Mendambakan Pilkada Damai | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mendambakan Pilkada Damai

Mendambakan Pilkada Damai
Foto Mendambakan Pilkada Damai

Oleh Abdul Gani Isa

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) yang puncaknya akan digelar pada 15 Februari 2017 ini, tentunya kita harapkan berlangsung dengan tertib, aman, dan damai. Pesta demokrasi ini dimaksudkan untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, yang dalam fiqh siyasah disebut dengan khalifah dan atau ulil amr.

Pemilu atau pilkada yang berlangsung di negara kita Republik tercinta ini setiap lima tahun sekali, tampaknya mendapat legalitas dari ajaran Islam dan merupakan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, yang disebut juga dengan ahl al-halli wa al-‘aqdi, maupun kepala negara (presiden/wakilnya), gubernur, bupati dan wali kota, sebagai eksekutif.

Untuk itu setiap warga negara “wajib” menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari pihak dan golongan manapun.

Berkaitan pergantian pemimpin atau dalam istilah lain disebut suksesi, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara, harus ada lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern, disebut saparation of power, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bila merujuk beberapa kamus, kata “suksesi” didefinisikan sebagai suatu pergantian kedudukan di kalangan pejabat negara. Proses tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peter Salim dan Yenni Salim, tt, hal. 1.473). Dengan demikian dalam sebuah suksesi terdapat unsur: a) pejabat lama habis masa tugasnya atau sebab lainnya; dan b) pengganti selaku subjek yang dipilih atau diangkat untuk menduduki kedudukan orang yang sebelumnya.

Dalam batas pengertian “pergantian” di mana ada yang diganti dan pengganti, maka term ini dalam Alquran muncul dengan padanan kata khalafa, yakhlufu. Secara harfiyah kata khalafa berarti “mengganti”, “di belakang” dan “perubahan” (Ibnu Fariz, 1387 H, hal. 210). Pengertian yang sama juga diberikan oleh Ibrahim Anis (Ibrahim Anis, tt, hal. 250) dan Fakhru al-Razy (lihat; Fakhru al-Razy, tt, h.165,)

Alquran hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara lain, “asas musyawarah” dalam hubungan dengan pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah Swt dalam Alquran, yang artinya, “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. al-Syu’ara: 38).

Menjaga ukhwah
Sudah menjadi keharusan bagi setiap peserta dari masing-masing pasangan calon, berupaya untuk mempengaruhi, dan menggaet massa guna memperoleh dukungan –dalam dunia politik– sehingga diharapkan warga masyarakat memberikan dukungan suara kepada partainya, atau pasangannya. Dalam kaitan ini, Islam memberikan rambu-rambu untuk dipatuhi antara lain: (a) Jangan saling memperolok-olok atau mencaci-maki antara satu golongan dengan lainnya (QS. al-Hujurat: 11); (b) Jangan saling adu domba dan fitnah (QS. al-Baqarah: 191), dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian yang akhirnya menjurus kepada arogansi, yang tidak dikehendaki ajaran Islam.

Pertanyaan yang muncul adalah mampukah masing-masing pasangan calon (paslon) termasuk tim pemenangannya di lapangan menjaga proses pilkada berlangsung damai dalam bingkai ukhuwah islamiah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut penulis minimal ada empat hal yang harus diperhatikan: Pertama, perlu merekontruksi ulang semangat perjuangan Rasulullah saw dan para sahabatnya. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pembentukan negara madinah, yang dibangun bersama dengan tidak membedakan suku dan agama –Islam, Yahudi dan Nasrani– Islam secara fakta telah memancangkan ukhuwah yang begitu kuat, menebarkan prinsip ishlah dengan selalu harmonis antara satu dengan lannya dalam susana damai. Prinsip-prinsip ini pula yang telah diteruskan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, sehinga berlangsung sistem suksesi yang sehat dan aman;

Kedua, kajian sejarah perjuangan bangsa. Bila kita melihat dari segi sejarah, banyak sekali para pejuang di negeri ini termasuk di bumi Iskandar Muda, yang telah berjihad membela dan mempertahankan tanah airnya dari segala bentuk penindasan dan kezaliman para penjajah. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka lewat ahli warisnya tidak pernah menuntut imbalan sebagai kompensasi atas kerugian mereka, tetapi semua itu diikhlaskan sebagai motivasi iman, hubbul wathan minal iman;

Ketiga, bersikap sopan dan santun. Sikap seperti ini merupakan manifestasi dari nilai Alquran linta lahum (lemah lembut) dan tidak kasar (fadzzan ghalidha), tidak melakukan intimidasi (menakut-nakuti), sifat tersebut akan menjadi magnit, daya tarik dan simpatisan dari pencintanya.

Keempat, Ingat sebagai amanah dan jadikan amal saleh. Amanah merupakan suatu kepercayaan, baik dari negara, dan partisipan masyarakat pemilih. Ingat pemimpin tanpa rakyat di berbagai pelosok desa ia tak akan mulia dan rakyat tanpa pemimpin ia tak akan bermakna. Sekali mengkhianati rakyat seumur hidup anda tidak akan dipercaya. Setiap amanah akan diminta mas-uliah-nya oleh Allah Swt. Namun bila itu semua dilakukan dengan ikhlas, maka di mata Allah menjadikannya sebagai amal jariah.

Memilih pemimpin
Harus pula dipahami, baik tidaknya suatu parpol (parnas dan parlok), tidaklah dinyatakan oleh peserta pemilu itu sendiri, tetapi sangat ditentukan oleh pendukungnya, yaitu rakyat sebagai pemilih. Bagi rakyat menyangkut dengan partai dan orangnya tidaklah menjadi persoalan, akan tetapi yang menjadi keinginan dan harapan adalah “bagaimana sikap dan kerjanya orang-orang yang kelak duduk di dalam parlemen, dan pemerintahan”. Punyakah akhlak dan hati nurani, bahwa mereka berpihak kepada rakyat kecil, ataukah ibarat kata orang “habis manis sepah di buang”?

Para ahli fiqih menyebutkan beberapa sifat umum bagi ulil amri (pejabat negara) yang dipilih, minimal harus ada pada dirinya tiga sifat: Pertama, mereka harus berlaku adil, artinya mempunyai integritas akhlak dan moral yang baik (bukan pembohong/penipu), di samping taat dan disiplin terhadap agamanya, serta menjadi figur panutan (uswatun hasanah) bagi rakyatnya. Jadi bukan seorang ahli maksiat dan zalim, sesuai hadis la dharara wala dhiraara (HR. Al-Hakim);

Kedua, mereka dituntut mempunyai “ilmu dan pengetahuan” yang cukup terhadap calon pemimpin negara/pejabat lainnya yang dipilih, sehingga nantinya mampu mempertanggung jawabkan tidak hanya terhadap diri, masyarakat, negara, bahkan yang sangat penting kepada Allah Swt, dan; Ketiga, mempunyai wawasan yang luas mengenai kualifikasi pemimpin yang dipilih. Artinya, harus mengutamakan sosok dan kualitas pemimpin dan sesuai dengan kondisi pada masanya, khusus di Aceh peduli dengan syariat Islam. Amin ya Rabbal ‘alamin.

* Dr. H. Abdul Gani Isa, SH, M.Ag., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum/Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dan Anggota MPU Aceh. Email: [email protected] (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id