Ada Kekuatan Lain di Luar Pemerintah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ada Kekuatan Lain di Luar Pemerintah

Ada Kekuatan Lain di Luar Pemerintah
Foto Ada Kekuatan Lain di Luar Pemerintah

Enam pejabat eselon III di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Setdakab Aceh Tamiang, batal dilantik dalam pengukuhan 500 pejabat eselon III dan IV untuk mengisi SOTK baru, Senin (6/1). Keenam pejabat yang batal dilantik itu, yakni kepala bidang (kabid) cipta karya, kabid bina marga, kabid bina program, sekretaris Dinas PU, Kabag ekonomi pembangunan, dan kabag pelayanan pengadaan.

Plt Bupati Aceh Tamiang, Muhammad Ali Alfata, secara terbuka mengaku bahwa ada intervensi yang memaksanya untuk tidak melantik pejabat-pejabat yang sudah di-SK-kan itu. Namun, Alfata tidak mau mengungkapkan pihak yang mengintervensinya.

Tapi, ia berjanji akan mengabaikan campur tangan atas urusannya. “Kami akan tetap melantik mereka, karena sudah mendapat rekomendasi dari Mendagri untuk mengisi struktur organisasi baru pemerintahan. Dan saya tidak punya kepentingan, hanya menjalankan tugas yang salah satunya mengisi STOK baru di lingkungan Pemkab Tamiang,” jelas Muhammad Ali Alfata.

Informasi berkembang di kalangan PNS, tidak dilantiknya beberapa kabid di dinas PU dan Kabag pelayanan pengadaan di Setdakab Aceh Tamiang, berkaitan dengan kisruh tender paket proyek di kabupaten itu. Sehingga keenam pejabat itu, sebelumnya dibangkupanjangkan oleh bupati yang kini nonaktif.

Makanya, seorang aktivis LSM memberi diorongan bagi Plt Bupati Aceh Tamiang supaya tak gentar menghadapi intervensi pihak-pihak yang sebelumnya sudah memiliki deal-deal proyek dengan pejabat-pejabat tertentu. Intervensi tersebut diduga erat kaitannya dengan lelang proyek tahun anggaran 2017 yang hendak digiring agar memenangkan pihak-pihak yang sudah memiliki deal-deal sebelumnya.

Ya, pertama kita juga memberi dukungan semangat kepada Plt Bupati Aceh Tamiang untuk bekerja sesuai aturan dan kewenangan. Artinya, sebatas tak melanggar aturan, apalagi sudah mendapat izin dari Mendagri, maka pejabat yang sudah di-SK-kan itu sudah sah untuk dilantik.

Kedua, kita juga ingin mengatakan, bahwa sesungguhnya ada kekuatan lain yang bukan hanya campur tangan, tapi juga “mengatur” pemerintah. Dan, kekuatan yang selalu “mengatur” pemerintah itu ada di pusat, di provinsi, dan di kabupaten/kota. Dan, kekuatan itu bisa berupa kekuatan politik, uang, dan nepotisme atau hubungan kekerabatan.

Oleh sebab itulah, kita ingin mengingatkan hal itu supaya menjadi bahan renungan bagi para calon pemimpin kita yang kini sedang berkampanye dengan menebar banyak janji untuk menciptakan pemerintah yang bersih, birokrasi yang profesional, dan hal muluk-muluk lainnya.

Masyarakat tentu tak berharap hal yang buruk akan lestari dalam birokrasi kita. Tapi, percayalah masyarakat masih sangat yakin ke depan ini para pemimpin kita masih akan berhadapan dengan intervensi oleh kekuatan di pemerintahan itu sendiri. Nah?! (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id