Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas

Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas
Foto Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas

* Hari Ini RAPBA Kembali ke Mendagri

BANDA ACEH – Badan Anggaran (Banggar) DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memangkas atau merasionalkan beberapa pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2017 yang dinilai Tim Evaluasi APBD Kemendagri masih terlalu besar, salah satunya biaya perjalanan dinas Pemprov Aceh, termasuk perjalanan dinas DPRA dari Rp 60 miliar jadi Rp 45 miliar.

Wakil Ketua II DPRA Irwan Djohan mengatakan pemangkasan itu dilakukan dalam rapat bersama Banggar dan Tim TAPA di ruang Banggar DPRA, Rabu (8/2). Menurutnya, pemangkasan ini mereka lakukan menyepakati hasil koreksi dan evaluasi Tim Kemendagri terhadap RAPBA 2017.

“Pos-pos anggaran yang dinilai Tim Evaluasi APBD Kemendagri terlalu besar dan menjurus kepada pemborosan keuangan daerah, sudah dirasionalkan dalam rapat Banggar Dewan dengan TAPA, termasuk pos belanja perjalanan dinas,” kata Irwan Djohan kepada Serambi seusai rapat itu kemarin.

Sesuai koreksi dari Tim Kemendagri, kata Irwan, pos anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), foto copi, sewa gedung, dan uang makan minum dalam kegiatan, beli kendaraan dinas, juga sudah mereka rasionalkan secara proporsional merata ke berbagai SKPA. Jumlahnya berbeda tergantung dari besaran yang diusul sebelumnya.

Salah satunya, Irwan menyebut biaya perjalanan dinas DPRA yang sebelumnya mereka usul Rp 60 miliar jadi Rp 45 miliar. Begitu juga dengan dana perjalanan dinas eksekutif, pengurangannya juga sangat siqnifikan.

Irwan menyebut pengurangan dari pos anggaran perjalanan dinas itu telah ditambah untuk belanja modal atau belanja publik yang persentase sebelumnya baru 16,8 persen dari pagu total RAPBA 2017 Rp 14,7 triliun menjadi di atas 20 persen. “Sedangkan belanja urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang sudah memenuhi kuota aturannya, tidak diganggu lagi,” kata Irwan.

Kemarin siang setelah disepakati hasil koreksi Tim Kemendagri itu, Banggar DPRA bersama TAPA sepakat menutup sidang Paripurna RAPBA 2017 tadi malam agar pada siang hari ini, Kamis (9/2), dokumen penjabaran RAPBA 2017 bisa diserahkan kembali ke Mendagri untuk disetujui jadi qanun.

Hadir dalam sidang paripurna penutupan RAPBA 2017 kemarin, Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purn Saoedarmo, Sekda Dermawan, para Asisten dan Kepala SKPA. Sementara dari pihak legislatif, Ketua DPRA Tgk Muharuddin selaku pimpinan sidang, didampingi para Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Irwan DJohan, dan Dalimi, serta para anggota DPRA.

Dikonfirmasi Serambi di Jakarta kemarin, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek memastikan apabila hingga kemarin koreksi Tim Kemendagri itu sudah disetujui antara eksekutif dan legisatif Aceh, maka di Kemendagri RAPBA itu bisa disetujui dalam bentuk qanun yang manfaatnya jauh lebih besar bagi rakyat dibandingkan dalam bentuk Pergub.

Sementara itu, terkait komplain sejumlah komisi yang usulan mereka sesuai persetujuan SKPA terkait belum masuk dalam buku penjabaran RAPBA 2017, Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan mengatakan hal itu juga sudah disepakati untuk dimasukkan. Misalnya program peningkatan SDM guru SMK Aceh, sudah ditampung dalam pagu anggaran beasiswa S1, S2, dan S3 yang diplot dalam DIPA LPSDM Aceh Rp 106 miliar. Hal sama disampaikan Ketua Bappeda Aceh Azhari Hasan. (her/fik) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id