Syarat Dukungan Calon Tetap Merujuk UUPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Syarat Dukungan Calon Tetap Merujuk UUPA

Foto Syarat Dukungan Calon Tetap Merujuk UUPA

* 3 Persen Fotokopi KTP

BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Basri M Sabi menegaskan bahwa syarat dukungan bagi calon gubernur (cagub) Aceh tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Persoalan ini tidak ada lagi perdebatan. Jika sudah diatur di dalam UUPA, maka pusat pun harus mematuhi,” katanya, menjawab Serambi di Banda Aceh, Kamis (3/3) malam.

Dia nyatakan, dalam UUPA dijelaskan bahwa setiap calon independen harus memiliki 3 persen dukungan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dari jumlah penduduk. Jika rakyat Aceh sekarang 5,2 juta jiwa, maka calon perseorangan harus mengajukan fotokopi KTP sebanyak 150.000 lembar.

Sementara bagi calon kandidat yang maju melalui partai politik atau koalisi partai politik, Basri mengatakan, partai pengusung harus memiliki 15 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau dari hasil perolehan suara.

Jadi, jika jumlah kursi di DPRA saat ini 81 kursi, maka partai politik atau koalisi partai politik pengusung harus memiliki 13 kursi. “Dalam pelaksanaan pilkada, terkait persyaratan dukungan bagi calon kepala daerah, baik untuk gubernur maupun bupati/wali kota, kita tetap mengacu pada UUPA. Tapi, apabila persyaratan tersebut tidak diatur dalam UUPA baru kita gunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada,” ujarnya.

Dia tambahkan, persyaratan tersebut berbeda dengan daerah lain yang juga berstatus otonomi khusus (otsus) seperti Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Di daerah lain, syarat dukungan calon independen harus memiliki 6,5 sampai 8,5 persen dukungan dari jumlah pemilih. Sedangkan syarat bagi calon yang maju lewat partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPRD atau sekitar 17 kursi.

Terkait revisi Rancangan Qanun Pilkada Aceh yang dilakukan DPRA, Basri mengatakan bahwa revisi tersebut tidak membahas tentang syarat dukungan bagi calon kepala daerah.

Menurutnya, revisi tersebut hanya membahas masalah teknis seperti boleh atau tidaknya calon gubernur mengundurkan diri dari PNS, TNI, Polri, dan keanggotaan DPR.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky yang ditanyai Serambi belum bisa memastikan hal apa saja yang akan direvisi dewan. “Ini belum bisa kita pastikan karena belum kita bawa ke dalam rapat rancangan qanun. Dalam rapat rancangan qanun bukan satu orang yang memutuskan, tapi banyak perwakilan fraksi yang dikirim yang menjadi anggota pansus qanun,” kata politikus Partai Aceh ini. (mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id