KIP Abdya Kembali Diadukan ke DKPP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP Abdya Kembali Diadukan ke DKPP

KIP Abdya Kembali Diadukan ke DKPP
Foto KIP Abdya Kembali Diadukan ke DKPP

BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kembali mengadukan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Aduan tersebut dilakukan oleh salah satu Kordinator Posko Pengaduan Pilkada di YARA, Muzakir AR SH, Senin (6/2) dengan nomor register 29/VI-P/L-DKPP/2017.

“Pengaduan dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB, Senin (6/2) siang diterima oleh staf DKPP. Dalam surat pengaduan itu yang jadi teradu atau terlapor adalah ketua dan anggota KIP Abdya. Kami melaporkan KIP Abdya dengan tiga pokok aduan karena menurut kami bertentangan dengan perundang-undangan,” kata Muzakir kepada Serambi, kemarin.

Sebelumnya, YARA juga melaporkan KIP Abdya ke DKPP RI karena telah mengesahkan berkas pencalonan pasangan Said Syamsul Bahri-Nafis A Manaf sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Abdya yang diusung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sementara partai tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Akibat laporan YARA, DKPP RI meminta KIP Aceh mencoret Said Syamsul Bahri-Nafis A Manaf dari bursa kandidat ketika masa pencoblosan tinggal 20 hari lagi. Selain itu, DKPP juga memberhentikan sementara empat komisioner KIP Abdya yang dianggap melanggar kode etik yaitu Elfiza, Hasbi, Said Masykur, dan Muhammad Zikri, meskipun lima hari kemudian dilantik lagi oleh KPU RI.

Muzakir menjelaskan, adapun dasar aduan pertama karena pihaknya menduga komisioner KIP Abdya tidak melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan kepada para paslon bupati dan wakil bupati Abdya periode 2017-2022 sebagaimana telah diatur dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016 tentang pelaksanaan tahapan pencalonan.

“Di dalam surat KPU RI itu KIP Abdya harusnya dalam melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan berkordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) serta pada panduan teknis dari IDI mengenai penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon bupati dan wakil bupati dengan ditandatangani ketua tim pelaksana dan ketua tim pemeriksa,” katanya.

Sementara aduan kedua, sambung Muzakir, komisioner KIP Abdya diduga tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan. Sedangkan aduan ketiga, komisoner KIP Abdya diduga tidak meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan calon bupati dan wakil bupati Abdya, Muchlis Muhdi dan Hj Syamsinar yang diusung Partai Hanura.

SK usungan dengan Nomor SKEP/B/105/DPP-HANURA/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 tersebut ditandatangani oleh Plh Ketua Umum Dr Chairuddin Ismail SH MH dan Sekjen Dr Berliana Kartakusumah. Seharusnya, kata dia, SK usungan ditandatangani ketua umum dan sekjen partai sesuai dengan surat pengantar Ketua KPU Nomor 375/KPU/VII/2015 perihal Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

“Karena itu, kami meminta DKPP agar memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini,” demikian Muzakir.(mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id