GeMPAR Lapor Dugaan Korupsi di Aceh Timur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

GeMPAR Lapor Dugaan Korupsi di Aceh Timur

GeMPAR Lapor Dugaan Korupsi di Aceh Timur
Foto GeMPAR Lapor Dugaan Korupsi di Aceh Timur

BANDA ACEH – LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Jumat (10/2), melaporkan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur melalui pembiayaan sejumlah mega proyek di daerah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Hal itu dipersoalkan karena sejumlah proyek multy years tersebut hingga kini belum selesai.

Ketua LSM GeMPAR, Auzir Fahlevi SH kepada Serambi, Jumat (10/2) mengatakan, proyek infrastruktur yang dilaporkan ke KPK di antaranya pembangunan Gedung DPRK Aceh Timur 2013-2016 dengan pagu Rp 64 miliar, pembangunan Kantor Bupati Aceh Timur 2015-2016 dengan pagu Rp 32,3 miliar, dan pembangunan Pendopo Bupati Aceh Timur 2013-2015 dengan pagu Rp 15,5 miliar.

“Ketiga proyek itu saja berdasarkan data yang kami miliki telah menguras anggaran Aceh Timur sebanyak Rp 111,8 miliar. Ini bisa menjadi langkah awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK,” katanya melalui telepon seusai membuat laporan ke KPK. Ia menceritakan, laporan itu diantar bersama Staf Humas GeMPAR, Tgk Afrizal dan diterima oleh staf bagian pengaduan KPK, Zikrulloh.

Auzir menambahkan, selain itu pihaknya juga melaporkan kasus pembangunan Jalan Elak, Kabupaten Aceh Timur dengan pagu Rp 21,1 miliar dari APBK tahun 2016. Menurutnya, kasus itu saat ini dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh oleh rekanan yang merasa janggal dalam penetapan pemenang tender proyek tersebut.

Kemudian pembangunan Gedung Dinas Syariat Islam melalui APBD 2015 senilai Rp 4,9 miliar dan pembangunan Gedung Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui APBD tahun 2015 senilai Rp 4,9 miliar. “Inti dari pelaporan kasus ini untuk mengungkap aktor intelektual dan elit pejabat Aceh Timur yang selama ini patut diduga berkonspirasi besar dalam menskenariokan alokasi dana proyek hingga proses pemenangan,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua LSM GeMPAR, Auzir Fahlevi juga mengatakan bahwa sejumlah laporan tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses dugaan penyimpangan tersebut. “Kami berharap ini menjadi pintu masuk supaya kasus penyimpangan anggaran di Aceh Timur dapat ditangani secara profesional dan transparan,” katanya. (mas) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id