Lagi, Jaksa Tangkap Dua DPO Korupsi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lagi, Jaksa Tangkap Dua DPO Korupsi

  • Reporter:
  • Kamis, Februari 9, 2017
Lagi, Jaksa Tangkap Dua DPO Korupsi
Foto Lagi, Jaksa Tangkap Dua DPO Korupsi

BANDA ACEH – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh kembali meringkus dua terpidana korupsi yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah buron selama empat tahun. Kedua terpidana adalah Teuku Rahmit Suheri, terpidana kasus proyek pembangunan pasar hewan di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, tahun 2008 dan Ir Muslim Daud, terpidana kasus korupsi uang operasional Kantor UPTD 2 Penyelenggara Transmigrasi Lintas Kabupaten di Lhokseumawe tahun anggaran 2010.

Sebelumnya, Jumat (3/2) lalu, tim jaksa Kejari Banda Aceh juga menangkap Direktur PT Kamasa, Ali Akbar Raleb (62), yang buron selama enam tahun setelah divonis majelis hakim Mahkamah Agung (MA) RI dua tahun penjara pada 2010 karena terbukti korupsi Rp 1,5 miliar dalam proyek pembangunan 100 rumah transmigrasi di Gampong Beutong Ateuh, Kecamatan Jeuram, Nagan Raya 2008. Ia ditangkap di Pelabuhan penyeberangan Meulaboh-Simeulue di Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat.

Kajari Banda Aceh, Husni Thamrin SH melalui Kasi Pidsus, Muhammad Zulfan SH yang didampingi Kasi Intel, Himawan SH, Selasa (7/2) mengatakan, terpidana Teuku Rahmit Suheri ditangkap di Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Senin (6/2) sekitar pukul 20.00 WIB. Terpidana merupakan kontraktor pada proyek pembangunan pasar hewan di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, dengan pagu Rp 700 juta dari APBK 2008 milik Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh.

Menurut Zulfan, pengadilan memvonis terpidana Teuku Rahmit Suheri selama satu tahun penjara pada 2012 karena terbukti mengorup sebesar Rp 101 juta. Selain dihukum kurungan badan, terpidana juga dihukum membayar denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 101 juta. “Uang pengganti sudah dibayar terpidana. Sekarang ini, terpidana Teuku Rahmit Suheri hanya menjalankan pidana kurungan badan di LP Lambaro,” kata Muhammad Zulfan.

Selain itu, Kasi Pidsus, Muhammad Zulfan juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menangkap terpidana kasus korupsi uang operasional Kantor UPTD 2 Penyelenggara Transmigrasi Lintas Kabupaten di Lhokseumawe tahun anggaran 2010 sebesar Rp 68,5 juta lebih atas nama Muslim Daud. Ia ditangkap setelah tim kejaksaan mendatangi kantornya. Selama ini ia masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Transmigrasi Aceh.

“Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 6 Maret 2012, ia dihukum satu tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp 68,5 juta subsidair empat bulan penjara. Terpidana selaku kepala UPTD saat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan uang operasional kantor, tapi sebagian uang kerugian negara sudah dititipkan sebesar Rp 48 juta sedangkan sisa yang harus dibayar Rp 20,5 juta lebih,” kata Zulfan.

Perkara ini menjadi menarik karena rentang waktu eksekusinya yang terbilang lama, padahal terpidana tidak melarikan diri, bahkan masih berkantor. Terkait hal itu, Zulfan menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya memanggil terpidana untuk menjalankan eksekusi. Padahal, pada prinsipnya setelah turunnya putusan MA, pihak jaksa bisa langsung menjemput terpidana untuk menjalankan hukumannya tanpa harus menunggu.

“Kita melihat dokumen-dokumen terdahulu sudah dilakukan, tetapi beliau tidak menghadiri akan proses itu. Begitu juga, sebelum ada panggilan itu beliau juga sudah terima salinan putusan Mahkamah Agung berdasarkan relas melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh,” katanya yang baru menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Banda Aceh sembari menambahkan bahwa terpidana dikurung di LP Banda Aceh kawasan Lambari, Aceh Besar. (mas) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id