Gubernur: WTP, Sejarah Baru Keuangan Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur: WTP, Sejarah Baru Keuangan Aceh

Gubernur: WTP, Sejarah Baru Keuangan Aceh
Foto Gubernur: WTP, Sejarah Baru Keuangan Aceh

HARI Rabu, 27 Juli 2016 lalu, merupakan hari bersejarah bagi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Aceh. Pada hari itu, Auditor Utama Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr Bambang Pamungkas AK, MBA, CA, dalam sidang Paripurna Istimewa DPRA, mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) 2015 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Suasana ruangan yang awalnya terlihat lesu, mendadak riuh dengan tepuk tangan dan keceriaan. Raut ceria terlihat jelas di wajah para pemimpin Aceh yang hadir dalam rapat tersebut. Yaitu Gubernur dr Zaini Abdullah, Sekda Dermawan, Ketua DPRA Tgk Muharuddin, Wakil Ketua DPRA Irwan Johan dan Dalimi, anggota Muspida Aceh, anggota DPRA, para asisten, Kepala SKPA, dan para undangan lainnya.

Sebelum pihak BPK diminta untuk membacakan hasil LHP LKPA 2015, salah seorang anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Nurzahri, melakukan interupsi kepada pimpinan sidang, bahwa dokumen LHP LKPA 2015 dari BPK RI, belum tersedia di atas meja anggota Dewan. Interupsi itu dilakukan karena ia ingin melihat hasil pemeriksaan LKPA 2015, sebelum BPK mengumumkannya.

Menanggapi interupsi Nurzahri, Ketua DPRA,Tgk Muharuddin yang menjadi pimpinan sidang menyatakan, dokumen LHP LKPA 2015, baru akan dibagikan kepada anggota Dewan, setelah BPK menyerahkannya kepada Gubernur dan Ketua DPRA.

“Dokumen itu belum kita terima, makanya belum diletakkan di atas meja sidang anggota Dewan. BPK RI akan memberikannya kepada kami, setelah mereka mengumumkan hasil pemeriksannya pada forum sidang Paripurna Istimewa ini. Kami mohon semua anggota Dewan bersabar, setelah BPK membacakan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2015 dalam forum sidang ini, baru buku LHP LKPA 2015 itu diserahkan kepada kami dan setelah itu dibagikan kepada setiap anggota,” papar Muharuddin.

Mendengar penjelasan Ketua DPRA, anggota Dewan dari Fraksi PA dan lain yang hadir dalam forum, diam kembali, tanda telah menerima penjelasan ketuanya.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dalam kata sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh SKPA yang telah bekerja keras menyusun laporan keuanganya sesuai aturan keuangan nasional. Sehingga laporan keuangan yang disusun, mendapat penilaian dari auditor BPK RI, wajar tanpa pengecualian, disingkat dengan WTP.

“Penilian wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan 2015 yang kita peroleh ini merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Aceh. Karena Provinsi Aceh belum pernah meraih opini pelaporan keuangan dengan predikat WTP sebelumnya,” ungkap Doto Zaini.

Perlu dipahami semua SKPA, bahwa WTP bukan suatu tujuan, karena WTP hanya suatu standar penilaian berupa opini yang ditetapkan BPK terhadap sajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Aceh. Akan tetapi dengan meraih WTP, Pemerintah Aceh telah menunjukkan kepada rakyatnya bahwa kinerja keuangan daerah telah dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan, sesuai alur penggunaan dan manfaatnya, baik dalam bentuk asset, aliran dan bantuan keuangan dan hutang piutang. Semuanya tersaji dengan baik sesuai standar aturan keuangan yang berlaku secara nasional.

Namun begitu, lanjut Gubernur, prestasi opini WTP yang telah diperoleh dalam penyusunan LKPA 2015, tidak membuat kita harus berpuas diri dan berhenti. “Jadikan WTP ini sebagai motivasi kita untuk terus bekerja sesuai aturan dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang telah kita gunakan. WTP salah satu ukuran yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, guna menwujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” pesan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah.(***) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id