Gugatan YARA Dinilai Sarat Kepentingan Politik | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gugatan YARA Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Gugatan YARA Dinilai Sarat Kepentingan Politik
Foto Gugatan YARA Dinilai Sarat Kepentingan Politik

* Terkait Surat Dukungan Partai Hanura kepada Muchlis-Syamsinar

BANDA ACEH – Gugatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang mengadukan komisioner KIP Aceh Barat Daya (Abdya) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dinilai sarat kepentingan politik. Salah satu poin gugatannya, KIP Abdya diduga tidak meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan calon bupati dan wakil bupati Abdya, Muchlis Muhdi dan Syamsinar yang diusung Partai Hanura.

“Menurut kami langkah hukum yang dilakukan YARA sungguh aneh, jika memang ada persoalan hukum apa maksud YARA melakukan gugatan di pengujung waktu menjelang pencoblosan, hal ini memperlihatkan adanya upaya hukum yang sarat dengan dimensi politik,” kata Juru Bicara pasangan Muchlis Muhdi MA-Hj Syamsinar, Fadhli Ali kepada Serambi, Selasa (7/2).

Bantahan itu menyikapi aduan YARA yang mempersoalkan SK usungan Partai Hanura terhadap Muchlis Muhdi dan Syamsinar dengan Nomor SKEP/B/105/DPP-HANURA/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani Plh Ketua Umum Dr Chairuddin Ismail SH MH dan Sekjen Dr Berliana Kartakusumah.

Menurut YARA, SK usungan harus ditandatangani ketua umum dan sekjen partai sesuai dengan surat pengantar Ketua KPU Nomor 375/KPU/VII/2015 perihal Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

“Perlu kami sampaikan, Presiden Joko Widodo-JK berkali-kali pernah menegaskan siapapun yang diberi amanah menjadi pembantunya di kabinet untuk menanggalkan jabatan di partai politik. Karena itu, ketika Wiranto diberi amanah mengganti posisi Ruhut Panjaitan sebagai Menkopolhukam pada reshufle jilid dua, mau tidak mau harus menanggalkan posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Hanura,” ujarnya.

Sehingga untuk menggantikan posisi Wiranto, Fadhli menjelaskan, Partai Hanura mempercayai Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Dr Chairuddin Ismail SH MH sebagai pelaksana harian (Plh) ketua umum partai tersebut. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Partai Hanura SKEP/127/DPP-HANURA/VII/2016.

Ia mengatakan, gugatan YARA ke DKPP RI telah memperlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa lembaga tersebut hanya pintar membaca namun memiliki pemahaman hukum yang dangkal, gegabah dan bahkan tampak partisan. Mengapa disebut YARA partisan? Karena gugatan YARA sudah menimbulkan kerisauan dari simpatisan dan masyarakat luas.

“Apakah YARA menginginkan Muchlis Muhdi dan Syamsinar dan juga paslon bupati dan wakil bupati dari perseorangan di Abdya gugur dari pencalonan atau mendapat masalah seperti yang menimpa salah satu calon lain, yang sudah terhenti langkahnya dalam kontestasi pilkada di Abdya,” ujar Fadhli mempertanyakan.

Ia menyampaikan, sekiranya YARA memang paham hukum atau tidak keliru dalam menafsir maksud surat pengantar KPU Nomor 375/KPU/VII/2015 Perihal Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, maka patut diduga YARA sengaja melakukan gugatan terhadap KIP untuk membuat risau dan lemah dukungan tim pemenangan, simpatisan, dan masyarakat pemilih Abdya terhadap pasangan nomor urut 6 itu.

Kendati demikian, Fadhli mengimbau seluruh tim pemenangan, pendukung, simpatisan, dan masyarakat Abdya agar tidak terpengaruh dengan gugatan YARA, karena pemahaman dan penafsiran hukum yang digunakan sepenggal-sepenggal dan tidak utuh serta sarat nuansa kepentingan politik.(mas) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id