporan sesuai pernyataan pelapor dalam berita acara klarifikasi bahwa pelapor mengetahui dugaan pelanggaran pemilihan tersebut pada tanggal 18 Januari 2017. Maka Tim Hukum Irwandi-Nova memutuskan kembali ke Panwaslih Aceh esok harinya dan laporan diterima Panwaslih. Setelah laporan diterima selanjutnya pihak Panwaslih Aceh melakukan pengambilan sumpah dan pemeriksaan pelapor dan para saksi,” ujarnya.

Semua hasil pemeriksaan itu, kata Syahminan, tertuang dalam berita acara klarifikasi, termasuk pernyataan pelapor yang mengetahui pelanggaran pada tanggal 18 Januari 2017. “Kami tim Irwandi-Nova merasa di zalimi oleh Panwaslih Aceh yang telah bertindak tidak adil dan memaksakan pandangan hukum yang keliru sehingga memunculkan dugaan pelanggaran etik dan ketidakpastian hukum,” demikian katanya.

Sementara Ketua Panwaslih Aceh, Samsul Bahri yang dihubungi Serambi, Jumat (10/2) mengatakan siap menghadapi proses hukum atas laporan tim Irwandi-Nova terhadap Panwaslih Aceh ke DKPP RI. “Kita kan meninggal tunggu panggilan saja, kalau memang kita bersalah ya itulah. Silahkan saja dia menempuh jalur hukum kalau memang itu yang mereka inginkan, nanti DKPP bisa melihat,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa memproses laporan dugaan pelanggaran apabila sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan. “Kita siap menerima apapun resiko. Tapi kita juga menyayangkan mereka melakukan kampanye di luar jadwal di Nagan Raya. Itu juga sudah kita minta proses kepada Panwaslih Nagan Raya, inikan negara hukum yang harus dipatuhi, tidak boleh suka-suka kita,” ungkap dia.

Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung yang dimintai tanggapannya terhadap laporan itu mengatakan bahwa putusan Panwaslih Aceh yang menolak laporan tim Irwandi-Nova karena laporan itu sudah melampaui batas waktu tujuh hari sejak kejadian, sudah sesuai secara hukum. “Seharusnya pihak pelapor mematuhi dan tunduk pada putusan hukum yang telah dikeluarkan pihak berwenang sebagai badan pengawas pemilihan,” katanya.(mas) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id